Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[This book explains how collective bargaining has changed in important and lasting ways over the past decade. We are now seeing a new and powerful strain of the concession bargaining that traces its roots back to the early 1980s. The collective bargaining of the past decade can be characterized as ultra-concession bargaining because it is an intense and self-perpetuating deviation from earlier concession bargaining. Employers now act and unions react, rather than the other way around. Employers no longer have to establish a credible case of financial hardship, or commit to the traditional quid pro quo of saving jobs in return for lower labor costs, or guarantee singularity (that concession bargaining is a single even that will not have to be repeated). Not all collective bargaining occurs as this extreme variant but it has become the prevailing form. Essentially, there has been a sea change in collective bargaining in America.The book describes the transformation of collective bargaining in a lively and readable manner, avoiding academic, legalistic or technical jargon, and it will appeal to persons interested in the future directions of collective bargaining and unionism in America, (e.g., the general public, graduate and undergraduate students in human resource management and industrial relations courses, and labor relations managers and union activists and staff). The book deals with aspects of union revival as it asks whether ultra-concession bargaining is cause or outcome of the unions’ declining influence in the American economy and society. Above all, by using published reports on bargaining and interviews and surveys of bargaining settlements, the book shows where the concession bargaining is now and where it is heading.​, This book explains how collective bargaining has changed in important and lasting ways over the past decade. We are now seeing a new and powerful strain of the concession bargaining that traces its roots back to the early 1980s. The collective bargaining of the past decade can be characterized as ultra-concession bargaining because it is an intense and self-perpetuating deviation from earlier concession bargaining. Employers now act and unions react, rather than the other way around. Employers no longer have to establish a credible case of financial hardship, or commit to the traditional quid pro quo of saving jobs in return for lower labor costs, or guarantee singularity (that concession bargaining is a single even that will not have to be repeated). Not all collective bargaining occurs as this extreme variant but it has become the prevailing form. Essentially, there has been a sea change in collective bargaining in America.The book describes the transformation of collective bargaining in a lively and readable manner, avoiding academic, legalistic or technical jargon, and it will appeal to persons interested in the future directions of collective bargaining and unionism in America, (e.g., the general public, graduate and undergraduate students in human resource management and industrial relations courses, and labor relations managers and union activists and staff). The book deals with aspects of union revival as it asks whether ultra-concession bargaining is cause or outcome of the unions’ declining influence in the American economy and society. Above all, by using published reports on bargaining and interviews and surveys of bargaining settlements, the book shows where the concession bargaining is now and where it is heading.​]

Abstrak :
Tawar-menawar adalah fenomena yang terjadi pada setiap transaksi jual beli yang dapat terjadi di manapun dibelahan bumi ini. di mana ada pasar dengan sistem tradisional, disitu terdapat tawar menawar. Kitapun menyadari bahwa sebenarnya dalam segala aspek kehidupan kita berhubungan dengan pihak lain, Kita selalu memakai tindakan dan pemikiran, walaupun tidak dalam artian selalu yang bersifat ekonomis. Studi tentang discourse berkembang cukup pesat pada akhir-akhir ini. Sebagai sebuan discourse, tawar-menawar dapat diiihat sebagai konsistensi keteraturan para peiaku yang berperan didalamnya. Sesuatu yang ada dan teratur tanpa ada aturan yang mengaturnya. Untuk itu agar dapat meneiaah Iebih Ianjut tentang proses tawar-menawar ini dipakai etnometodologi dan conversationai analysis dengan pendekatan teori Ruie dalam menganalisa data-data yang berupa rekaman transkrip interaksi pada saat interaksi jual beli tedadi. Tawar-menawar sendiri merupakan bagian dari interaksi tersebut. Mengamati proses jual beii dalam arti yang sebenarnya dengan metode etnograii merupakan proses pengumpulan data yang cukup menarik_ Pelaku selalu berada dalam posisi yang saling berlawanan_ Penjual berusaha menjual barang dagangannya daiam harga tinggi, sedangkan pembeli berusaha mendapatkan barang yang diinginkannya dalam harga yang serendah-rendahnya. Struktur dan norma yang terjadi merupakan salah satu fokus yang diamati dalam penelilian ini. Pada saat interaksi jual beii terjadi secara faktual didapati bahwa terdapat keteraturan yang nampak dari data transkrip yang ditemukan, sehingga akhirnya dapat disimpulkan beberapa struktur yang timbul, baik dari interaksi jual beli secara keseluruhan maupun proses tawar-menawar pada masing-masing interaksi yang terjadi. Norma yang ada merupakan acuan para pedagang dalam bertransaksi. Adapun bila terdapat suatu pelanggaran norma, masing-masing pelaku berhak meninggalkan proses tersebut, tanpa ada sanksi, karena memang tidak ada yang mengikat mereka untuk tetap ada dalam satu proses tawar-menawar hingga terjadi suatu transaksi jual-beli. Dibalik perilaku verbal dan non~verbal yang diamati dalam proses ini, ternyata tawar- menawar mengandung hal-hal lain yang bersifat non-ekonomis_ Pemakaian kekuatan (power) nampak dalam proses tawar-menawar ini. Pergantian giliran dan pertukaran kata trnyata menyiratkan bagaimana kekuatan saling menekan antara pihak penjual dan pembeIi_ Dan pada gilirannya menunjukkan bagaimana strategi penjual dalam mendapatkan keuntungan dalam proses tersebut. Bagaimanapun penjual menggantungkan kehidupannya dalam keberhsilannya menentukan harga jual suatu barang. Studi tentang tawar-menawar dari sudut pandang analisa discourse merupakan salah satu studi yang menghasilkan pengamatan yang Iain dari bidang antropologi linguistik. Tidak hanya tawanmenawar, mungkin banyak discourse-discourse Iain yang dapat diamati secara antropologi linguistik.

