Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca Bom Bali I 12 Oktober 2002, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan dua fatwa penting yaitu: Melarang terorisme dengan mengatasnamakan Jihad dan Larangan mendukung bom bunuh diri. Namun dua fatwa tentang Terorisme ini telah gagal merangkul Muslim Indonesia lebih luas.Terorisme terutama dengan modus bom bunuh diri masih terus terjadi di Indonesia. Diduga penyebab utama gagalnya kedua fatwa ini adalah karena Muslim Indonesia pada umumnya memiliki pemikiran yang samar tentang makna Jihad yang sebenarnya. Maka tidaklah mengherankan jika mereka memiliki asumsi yang sama jika terorisme dan bom bunuh diri yang dilakukan dengan mengatasnamakan pembelaan Islam dan Muslim sebagai akibat terjadinya kekerasan terhadap mereka di sejumlah negara Barat untuk alasan tertentu dapat dibenarkan; demikian juga mengapa diantara kaum Muslim tidak begitu mengutuk terorisme dan tindakan bom bunuh diri.Sebenarnya dalam fenomena Islam di Indonesia Jihad fie sabilillah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, sendiri bukanlah monopoli kelompok teroris saja. Sejak era reformasi, beberapa kelompok menyatakan menolak azas tunggal tersebut sebagai landasan perjuangannya, telah memunculkan berbagai kelompok Islam dengan mengusung landasan perjuangan jihad fie sabilillah tersebut. Tidak hanya bermunculan kelompok baru, beberapa kelompok Islam yang dulu "tertidur" karena penerapan asas tunggal ini seolah terbangun kembali dan menemukan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan kelompoknya. Namun demikian tidak semua kelompok gerakan Islam dengan serta merta muncul menjadi kelompok-kelompok teroris.Dalam tesis ini fenomena terorisme di Indonesia berusaha dijelaskan secara sosiologis dengan menggunakan teori Peter Berger dalam bukunya yang berjudul The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Dalam tesis ini mencoba menjelaskan Ideologisasi Jihad yang digunakan oleh teroris untuk meyakinkan anggotanya untuk mempertahankan world of view-nya, yang menempatkan Amerika sebagai musuh Islam yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Ideologisasi Jihad ini juga digunakan oleh kelompok teroris untuk meyakinkan anggotanya untuk melakukan aksi bom bunuh diri.

---

After the first Bali Bombing October 12, 2002, the Indonesian Ulema Council has issued two fatwas important are: banning terrorism in the name of Jihad and prohibition to support suicide bombing. However, these two fatwas on Terrorism has failed to embrace the wider Muslim Indonesia. Terrorism, especially with the mode of suicide bombings are still happening in Indonesia.Presumably the main cause of the failure of this two fatwa is because Muslim Indonesia in general have a vague idea about the true meaning of Jihad. It's not surprising if they have the same assumptions, if terrorism and suicide bombings carried out in the name of defending Islam and Muslims as a result of the violence against them in some Western countries for certain reasons can be justified, so why among the Muslims did not condemn terrorism and act of suicide bombing.Actually, the phenomenon of Islamic Jihad fie sabilillah to enforce amar makruf nahi munkar in Indonesia, alone is not the monopoly of terrorist groups only. Since the era of reform, some groups had denounced the single principle as the foundation of struggle, has led various groups of Islamic by carrying the foundation of the struggle of these jihad fie sabilillah. Not only are new groups popping up, some Islamic groups who had ?fallen asleep? due to the application of this single principle seemed to wake again and find the perfect environment for the life of the group. However, not all groups of Islamic movements with necessarily appear to be terrorist groups.In this thesis, the phenomenon of terrorism in Indonesia trying to be explained sociologically, by using the theory of Peter Berger in his book The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. In this thesis tries to explain the ideological jihad used by terrorists to convince its members to defend world of view, which places the U.S. as an enemy of Islam which is supported by the Indonesian government. Ideologizing Jihad is also used by terrorist groups to convince its members to conduct suicide bombings."

"Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut diakui dalam konstitusi Indonesia, namun dalam penanganan peristiwa Bom Bali I, menunjukkan hak atas perlindungan dari hukum pidana yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak mutlak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji penerapan asas non retroaktif dalam peradilan kasus Bom Bali I, sehingga diketahui alasan kenapa diterapkannya prinsip retroaktif, dan diketahui apakah putusan pidana terhadap pelaku Bom Bali I memiliki keberlakuan hukum. Pendekatan yang dipergunakan diantaranya: interpretasi oleh mereka yang melaksanakanperadilan pidana, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dan pendekatan konsep (conseptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep "aw-in-action" dalam penerapan asas legalitas dan asas non retroaktif. Terhadap kejahatan yang luar biasa (terorisme), pemberlakuan prinsip retroaktif merupakan representasi hak para korban untuk mendapatkan/mencapai keadilan yang penerapannya bersifat terbatas. Tolak ukur keadilan dalam masyarakat dijadikan alasan utama dalam menyimpangi asas fundamental dalam sistem peradilan, yang dapat berdampak merusak tatanan penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap pelaku Bom Bali I tetap memiliki keberlakuan hukum karena aturan yang digunakan telah disahkan sesuai sesuai konstitusi negara dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, jadi dapat dikatakan "rasa keadilan mengenyampingkan asas fundamental". (A.A Ngr Jayalantara, NPM: 1006788933).

---

Right not to be prosecuted under retroactive law is recognized in the constitution of Indonesia, but in handling the 1st Bali bombing incident, application of the right to protection from retroactive criminal law is a human right was not always absolute in Indonesia. This study examines the application of the principle of non retroactive in judicial case of the 1st Bali Bombing, so in mind the reason why the principle of retroactive are applicated, and known whether that the decision punishment of Bali bombers are have legal validity. The approach that used such as: the interpretation by those how implemented criminal justice, regulatory approach (the statute approach) that relating to the enforcement of the criminal justice system, and conceptual approach that used to understand the concept of "law-in-action" in the application of the principle of legality and the principle of non retroactive. For extra ordinary crimes (terrorism), the application of retroactive principle represent a rights of victims to get/achieve justice that its application is limited. The Measure of justice in society in the main excuse deviate fundamental principle in the judicial system, which can have devastating effects on the order of law enforcement in Indonesia. Law enforcement against perpetrators of the 1st Bali Bombing still have legal validity because rules that are used have been validated according to the state constitution and accepted by most people, so it can be said to be "justice set aside the fundamental principle ". (A.A Ngr Jayalantara, NPM: 1006788933)"

"Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bom Bali I dapat dikatakan sebagai sebuah bencana besar bagi Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan-tindakan "istimewa" oleh pemerintah, khususnya Polri. Dalam peledakan yang menelan korban terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 tersebut, Indonesia (khususnya Polri) dibantu oleh banyak negara-negara lain yang peduli akan peristiwa tersebut. Bantuan tersebut datang antara lain dari negara Inggris, Jerman, Jepang, Australia, New Zealand, Amerika, Perancis, Belanda, Swedia dan Singapura. Sementara untuk memfasilitasi koordinasi antar negara tersebut, Australia dipilih sebagai koordinatornya.Bantuan dari negara-negara tersebut selain berupa bantuan kemanusiaan, juga dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk mereka untuk dapat membantu proses identifikasi, investigasi dan bantuan forensik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 (khususnya setelah peristiwa 12 Oktober) banyak kerjasama dalam bidang keamanan khususnya mengenai terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah dengan negara-negara lain. Salah satunya yang akan dibahas disini adalah kerjasama keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP).Terkait dengan penulisan ini, berdasarkan uraian singkat tersebut yang akan menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana ruang lingkup serta proses kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Australian Federal Police dalam penanganan terorisme di Indonesia (studi tentang pengungkapan kasus Bom Bali I)? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang ruang lingkup serta proses kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan AFP dalam penanganan terorisme di Indonesia.Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep kerjasama keamanan yang diungkapkan oleh Albert Zaccor, sementara untuk kerjasama kepolisian digunakan konsep yang dikemukakan oleh Mathieu Deflem. Mengenai terorisme digunakan konsep yang kemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah James Andrew Lewis. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan atas dokumen-dokumen yang relevan.Kerjasama yang dilakukan antara Polri dan AFP adalah ditujukan untuk peningkatan kapasitas atau capacity building Polri. Kerjasama tersebut sangat menekankan pada tingkat individu dan kelembagaan, dalam artian disini adalah kerjasama yang dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas personil Polri dan lembaga Polri. Kerjasama yang dilakukan tidak menyentuh pada level sistem. Oleh karena itu kerjasama yang telah dilakukan selama ini walaupun telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi Polri dalam penanganan masalah terorisme namun dirasakan masih belum maksimal.

