Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dibutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila konflik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intervensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasitas petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konflik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan alternatif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitikberatkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani konflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Early Warning System), Participatory Action Research. Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelatihan penanganan konflik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan lainnya pada umumnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas terjadinya penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang dilakukan oleh warga binaan dan Petugas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut meliputi faktor internal yang dipengaruhi oleh petugas, Narapidana/tahanan itu sendiri dan lingkungan di dalam Lapas, selain itu penyebabnya faktor eksternal, dipengaruhi oleh Keluarga, Kerabat dan Teman Narapidana dan lingkungan di luar Lapas. Penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas dibidang pengamanan, selain itu perhatian khusus terhadap penambahan jumlah personil pengamanan dan pengembangan SDM petugas pengamanan. ......This thesis study the happening of dark circulation and smuggling (of) narkoba instituted (by) permasyarakatan of class of I Cipinang (dore/conducted) by Citizen of binaan of officer and. This research is Research qualitative with descriptive desain. Result of this research conclude that cause the happening of the Mentioned cover Internal faelor which Influerced by officer. Convict / itselk prisioner and erviponment in Society Institute besides its cause of factor of eksternal Influerced by family. Convict frind and consanguinity and environment out side Society Institute this research suggest that needing the existence of devicion of coherent and clear duty in Scurity area besides special attention to addition of amount Personel of security and development of human Resource Officer of Security.

Abstrak :
Didalam pelaksanaan pembinaan dewasa ini yang mana menganut prinsip community-based treatment, telah ditentukan program-program yang seharusnya dilaksanakan. Mengenal community-based treatment, berdasarkan sistem pemasyarakatan mengandung dua aspek dalam proses pembinaan. Aspek pembinaan yang institusional yang berlangsung didalam lingkungan bangunan-bangunan tempat penampungan pelanggar-pelanggar hukum dan aspek pembinaan yang non institusional yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Konsep kepenjaraan - yang lama telah ditinggalkan dan beralih kepada pandangan yang lebih humanis yang semata-mata demi perbaikan diri pribadi seorang narapidana. Mereka diberikan pembinaan, agar kelak bila bebas nantinya mempunyai suatu kapasitas tenentu untuk bisa berintegrasi kembali ditengah-tengah masyarakat. Mereka yang dipidana, hukumannya sangat beragam. Jangka waktu pembinaan memainkan peranan penting didalam pelaksanaan pembinaan. Hal ini bisa menjadi suatu masalah bagi pengaplikasian dari community-based treatment (CBT). Tidak semua narapidana akhirnya bisa mendapatkan keseluruhan program-program pembinaan tersebut, khususnya yang dihukum satu tahun kebawah. Keadaan yang menjadi awal dari semua permasalahan ini harus bisa dicarikan jalan keluarnya. Memang sejak masuk ke dalam penjara, para narapidana telah diberikan program pembinaan, tetapi hanya sebagian saja, sehingga disebut, hanya berorientasi saja kepada CBT. Padahal konsep CBT harus bisa benar-benar dijalankan sebagai tujuan reintegrasi. Didalam kenyataannya fasilitas yang ada, lebih banyak digunakan oleh mereka yang dihukum satu tahun keatas. Peraturan perundang-undangan sangat jelas sekali untuk pidana 1 (satu) tahun lebih, tetapi lemah untuk hukuman kurang dari 1 tahun. Para narapidana memiliki berbagai macam tipikal yang akan menjadi masalah, ketika mereka menerima pembinaan yang ada.

---

The treatment implementation for under one-year sentence Inmates. Nowadays, in implementing the treatment programs which is have a community-base treatment principle. that has been determined the programs which supposed to be implemented. Recognizing the community-based treatment, based-on its community system consist two aspects in treatment process. The institutional treatment aspect which is exist in the environment includes the shelters that placing the law-offenders and non-institutional treatment aspects which is exist in the community itself. The old / conventional correctional concept had been left and moving to humane point of view for improving an inmate personality. They have given treatment programs, so if they are being free someday, they will have a capacity to reintegrate in society. They, who has been sentenced, owning the variety of sentence. The period/term of treatment played an important role in implementing the treatment programs. This, can be a problem for the community-based treatment application. Finally, not all the inmates has got its overall treatment programs, especially those who being under one year sentence. The condition has become the beginning of all this problems which should be solved. Thus, since they have been sentenced, the inmates had given a treatment programs. but they don't get all the treatment programs, so called, its only a CBT concept. Meanwhile, the CBT concept should be really to be implemented as a purpose of reintegration. In fact, the existing facility, has been used by they whose being above one year sentence. Although the procedure has been really clear for over one year sentenced but it's really weak/become a problem for unless of one year sentence. The inmates also have a character which is becoming a problem, when they has received an existing treatment programs. The function of treatment is to rehabilitate and to increasing the capacity. As an organization, correctional institution also have a barriers in reaching their objectives/goals, basically in terms of the official staffs. The above problems/things which is to identify as a problems- that starting in the sentence process (vonis) until the supervision and the treatment, finally should be looking for the right solution.