Abstrak :
Dibahas suatu model koordinasi antara pemasok dan pembeli dengan permintaan tahunan pembeli tetap, dan dapat digunakan oleh pemasok yang memakai Multiple Lot Strategy dalam proses persediaan awalnya. Masalah utama disini ialah penetapan harga barang dalam persaingan pasar sempurna, yang dilakukan oleh pemasok dengan mempertimbangkan keuntungan pembeli. Hal ini dapat dipandang sebagai permainan tawar-menawar antara dua orang dengan pola penawaran tetap (two-person fixed threat bargaining game). Masalah diselesaikan dengan Nash Bargaining. Harga dicari dengan menggunakan cara iteratif dan terdapat dua cara mencari harga yaitu optimasi terhadap harga dan optimasi terhadap keuntungan. Selain harga, akan dicari pula ukuran lot pemasok dan pembeli yang akan memaksimumkan keuntungan bersama. Dari beberapa perhitungan ternyata diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya dibuat daftar oleh pemasok yang memuat harga, ukuran lot dan keuntungan untuk diajukan kepada pembeli. Tawar menawar dapat dilakukan berdasarkan daftar tersebut.

Abstrak :
Triparite consultation has become widely estabilised in china and is often referred to as "Collective bargaining" by the Government and the All-China Federation of Trade......

Abstrak :
Since the second half of the 1990s, cross-sectoral and company level bargaining has developed into a key movement in transnational industrial relations in the European Union....

Abstrak :
Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement). Perjanjian tersebut ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (Extradition Treaty). Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bentuk dari posisi tawar atau bargaining power diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan negara Singapura. Bargaining power yang digunakan Indonesia dalam menyetujui kerjasama perjanjian pertahanan dan ekstradisi adalah adanya pemikiran bahwa DCA akan mampu menjadi alat yang efektif guna menekan Singapura agar melaksanakan perjanjian ekstradisi, dimana Singapura wajib mengejar dan mengekstradisi para tersangka tindak pidana korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura. Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna latihan militer tentara Singapura, dikarenakan Singapura merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai tempat latihan militer. Walaupun Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi, namun sejak ditandangani hingga saat ini muncul sikap pro dan kontra. Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan Negara lain harus seijin dan diratifikasi oleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan. Kritik pun diarahkan pada aspek jangka waktu perjanjian yang berjangka waktu 25 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut dikhhawatirkan akan lebih merugikan Indonesia. Dikhawatirkan pula dalam kerjasama pertahanan tersebut adanya ketentuan dibolehkannya mengikut sertakan pihak ketiga dalam latihan militer yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia akan memperbesar potensi tekanan-tekanan politik negara superpower untuk menempatkan basis kekuatan militernya di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai perimbangan posisi strategis baru dalam tatanan pertahanan dunia.

