Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Risa Lisdiyanti Devi, 058900192.2, Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Charter Pesawat, Skripsi. Bersamaan dengan dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II dan memasuki era globalisasi dan komunikasi, maka pembangunan nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Salah satu sarana yang memiliki posisi penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah sarana transportasi udara. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan meningkatnya permintaan a kan j asa angkutan udara maka bidang angkutan udara juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan angkutan udara yang pesat tersebut juga menimbulkan beberapa masalah hukum baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan melalui udara. Salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam Hukum Angkutan Udara adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan charter pesawat, karena dewasa ini banyak perusahaan angkutan udara yang menye lenggar akan angkutan udara dengan charter. Namun dalam praktek perundang-undangan yang berlaku sekarang belum banyak yang mengatur secara tegas mengenai aspek hukum dari charter pesawat ini. Walaupun angkutan udara menggunakan pesawat yang berteknologi tinggi namun dalam penyelenggaraan pengangkutan udara tidak terlepas dari beberapa resiko yang akan timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan pengangkut, misalnya dalam hal terjadi kecelakaan pesawat. Berkaitan dengan hal itu masih banyak maaalah mengenai penyelesaian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat yang berkaitan erat dengan tanggungjawab pengangkut. Miaalnya saja, siapa yang harus bertanggung-jawab jika terjadi suatu kecelakaan pesawat dan bagaimana penyelesaian klaim ganti ruginya bagi pihak penumpang atau pengirim barang. Jadi dalam Hukum Penerbangan atau Hukum angkutan melalui udara banyak masalah-masalah yang satu sama lain s aling oerkaitan erat dan semuanya penting diketahui oleh semua pihak terutama oleh kalangan pemakai jasa angkutan melalui udara, termasuk didalamnya masalah charter pesawat. ( Riea Lisdiyanti Devi/0589001922)

Abstrak :
Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law.

Abstrak :
Terjemahan beranotasi adalah terjemahan yang dilengkapi dengan catatan yang menyampaikan pertanggungjawaban penerjemah atas padanan yang dipilihnya. Karena tujuan utama penerjemahan mengalihkan pesan dari BSu ke BSa, penerjemah buku Nasty Bosses menerapkan prosedur, metode, dan teknik penerjemahan sebelum mulai menerjemahkan. Ketiga prosedur-analisis, pengalihanan termasuk de-verbalisasi, dan restrukturisasi teks dilakukan untuk mengatasi dua masalah-ketidakmampuan memahami arti kata, frasa, kalimat, dan paragraf dalam TSu dan kesulitan dalam penerjemahan; menandai, memberikan nomor, dan mengelompokkan ungkapan-ungkapan yang akan dianotasi. Masalah yang dihadapi penerjemah buku Nasty Bosses antara lain dalam menganalisis masalah, misalnya mengidentifikasi idiom dan/atau membedakan idiom dari ungkapan biasa, dan penerapan teknik dan metode yang sesuai untuk mendapatkan padanan yang tepat. Ini disebabkan ungkapan-ungkapan dalam buku Nasty Bosses berbentuk metaforis dan idiom yang mengakibatkan penerjemah terlebih dahulu harus menganalisa makna TSu berdasarkan konteksnya. Setelah selesai menerjemahkan, penerjemah memahami bahwa dalam menerjemahkan tidak cukup hanya berdasarkan metode, prosedur dan teknik melainkan juga memiliki wawasan yang luas.

---

An annotated translation is a translation completed with a note or annotation showing the translator's responsibility in choosing the equivalent words. Since the core of translation is to transfer or reproduce the source language message into the target language, the translator of Nasty Bosses, before translating, applied the procedures, methods, and techniques of translation. The three procedures-analyzing, transferring including de-verbalizing, and restructuring the text are done in order to solve the two practical problems-the incapability of comprehending meaning of words, phrases, sentences, and paragraph of the source text and the difficulty in translating such as marking, numbering, and grouping the expressions going to be annotated. The problems faced by the translator of Nasty Bosses among others are analyzing the problems, such as identifying idioms and/or distinguishing them from common expression, and applying the techniques and methods suitable and applicable to get accurate equivalence. This because the annotated expressions of Nasty Bosses are expressions such as idiom and metaphor which make the translator analyze its contextual meaning first. Having finished translating, the translator got the impression that doing the translation is not enough only by basing on the method, procedure, and technique but also by having wide horizon.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penerapan model Lee-Carter, Renshaw-Haberman dan Age Period Cohort pada data kematian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dengan tujuan untuk membentuk mortality rate dari data riil yang telah dimodelkan dan membandingkannya dengan tabel mortalita Pegawai Negeri Sipil yang telah ada. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan Cross Sectional Design Study. Hasil penelitian menunjukkan perlunya tabel mortalita yang membedakan antara tingkat mortalita PNS pria dan PNS wanita

---

ABSTRACT
The focus of this study is the application of model of Lee-Carter, Renshaw- Haberman and Age Period Cohort to Civil Servants Mortality Data in Indonesia with the aim to establish a mortality rate of real data that has been modeled and compared with mortality table of Civil Servants. This research is quantitative by using Cross Sectional Study Design. The results showed the necessity of distinguishing mortality tables between men and women

