Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer seria sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan. ......This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking System in particular and the State unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan penulisan metode normatif dengan tipe eksploratos dan mengguankan data primer serta sekunder hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk didalamnya perbankan.

Abstrak :
Pembahasan mengenai independensi bank sentral sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, meskipun hanya terbatas di dalam seminar dan rapat kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mulai direalisasikan dengan diubahnya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan peranan dan fungsi bank sentral pada umumnya, kedudukan, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia yang independen berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 dan independensi Bank Indonesia dalam masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan penelitian preskriptif dan problemfinding, sehingga dari hasil penelitian ini akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Tugas dan fungsi bank sentral yang paling utama adalah dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan moneter untuk menciptakan dan memelihara kestabilan. Dalam masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedudukan yang tidak independen BI dalam menentukan sasaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan moneter serta adanya intervensi dari pemerintah telah menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan BI. Sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaannya. Upaya Penyelesaian dari penyimpanganpenyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara hukum dan politis. Secara hukum BI telah berstatus independen sejak disahkannya UU No.23 tahun 1999, namun dalam kenyataannya masih banyak ketentuan di dalam perundangan tersebut yang masih memerlukan berbagai penyempurnaan.

Abstrak :
Pada tahun 1997, terjadi krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas (liquidity mismatch) yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran yang sistemik. Program bantuan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort". Penyaluran bantuan pada saat krisis itu ternyata menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Audit pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penyimpangan pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mendasarkan pada teori "Discretionary Power" dari Aparatur Negara serta penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, kualitatif dan preskriptif, diketahui bahwa dana BLBI termasuk keuangan negara yang berasal dari fasilitas Pemerintah, yaitu dari hasil kesepakatan Pemerintah dengan International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pada saat itu adalah pelaksana kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana BLBI dilakukan pada masa krisis (keadaan darurat atau tidak normal), sehingga harus menempuh tindakan-tindakan pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang lazimnya diterapkan pada masa normal. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis pada masa itu adalah aman secara hukum (legally secured), sedangkan penyelesaian masalah BLBI secara keuangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Bank Indonesia.

---

The banking crisis in Indonesia that stemmed from an exchange rate crisis in 1971 was the near-collapse of the banking system. Several banks were in insolvent or at least suffered from serious weaknesses (liquidity mistmatch), and if it was not taken cared, will caused severe decline in the national development and welfare of society. The closure of some banks was followed by widespread bank runs which led to calls for massive liquidity support from the Bank of Indonesia (BLBI). Such liquidity support, which made by Bank Indonesia as the central bank, has been reflected the function of Bank Indonesia as "lender of the last resort". Unfortunately, this support caused several problems in the future, thus audit investigation over the financial report of Bank Indonesia has been made by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) to find out the misused/mistreatment of the Bank Indonesia Liquidity Support ("the Case of BLBI"). Therefore, the focus of this research is intended to analyzing the liabilities of Bank Indonesia over the Case of BLBI. based on "the Discretionary Power" theory and also yuridis normative, qualitative and prescriptive research method. Result of the research indicated that BI liquidity support (BLBI) is a financial public which arise from the Government facility and the Agreement between Government and International Monetary Fund (IMF) due to in that time, Bank Indonesia was only intended to execute Government policy as regulated in UU No. 13/1968 of the Central Bank. The Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) could only be provided during a crisis if this measure played in emergency or urgent conditions, because conditions during a crisis are very different to those during times of normality. Therefor, the measure provided by Bank Indonesia to resolve the banking crisis in 1997-1998 was legally secured, meanwhile Government and Bank Indonesia is still be obliged and liable to resolve the case of BLBI.

Abstrak :
Untuk mendudukkan pokok persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara proporsional, faktual dan jernih, diperlukan tinjauan yuridis yang objektif dan komprehensif dalam konteks pada waktu krisis itu maupun penyelesaiannya di masa datang. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut. Pertama, apakah kebijakan penyaluran BLBI itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, masalah yuridis apa saja yang muncul dalam pelaksanaan penyaluran BLBI. Ketiga, apa alternatif penyelesaian yuridis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah BLBI. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif - eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dengan studi dokumen dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Kebijakan penyaluran BLBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah sesuai sesuai dengan ketentuan yang ada. Tindakan Bank Indonesia dalam memberikan BLBI mempunyai landasan yuridis kuat dan didukung oleh kebijakan pemerintah pada saat itu. Masalah yang timbul berkaitan dengan BLBI adalah: Pertama, kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank serta kelemahan manajemen penyaluran BLBI. Kedua, penyaluran BLBI yang berpotensi menjadi kerugian negara serta penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI. Terjadinya kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank serta kelemahan manajemen penyaluran BLBI dikarenakan pemerintah terlibat jauh dalam pengelolaan sektor jasa keuangan. Untuk menyelesaikan masalah penyaluran BLBI yang berpotensi menjadi kerugian negara serta penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI maka dapat dipilih alternatif penyelesaian sebagai berikut. Pertama, bagi pengusaha yang tidak dapat mengembalikan sama sekali uang yang dipakai, segera diproses secara pendekatan pidana. Kedua, bagi pengusaha yang dapat mengembalikan utangnya sampai prosentase tertentu, dapat diberi tenggang waktu tertentu. Apabila utang dapat dilunasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, perusahaan dikembalikan kepada pengusaha semula. Ketiga, bagi perusahaan/pengusaha yang mampu mengembalikan utang secara penuh, dapat diizinkan untuk berusaha dengan bebas.