Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta. Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated.

Abstrak :
ABSTRACT
This paper investigates the enviromental and economic impacts of introducing CO2 taxation on carbon-based fuels using a detailed disaggregation of energy-economy-enviromental CGE model for Indonesia. The carbon tax has yet to beimplemented in Indonesia. However, this instrument has been considered in the ministry of finance report as one of the goverment's fiscal strategic framework to finance the country's action plan in commitments to reduce the GHG emissions. Suppose that the goverment levies the tax of Rp.100,000/ton CO2e under two possible revenue-recycling scenarios: the carbon tax revenue is recycled troght a reduction of labour income tax rate or an incrase of goverment spending on commodities. For comparison purpose, we also implement the non-compensated scenario of which the additional revenue from carbon tax is kept as goverment savings to run budget surplus. Overall, the results suggested that the carbon tax reduces the national emissions but adding more cost to the economy, resulting a fall in GDP. in term of income distribution, the carbon tax tends to be progressive in bth scenarios of revenue-recycling. However, when there is no compensating mechanism, the carbon tax tends to be reggresive - the poorer houshols carry a higher share of the carbon tax burden.