Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan bidang kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, alokasi pembiayaan kesehatan termasuk kecil (sekitar $ 2,5 % GDP). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bungo, alokasi anggaran pembangunan (tidak termasuk belanja rutin) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2001, masih terbilang kecil, yakni Rp. 2,7 M atau 6,4 % dari total anggaran pembangunan APBD Kabupaten.Keadaan yang dihadapi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi dana pembangunan. Anggaran kesehatan daerah sekarang tergantung pada skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh daerah sendiri yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan ketenagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD, serta kemampuan menetapkan skala prioritas program kesehatan.Dalam kaitan dengan rendahnya alokasi dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu diketahui bagaimana kesiapan ketenagaan Dinas Kesehatan dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan input ketenagaan Dinas Kesehatan, proses kegiatan advokasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pengaruh lingkungan eksternal Bappeda dan anggaran legislatife (DPRD) dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui : (1) Wawancara mendalam sebanyak 7 orang informan dari DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD, (2) Diskusi kelompok terarah, sebanyak dua kelompok yakni kelompok Kepala Puskesmas dan kelompok Kepala Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan/RSUD, (3) Penelusuran data yang terdokumen.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo siap menghadapi otonomi daerah, walaupun dengan kondisi kualitas tenaga yang ada saat ini masih kurang : Proses penyusunan APBD menunjukkan indikasi berdasarkan bottom up, tetapi kegiatan APBN masih bersifat 'top down. Upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APBD Dinas Kesehatan dari Rp. 10,7 M (Tahun 2001), menjadi Rp. 13,0 M atau naik 17,36 %.Untuk mengoptimalkan implementasi desentralisasi sistem pelayanan kesehatan dan paradigma sehat, disarankan agar Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bungo daftar PNS yang memenuhi syarat untuk dapat mengisi jabatan dua Kepala Sub Dinas dan empat Kepala Seksi yang masih kosong. Serta mengefektifkan Tim Perencanaan Kesehatan sebagai alternatif tidak adanya unit struktural/Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program.Daftar bacaan : 38 (1990 - 2001)

---

The financing of health sector in Indonesia has not yet been the priority in National Development Program. Compared with neighbor nations, the fund allocated for the health program is considered to below (about 2,5 % of GDP). This also happens in Bingo Regency, where the fund allocated for the regional development (excluding the routine expenses) of the Health Bureau from the Regional Allocation Income and Budget (APBD) year 2001 is considered low, i.e. Rp. 2,7 billion or 6,4 % out of the of the total Regional Allocation. Income and Budget.

The current situation, in Iine with the implementation of Regional Autonomy Policy, has an implication that there will be new players (stakeholders) in determining the development fund allocation. The Regional Health Allocation will now depend on the priority scale in the regional development measured by each region, in this case, the Regional Government (Pemda) and the Regional House of Representatives (DPRD). Therefore, the ability of the Health Bureau Manpower will be deeply required to show the ad vocation which will in turn up grade the priority scale of the health program.

In relation with-the low allocation in the Regional Health Bureau in Bungo, it is certainly needed to learn about the readiness of the Health Bureau Manpower in this financing matter in year 2002.

The objective of the study is to acquire important and necessary information regarding the readiness of the manpower in the Health Bureau, the ad vocation, the planning and budgeting of the program, and the Health Bureau, the ad vocation, the Development Agency (Bappeda), and the Legislative Allocation (Regional House of Representatives) in the financing of the Health Program in Bungo Regency in year 2002.

This study is qualitative. The data are obtained from, I) Intensive interview towards 7 (seven) informants from the Regional House of Representatives (DPRD), Regional Development Agency (Bappeda), Health Bureau, and Regional General Hospital (RSUD), 2) Guided Group Discussion, among (a) The Heads of Public Health Centers, (b) The Division Heads of Health Bureau/Regional General Hospital (RSUD), 3) Other documented data.

The result the study reveals that in spite of the inadequate quality of the available manpower at present time; the manpower of the Health Bureau of Bungo Regency is ready for the implementation of Regional Autonomy Policy. Bottom up process is taking place in the designing process of Regional Allocation of Income and Budget (APBD), however, the implementation of it is still top down. The ad vocation performed by the Health Bureau is quite well done. It can be seen from the allocation raise by 17,36 % from Rp. 10,7 billion in year 2001 to Rp. 13,0 billion in year 2002,

To optimize the implementation of decentralization system of the health service and healthy paradigm, it is suggested that the Heat of the Bureau propose to the regent to provide a list of qualified civil servants, from which to be selected two candidates to fill the available two positions of the Heat of Sub-Bureaus and four positions of the Heads of Divisions. It is also suggested that the Health Planning Team to be effectuated as an alternative for the absence of the structural Sub-Bureau of Health Program Planning and Designing.

