Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2021 Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sangat cepat menular dan bisa terbentuk herd immunity. Vaksinasi terdiri dari vaksinasi program dan gotong royong. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi secara aman, sehat, dan gratis dan menurut WHO vaksinasi dapat diakses secara adil, aman, dan efektif. Skripsi ini membahas terkait gambaran pelaksanaan vaksinasi program COVID-19 di Kota Balikpapan tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian menggunakan pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output. Variabel input terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, prosedur, dan sistem informasi. Variabel proses terdiri dari perencanaan, pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Variabel output terdiri dari masa tunggu vaksinasi dan capaian vaksinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan mengikuti petunjuk teknis Kemenkes. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu pada bagian input SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi sempat belum memadai. Pada bagian proses terdapat masalah pada dana belum terserap secara maksimal, penerimaan vaksin terbatas dan tidak tepat waktu, miss komunikasi antar pihak, penyimpanan ada yang belum memadai, pencatatan dan pelaporan yang terhambat melalui aplikasi. Pada bagian output ditemukan masa tunggu vaksinasi yang lama, ada jadwal vaksinasi tertunda namun akhirnya capaian vaksinasi Kota Balikpapan tertinggi di Kalimantan Timur dibantu oleh berbagai pihak. Saran dari peneliti untuk memperhatikan standar/mutu pelayanan terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai SOP, merealisasikan anggaran, menyediakan mobil khusus distribusi vaksin, dan melakukan percepatan vaksinasi bagi sasaran yang belum divaksin secara masif.......In 2021 the City of Balikpapan will carry out vaccination efforts to overcome the COVID-19 pandemic, which spreads very quickly and can form herd immunity. Vaccination consists of program vaccination and mutual cooperation. The Balikpapan City Government makes efforts to vaccinate in a safe, healthy, and free manner and according to WHO, vaccination can be accessed in a fair, safe and effective manner. This thesis discusses the description of the implementation of the COVID-19 vaccination program in Balikpapan City in 2021. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interview data collection methods and document review. The research uses a systems approach, namely input, process, and output. The input variables consist of Human Resources (HR), funds, facilities and infrastructure, procedures, and information systems. Process variables consist of planning, financing, receiving, storing, distributing, recording and reporting. Output variables consist of waiting period for vaccination and vaccination achievement. The results of the study indicate that the implementation of vaccination has been running according to the technical instructions of the Ministry of Health. However, there are still some obstacles, namely the input of human resources, facilities and infrastructure, and the information system was inadequate. In the process section there are problems with funds not being absorbed optimally, vaccine receipts are limited and not on time, miss communication between parties, inadequate storage, recording and reporting are hampered through applications. In the output section, it was found that the waiting period for vaccination was long, there was a delayed vaccination schedule, but in the end, Balikpapan City's vaccination achievement was the highest in East Borneo, assisted by various parties. Suggestions from researchers are to pay attention to service standards/quality related to the implementation of vaccination according to SOPs, realize the budget, provide a special car for vaccine distribution, and accelerate vaccination for targets who have not been vaccinated on a massive scale."

"Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan.......In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed."