Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan sekarang ini (Tahun 2004-2020), mengacu kepada 2 (dua) kebijakan dari institusi yang membawahi perbankan khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian BUMN. Kebijakan BI adalah : Menciptakan fundamental sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, melalui rekomendasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sementara Kebijakan Menteri BUMN adalah melanjutkan kebijakan Liberalisasi Perbankan, Privatisasi BUMN dan Konsolidasi BUMN. Merger antar Bank Usaha Milik Negara perlu dikaji dengan munculnya Kebijakan BI yaitu Single Presence Policy (SPP) yang mengatur kepemilikan tunggal saham pengendali bank di Indonesia termasuk Pemerintah untuk melepaskan kepemilikan saham pengendali di 4 (empat) bank BUMN menjadi pemilikan saham pengendali di 1 (satu) bank BUMN Baja, salah satu alternatif Pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendali tersebut dengan melakukan merger atau konsolidasi terhadap Bank BUMN tersebut. Merger Bank BUMN yang dikaji oleh penulis adalah rencana merger antara Bank Rakyat Indonesia (BRI] dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akan dibahas mengenai kebutuhan merger antar Bank BUMN, perlunya merger bagi Bank BUMN serta permasalahan hukum yang terjadi dalam rencana merger tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur merger bank di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara serta metode pengolahan data secara kualitatif sehingga hasil penelitian berbentuk Preskriptif-Analitis. Penelitian ini setelah dianalisa dapat disimpulkan bahwa merger antara Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara perlu dilakukan untuk saling memperkuat kompetensi yang dimiliki masing-masing bank serta untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dalam industri perbankan. Merger BRI dan BTN tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Oleh karena itu Merger BRI dan BTN perlu segera dilakukan dan rencana merger ini juga memperhatikan faktor lain selain hukum seperti politik dan ekonomi agar dapat memberikan sinergi bagi bank hasil merger dan mampu menghadapi internal shocks maupun external shocks."

"ABSTRAKPerkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel domestik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan hasil wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional memberikan implikasi positif bagi sistem pembayaran dan perekonomian nasional serta pihak terkait dalam sistem pembayaran ritel domestik, kecuali prinsipal internasional yang justru berpotensi mengalami kerugian.

---

ABSTRACTThe development of non cash payment system in Indonesia is not supported by efficient and adequate infrastructure. This conditions are reflected by the limitations of interconnection and interoperability between instruments and channels of payment. Furthermore, the presence of domestic transaction processing which conducted abroad potentially increases security risk. So, Bank Indonesia releases Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway to optimize existing infrastructures and regulate the techincal, business and institutional mechanisms underlying the interconnection and interoperability of the domestic retail payment industry.This research uses normative juridical method which emphasizes the use of written legal norms and it supported by the interviews with interviewees.The result of the study indicate that Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway has positive implications for the payment system and the national economic as well as the related parties in the domestic payment system, except for the global players that are potentially loss. "

"Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan dan berlangsung sejak tahun 1997 (dipicu oleh terjadinya "currency crises and banking crises") telah memberikan spektrum dampak yang luas dan dalam. Mikrostruktur pasar valuta asing dalam negeri masih ditandai oleh fenomena terjadinya market failure atau distorsi pembentukan harga keseimbangan pasar, disertai fluktuasi nilai tukar rupiah yang tinggi. Pihak otoritas moneter (Bank Indonesia) -- meskipun telah menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997--, masih terlihat aktif campur tangan melalui intervensi pasar valuta asing untuk rnengendalikan gejolak fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlebihan (disorderly manner).Penelitian dengan model pendekatan event analysis study terhadap series data harian kurs Spot USD/Rupiah, frekuensi peristiwa intervensi dan tingkat volatilitas harga selama periode observasi 3 April 2000 sampai dengan 31 Juli 2002 ini, memperoleh bukti empiris bahwa tingkat efektivitas/keberhasilan kebijakan intervensi (sukses aktual) untuk mencapai berbagai sasaran kinerja pengendalian kurs dan volatilitas harga masih relatif rendah yakni kurang dari 50%, pada tingkat proporsi rata-rata 30,6%.Kinerja keberhasilan tertinggi dicapai pada kriteria sasaran/tujuan untuk mengendalikan (mengurangi) volatilitas harga, dengan proporsi sukses aktual 49,2%.Namun demikian, hasil pengujian statistik menggunakan distribusi normal standar-Z dengan derajat keyakinan 95% (α/2 0,05) terhadap masing-masing dari 5 (lima) "Kriteria Sukses" pencapaian sasaran, terbukti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sukses aktual intervensi dan sukses virtualnya. Diketahui pula bahwa efektivitas optimum keberhasilan kinerja intervensi hanya mampu bertahan dalam rentang waktu ke depan (lag optimum) selama 1 hari sampai dengan 4 hari. Secara keseluruhan, efektivitas/keberhasilan intervensi tidak terlepas dari karakteristik kondisi mikrostruktur pasar valuta asing yang memiliki beberapa kelemahan mendasar, serta aspek teknis operasional perencanaan strategi dan implementasi kebijakan intervensi Bank Indonesia yang belum sepenuhnya optimal."