Bibliography : 38 (x990 - 2001)"

"Posyandu (pos pelayanan terpadu), adalah wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu, memberi peluang kepada lintas program maupun lintas sektoral yang terkait untuk berperan lebih aktif dan terkoordinasi.Kenyataan di lapangan menunjukkan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-program Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informani secara mendalam pelaksanaan koordinasi lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program-grogram Posyandu di Kabupaten Bungo tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi belum efektifnya koordinasi tersebut.Informasi diperoleh dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung terhadap informan-informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, serta informan dari tingkat Puskesmas yakni Kepala Puskesmas dan koordinator Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang berkaitan dengan Posyandu belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya perencanaa terpadu tahunan khusus berkaitan dengan program-program yang ada di Posyandu.Agar koordinasi tersebut memberikan hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat, perlu ditunjuk koordinator yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Untuk lebih menyebarluaskan dan pemerataan keberadaan Posyandu di setiap desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kesinambungan Posyandu di tengah-tengah masyarakat.Daftar Bacaaan = 39 (1978-2001)

---

Analysis of Coordination of Program Crossing In Bungo Regency Health Department On The Programs Implementation of The Integrated Services Post In Bungo Regency Province of Jambi, 2001Posyandu (integrated services post), as one of of the community participation in the implementation of heath services, derives from the society of every village in Indonesia. Based on the Instruction of Home Affairs Minister number 9`h in 1990, on the enhancement, program and sectoral crossing are supposed to be more active in the participation.The reality shows that the coordination of the program crossing of Bungo Regency Health Department in the programs implementation of Posyandu has not run well. This research is conducted to find out deeply information of the implementation of program crossing coordination in Bungo Regency in 2001. The research method used is qualitative to detect the cause of why coordination has not run. Informations are obtained by having indepth interview, focus group discussion, and observation which are directly done to informants who are directly involved with the available programs in the integrated services post and also, from community health center.The result of the research shows, that the coordination of the program crossing in Bungo Regency Health Department that is related to the integrated services post has not been effective yet. It is appointed by the planning is not integratedly arranged, especially abaout the program in Posyandu.In order that the coordination produce more significant and greater result, appointing a coordinator which is enclosed in a Decision Letter from the Head of Health Department of Bungo Regency is a need. To spread out and distribute evenly the existence of the integrated services post in every village, it is expexted that The Regency Government could alocate sufficient budget to reinforce the continuity of the integrated services post.Bibliography : 39 (1978-2001)"

"Gerakan keluarga berencana (KB) nasional bertujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peningkatan kuantitas dan kualitas KB. Secara kuantitas mampu menurunkan TFR 2.85 menjadi 2.75 dan secara kualitas dengan meningkatkan metode penggunaan metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET). Secara nasional penggunaan MKET 36.2 % pada tahun 1998/1999. Sedangkan di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur kecamatan Muara Bungo baru 20 %. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya penggunaan MKET dan tingginya Non-MKET di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur dari angka nasional. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penggunaan MKET di kedua kelurahan tersebut. Subyek penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi efektif dan non efektif di kelurahan Pasir Putih dan Bungo Timur kecamatan Muara Bungo Jambi. Sedangkan yang menjadi kajian penelitian yaitu faktor umur istri, pendidikan istri, pendidikan suami, status bekerja istri, kesejahteraan ekonomi, jumlah anak yang masih hidup, jumlah anak yang diinginkan, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dicari dengan pendekatan korelasional, kemudian dilanjukan dengan analisis univariat dan bivariat. Untuk melihat Hubungan serta faktor yang dominan melalui analisis multivariat. Berdasarkan uji univariat dan bivariat diperoleh gambaran karakteristik sosiodemografi responden dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan penggunaan MKET dan Non-MKET yaitu umur istri > 35 tahun, pendidikan istri, status bekerja istri, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan yaitu pendidikan suami, kesejahteraan ekonomi, jumlah anak yang masih hidup, dan jumlah anak yang diinginkan. Hasil analisis regresi logistik ganda menunjukkan yang paling berhubungan adalah umur istri > 35 tahun (P = 0.0000) setelah dikontrol oleh variabel status bekerja istri, pengetahuan KB, dan persepsi terhadap petugas. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas peserta KB melalui peningkatan pengetahuan KB pada ibu-ibu. Memotivasi PUS muda untuk ikut MKET dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap alat metode KB yang sesuai dengan kebutuhan.

---

Factors Related to the Choice of Selected Effective Contraception Method (MKET) and Non selected Effective Contraception Method (Non-MKET) in Acceptors of Family Planning in Pasir Putih and Bungo Timur Sub District Muara Bungo District, Bungo Regency, Jambi Province 1999/2000Family planning program is purposed to increase the welfare of children and mother which refers to the welfare and small family norms. In order to achieve this purposes we have to enhance the quality of family planning both qualitatively and quantitatively. Quantitatively by decreasing total fertility rate (TFR) from 2.85 to 2.75. Qualitatively by increasing the use of MKET. In 1998/1999, Nationally, the use of MKET is 36.2 % but in Pasir Putih and Bungo Timur sub district to it is only 20 %.

Based on the description above, the problem of this research is that the use of MKET relatively lower than those of non MKET. Therefore, the purpose of this research is to know the factors related to the choice of MKET and non- MKET in these sub district. The subject of this research is the couples in fertile age which use MKET and non MKET in this area. The factors are the age of wives, education of wives and husbands, working status of wives, economic welfare, number of living children, number of expected children, knowledge of family planning and perception of health provider. Relation of those factors will be tested by using correlational approach. Univariate as well as Bivariate analysis. To investigate dominant factor, I used Multivariate analysis.

Based on univariate and bivariate analysis it is known that factors related to the choice of MKET and non- MKET are the age education, working status, knowledge on of family planning and the perception of health provider. On the other side, those that are not related to are education of husbands, economic welfare, number of living children and expected children. The result of double logistic regresion analysis showed that the most dominant factor is the age of wives (P = 0.0000) after controling by working status of wives, knowledge of family planning and perception of health provider.

The efforts that could be done to improve the quality of acceptors are by intensifing cooperation with regional goverment, relevant institution as well as implementing regulation which support MKET services."