Abstrak :
Jika informasi mengenai tingkat mortalitas untuk beberapa periode ke depan bisa didapatkan di masa sekarang maka perencanaan keuangan dan kebijakan yang akan diambil diharapkan dapat lebih baik dan terarah. Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk menghitung tingkat mortalitas adalah model Lee-Carter. Kemudian tingkat mortalitas pada masa mendatang akan diramalkan menggunakan bantuan metode ARIMA Auto Regressive Integrated Moving Average . Proses peramalan akan diimplementasikan menggunakan perangkat lunak R. Hasil akhir peramalan akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. ......If information about the mortality rate for some future periods can be obtained in the present then the financial planning and policy to be taken are expected to be better and directed. The model used to calculate the mortality rate in this paper is the Lee Carter model. Then future mortality rates will be forecast with the use of the ARIMA Auto Regressive Integrated Moving Average method. Meanwhile, the forecasting process will be implemented using software R. The final result of forecasting will be presented in tabular and graphical form.

Abstrak :
Tingkat Mortalitas merupakan salah satu indikator penting dalam pengambilan keputusan pada beberapa bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, dan aktuaria. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Lee-Carter pada data tingkat mortalitas Indonesia kemudian meramalkan tingkat mortalitas Indonesia pada masa mendatang dengan bantuan metode ANFIS. Proses peramalan tersebut akan diimplemantasikan dalam perangkat lunak R, dan hasil akhir dari penelitian ini adalah tabel yang berisi peramalan tingkat mortalitas di Indonesia.

---

Mortality rate is one of the important indicators in decision making in several areas, such as government, economy, and actuary. Therefore, this study aims to apply the Lee Carter model to Indonesia 39 s mortality rate data and then forecast future mortality rates in Indonesia with the help of ANFIS method. The forecasting process will be implemented in R software, and the final result of this study will be formed into a table that contains forecasting mortality rates in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan luar negeri AS terhadap benua Afrika, terutama terhadap krisis Rhodesia menekankan pada aspek-aspek moral yaitu melalui kebijakan pemerintahan mayoritas hitam di Rhodesia. Penekanan masalah adalah menitik beratkan hal-hal apa saja yang mendorang AS terlibat begitu dalam krisis Rhodesia pada jauh untuk mendekati permasalahan tersebut sebagai alat analysis digunakan kerangka pemikiran W.D Coplin, yang mengajukan empat variabel yang mendarong kebijakan luar negeri suatu negara tarhadap negara lain. Di antaranya adalah tingkah laku pembuat keputusan, politik dalam negeri, ekonomi dan militer serta situasi internasional. Selanjutnya untuk membatasi permasalahan, diajukan beberapa asumsi, pertama, Komitmen para pembuat keputusan AS yang kuat terhadap hak asasi lebih memberikan arti bagi penyelesaian krisis di Rhodesia. Kedua, AS mempunyai kepentingan ekanomi yang besar di Rhodesia dan Afrika Selatan. Ketiga, Situasi internasianal di kawasan Afrika bagian selatan mendorong kebijakan luar negeri AS untuk mendukung pemerintahan mayoritas secara damai di Rhodesia dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel situasi internasional dan tingkah laku pembuat keputusan merupakan variabel yang sarigat dominan dalam menentukan kebijakan luar negeri AS tarhadap krisis Rhodesia pada saat pemerintahan Carter.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan mernperhatikan judul skripsi ini, maka penyusunan ingin mengetahui dalam kenyataan sehari-hari sampai seberapa jauh azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat udara pengangkut barang (air cargo).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kata sepakat dan ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa pesawat.udara oleh PT. Bayu Indonesia Air dan pihak penyewa, maka para pihak harus memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi terlihat bahwa pihak penyewa seolah-olah berada pada pihak yang lebih lemah. Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian itu tidak sah. Sebab, masih tetap memenuhi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Tidak terlaksananya perikatan karena wanprestasi atau karena overmacht. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa antara lain jika penyewa lalai membayar harga carter pada waktu yang telah ditentukan, sehingga akibatnya pihak yang menawakan dapat membatalkan. perjanjian dan berhak atas seluruh harga carter. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan antara lain, jika pihak yang menyewakan membatalkan perjanjian setelah menerima uang carter, sehingga akibatnya pihak yang menyewakan wajib mengembalikan uang carter yang telah diterimanya kepada pihak penyewa. Overmacht bisa terjadi karena adanya kehilangan, kerusakan, keterlambatan dalam penerbangan, yang disebabkan karena ketentuan undang-undang, perbuatan Yang Maha Kuasa kebakaran, banjir, kabut, dan sebagainya atau sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan para pihak. Apabila terjadi keadaan overmacht ini, maka perjanjian itu 'batal demi hukum'.

Sampai saat ini, jika ada sengketa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini tidak berarti menutup kemungkinan mendapatkan penyelesaian, melalui arbitrase atau melalui pengadilan.