---

Bilateral relationship between Indonesia and Singapore is not only made bacause of close geografy but also becasue of history. Much relationship build instead of country needs in Economy and politics. Harmonics and productive relationship could happen if both countries maximise and preserve good relationship, also minimise or eliminate something that stands in between. After exceed long negotiation proces in full dynamics for almost 30 years, in Tampak Siring, Bali on April 27, 2007 Defence Cooperation Agreement was signed. This agreement sign in one package with Extradition Treaty. Indonesia and Singapore defence cooperation agreement is one of Indonesia bargaining power diplomacy in order to compose bilateral relationship with Singapore. Bargaining power which use by Indonesia in defence cooperation agreement and extradition is have opinion that DCA could become effective way to push hard Singapore carrier out extradition treaty, which Singapore have to chase and extradition corruption suspect disappear from Indonesia and went to Singapore. As consequence, Indonesia will give using Republik Indonesia teritory for Singapore militery force for training because Singapore do not have a wide land become militery training area. Eventhough Indonesia and Singapore agreed and signed Defence Cooperation Agreement in one package with extradition treaty, but until now many pro and contra appear. In order to defence agreement with other countries has to approve and ratify by Indonesia parliamentary, and lack of implementation of the agreement if not ratified. The factor of critic is 25 years of agreement length are too long. It will be anxious more not getting any profit for Indonesia in the length of agreement. The other anxious of defence agreement is permitted third parties in militery training thorough Indonesia teritory will enlarge potential pressure politic superpower country to occupy militery basis in South East Asia especially Indonesia as world defence system thorough new strategic position stability.

Abstrak :
Pengelolaan risiko akan meningkat karena proses integrasi dengan ekonomi dunia akibat globalisasi ekonomi dunia. Pengelolaan risiko mutlak dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan "bargaining power" di pasaran dunia, yang dapat dilakukan melalui lindung nilai (hedging) di Bursa Berjangka. Dengan adanya rencana kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, memungkinkan kalangan dunia usaha di Indonesia, khususnya komoditi kopi robusta dan olein, untuk mengelola risiko akibat fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai yang tersedia di pasar berjangka. Penelitian ini mencoba mengemukakan salah satu alternatif pengelolaan risiko fluktuasi harga melalui pemanfaatan lindung nilai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi risiko akibat globalisasi ekonomi dunia, identifikasi usaha pemerintah Indonesia membantu dunia usaha menghindari risiko fluktuasi harga yang merugikan,identfikasi dampak diperdagangkannya komoditi kopi dan Olein di bursa berjangka di Indonesia serta analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai (hedging) untuk komoditi kopi dan olein. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko harga, dan peranan pemerintah Indonesia mewujudkan kegiatan perdagangan bejangka komoditi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing komoditi di pasaran dunia. Dengan akan diperdagangkannya komoditi kopi dan olein memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ex-ante pemanfaatan lindung nilai, tidak selalu melakukan lindung nilai akan dapat menghilangkan atau mengurangi risiko fluktuasi harga. Dengan akan diperdagangkannya kontrak berjangka komoditi kopi robusta dan olein oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah agar dipersiapkan kemampuan sumber daya manusia pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, pemasyarakatan kegiatan perdagangan berjangka perlu dilaksanakan secara meluas, intensif dan terpadu, penertiban terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan hukum, dan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan lindung nilai disarankan dapat menggunakan analisa Game Theory.