---

The bombing that happens in Bali on October 2002, which latter known as 1st Bali Bombing can be categorized as a major incident for Indonesia, were taken as a special case to Indonesian National Police (Polri). That bomb incident costs a lot as they put it the worst incident that cost people?s life next to the 11 September 2001 incident in New York. Indonesian National Police were helped by various countries including England, Germany, Japan, US, France, Sweden and Singapore. In order to facilitate the coordination between countries, Australia were chosen as the coordinator. Various aids were sent to help Indonesia. The aids were related to humanitarian action. They also sent their experts to help the process of identification, investigation and forensic. Related to the aids that given after 12 October 2002, Indonesia has held a lot of cooperation with another countries. This thesis will describe the security cooperation that held by the Indonesian?s government that represented by the Indonesian National Police (Polri) and Australia that represented by the Australian Federal Police (AFP).The subject of the study is the process of cooperation between Polri and AFP in handling terrorism in Indonesia (a case study of enlightening the first Bali bombing). The objectives of the study is to describe the scope and process of the cooperation between Polri and the AFP in handling the terrorism in Indonesia.To analyze the subject, writer use the Albert Zaccor?s concept about Security Cooperation. For further explanations, writer use the Mathieu Deflem?s concept that explains Police Cooperation. To asserts the the definition of terrorism into the analysis, writer use various concepts, including the Concept of terrorism from James Andrew Lewis. The research methods that used in this study is an analytic descriptive thorough library study from the relevant documents.The cooperation between POLRI and AFP were meant to enhanced the capacities of Polri. The cooperation also emphasize in individual and institutional level, which are means that the cooperation that been done is to enhance the capacity of Polri?s personnel and the Polri?s institution. The cooperation does not touch the level system. Never less, although the cooperation already give a lot to Polri development, but it is still not enough."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi penanganan tindakpidana terorisme oleh Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya pada peristiwaBom Thamrin tahun 2016. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasipenerapan strategi Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya dalam menanganitindak pidana terorisme ldquo;Bom Thamrin rdquo; pada tahun 2016 serta dampak daripenerapannya tersebut yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori dankonsep sebagai pisau analisis, antara lain Konsep Implementasi, Teori Strategi, TeoriPilihan Rasional, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Teori Koordinasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data atauinformasi didapatkan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis dengan melakukan tahapan reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwaimplementasi penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen GeganaSatbrimob Polda Metro Jaya belum optimal karena belum sesuai dengan apa yangsudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Kejadian Perkara Bom. Oleh karena itu, disarankan agardilaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Perkara Bom, membentuk pasukan yang bersifat mobile danundercover atau tidak menggunakan seragam dinas,melatih peran first responderdalam kejadian active shooter dan/atau peledakan bom, penggunaan teknologimutakhir secara maksimal, serta perlunya mempelajari dan mengikuti perkembangandan pola serangan teror yang terjadi di seluruh belahan dunia untuk antisipasikejadian yang sama terjadi di masa yang akan datang.

---

This study discusses about the implementation of the strategy in handlingterrorism by Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya on ldquo Bom Thamrin rdquo Case in 2016. The problems examined about the implementation of strategy ofDetachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya in handling terrorism case BomThamrin in 2016 and the impact of its implementation.This research uses qualitative approach. Data source or information isobtained by using interview techniques, observation, and document review. Furthermore, the data have been analyzed by using three steps data reduction steps,data presentation, and conclusions.The results of research showed that the implementation in handling terrorismcase by the Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya was not optimalbecause it has not been applied based on the Decree of the Chief of Police Number172 Year 2014 concerning Handling of Bomb Crime Scene. This study suggest tosocialize the Decree of the Chief of the National Police Number 172 of 2014concerning the Handling of Bomb Crime Scene establishing mobile and undercoverforces not using uniforms training the first responder role in active shooter and orbombing incident and analyzing the development and patterns of terror attacksaround the world to set the anticipation facing the same case occur in the future."