Abstrak :
Penyelesaian perkara tindak pidana khusus narkotika seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaiaan perkara secara lambat menimbulkan masalah lain, seperti berupa penumpukan perkara. Indonesia telah mencoba beberapa sistem untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien, seperti whistleblower dan justice collabolator, namun pelaksanaan sistem tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penumpukan perkara. Rancangan KUHAP mencoba menggabungkan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law, dengan tujuan meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dan mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam peradilan pidana. Salah satu hal yang diambil dari sistem hukum Common Law adalah konsep pengakuan bersalah (plea of guilty) yang dikenal dengan lembaga Plea Bargaining. Plea Bargaining yang dimaksud ialah sebuah proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, berupa pembelaan pengakuan bersalah atau tidak ada kontes (nolo contendere). Jalur khusus mengadopsi nilai-nilai yang ada di plea bargaining, walaupun tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang dengan jelas memisahkan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jalur Khusus yang ada di KUHAP masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengaturan yang di RKUHAP untuk mengatur jalur khusus kuranglah terperinci. Dalam RKUHAP, jalur khusus hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 199 RKUHAP. Dengan kurangnya pengaturan terhadap jalur khusus, dapat mengakibatkan kemungkinan terdapat tahapan yang terlewatkan dan terdapat pelanggaran hak asasi dalam proses pidana tersebut. ......The settlement of cases of narcotics crimes should be resolved more effectively and efficiently, by upholding the principles of quick, simple and low cost trial. The slow settlement of cases creates other problems, such as a backlog of cases. Indonesia has tried several systems to implement a more effective and efficient criminal justice system, such as whistleblowers and justice collectors, but the implementation of these systems has not been able to solve the problem of case accumulation. The draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) tries to combine legal values contained in the Civil Law legal system and the Common Law legal system, with the aim of increasing the effectiveness of criminal procedure law and creating a trial that is fast, simple and low cost and protects the rights and obligations of the parties involved in criminal justice. One of the things taken from the Common Law legal system is the concept of plea of guilty, known as the Plea Bargaining institution. Plea Bargaining in question is a process of solving cases that is faster and more efficient, in the form of plea plea guilt or no contest (nolo contendere). Jalur Khusus adopts the values that exist in the plea bargaining, although there are still differences that clearly separate the two concepts. The results of this study found that the Jalur Khusus in the Criminal Procedure Code still has several problems, such as the arrangement in the RKUHAP to regulate Jalur Khusus is less detailed. In the RKUHAP, Jalur Khusus is only regulated in one article, namely article 199 RKUHAP. With the lack of regulation on special routes, it can result in the possibility of missed stages and human rights violations in the criminal process.

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah tangga terdiri atas sekumpulan individu dengan preferensi yang berbedabeda yang mana terkadang memicu terjadinya konflik. Melihat semakin tingginya independensi kaum wanita, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara semakin tingginya bargaining power wanita terhadap stabilitas pernikahan. Hipotesis dari studi ini diuji menggunakan data survei dari 752 wanita yang sudah menikah mengenai siapa yang menentukan pengeluaran dalam rumah tangga dan kejadian konflik. Pendekatan game theory dan estimasi ekonometrik digunakan untuk menganalisis pengaruh dari bargaining power wanita terhadap instabilitas dalam rumah tangga. Berdasarkan Nash Equilibrium, hubungan antara bargaining power wanita dan instabilitas pernikahan bisa positif maupun negatif bergantung dari tingkat bargaining power wanita. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara bargaining power wanita dan instabilitas pernikahan mengikuti pola kurva berbentuk U. Studi ini juga menemukan bahwa instabilitas cenderung lebih tinggi pada rumah tangga di mana isteri pernah bercerai sebelumnya, pasangan memiliki perbedaan agama dan suku, dan pernikahan terjadi karena alasan-alasan lain seperti menikah karena kecelakaan. Penemuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam seputar hubungan antara bargaining power pria dan wanita karena hal tersebut dianggap sebagai perilaku rumah tangga.

---

ABSTRACT
Household is a collection of individuals with differing preferences which often results in cooperation at one end and conflict at the other end. Considering the growing independence of women, this study seeks to examine the relationship between higher women?s bargaining power and the instability within family. The hypotheses from this research are tested using a survey from 752 married women regarding who decides over the use of household expenditure and the occurrence of conflict. Both game theoretic model and econometric estimations are applied to analyze the relationship between women?s intra-household bargaining power and conflict. According to Nash Equilibrium derived from mixed strategy, the relationship of women?s relative intra-household bargaining power can be both positive and negative depending on the level women?s bargaining power index. This study confirms the U-shaped curve relationship between women?s intrahousehold bargaining power and conflict. Other substantive findings are instability tends to be higher when the wives? have experienced divorce, spouses have different ethnicity and religion, and marriages were united because of other possible reasons (e.g. married by accident). The findings of this research are expected to give deeper understanding regarding the relations of bargaining power between men and women as it considered as household behavior.