Abstrak :

ABSTRAK
Penjara sebagai suatu toral institution (Goffman, 1961) yang dimasukkan oleh Cohen dan Taylor (1972) ke dalam kategori extreme situation atau extreme environment memiliki situasi, kondisi, ciri-ciri atau sifat yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari yang ?normal? di luar penjara. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana seorang narapidana - yang sebelumnya hidup di dunia luar yang bebas - menyesuaikan diri dengan kehidupan di penjara.

Untuk itu penelitian ini memfokuskan diri pada narapidana bermasa hukuman panjang yang lelah cukup lama menjalani hukuman di daiam penjara, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai pola penyesuaian diri mereka Selain itu berbagai penelitian menunjukkan bahwa ternyata narapidana bermasa hukuman panjang memiliki permasalahan tersendiri di samping juga permasalahan yang dihadapi narapidana pada umumnya. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh (1) gambaran mengenai pemiasalahan yang dihadapi narapidana bermasa hukuman panjang yang telah lama menjalani masa hukumannya dan (2) gambaran penyesuaian diri, beserta (3) dinamika penyesuaian diri mereka, dalam berbagai aspek kehidupan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana di Indonesia (Dep. Kehakiman Rl, 1990).

Narapidana bermasa hukuman panjang yang dimaksud di sini adalah terpidana yang dijatuhi hukuman penjara minimal 10 iahun, masa hukuman yang telah dijalani minimal empat tahun, dan masa hukuman minimal yang hams dijalani minimal enam tahun. Dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif, agar gambaran dan dinamika penyesuaian diri individu yang bersifat unik dapat tertangkap dan dipahami dengan lebih baik, sesuai makna yang diberikan dari sudut pandang individu yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena berusaha menggambarkan keadaan, gejala, dan proses yang terjadi pada diri individu. Data untuk penelitian ini didapat dari wawancara mendalam terhadap beberapa narapidana di Lapas Cipinang. Empat kasus ditampilkan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini permasalahan narapidana bermasa hukuman panjang dibahas dalam 10 aspek, yakni (1) privasi, (2) aktivitas, (3) keamanan, (4) kebebasan dan status personal, (5) stimulasi sosial, (6) umpan balik emosional, (7) dukungan, (8) struktur lingkungan dan pandangan terhadap otoritas, (9) pemenuhan kebutuhan fisik dan fisiologis, (10) pandangan terhadap waktu dan masa depan.

Penelitian ini menemukan bahwa awal masa pemenjaraan umumnya dirasakan subyek sebagai saat yang tersulit - terutama masa penyidikan - namun secara umum pemenuhan kebutuhan dalam tiap-tiap aspek cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu yang dilalui subyek di Lapas. Kebutuhan akan privasi, aktivitas, kebebasan, dan stabilitas dirasakan cenderung meningkat, sebaliknya, kebutuhan fisik dan fisiologis dan kebutuhan dalam aspek-aspek yang lebih interpersonal sifatnya - stimulasi sosial, umpan balik emosional, dan support - dirasakan cenderung menurun. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kehidupan keempat subyek telah relatif stabil dan menemukan polanya yang tetap, serta telah pula mengembangkan strategi-strategi untuk hidup secara efektif di dalam Lapas. Masa hukuman yang panjang itu sendiri ternyata merupakan pemasalahan tersendiri dan menjadikan berbagai masalah lainnya semakin problematik. Pada subyek umumnya timbul kesadaran diri. Mereka pun merasakan perubahan-perubahan yang positif pada diri mereka.

Abstrak :
Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, setiap tahanan dan warga binaan mempunyai hak salah satunya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Di dalam rumah tahanan negara penanganan kesehatan tidak dapat diabaikan agar para tahanan dan warga binaan selalu dalam kondisi sehat secara phisikis dan fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kualitas pelayanan kesehatan serta kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, sebagaimana dikemukakan oleh Zeithman, Berry dan Parasuraman (dalam Tjiptono dan Diana, 1996:69) adalah dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan. Metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian mengenai masalah pelayanan kesehatan tahanan di Rutan Cipinang, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian untuk aspek tangibles dalam pelayanan kesehatan di Poliklinik Rutan Cipinang sudah baik. Aspek reliability sudah cukup yaitu dengan ketepatan waktu pelayanan, aspek responsiveness sudah cukup baik yaitu dimana petugas mudah dihubungi serta kemauan petugas untuk memberikan pertolongan kepada tahanan yang membutuhkan, aspek assurance sudah cukup baik yaitu dengan pengetahuan petugas dalam menganalisa penyakit pasien dan kemampuan mendiagnosa penyakit pasien, aspek emphaty sudah cukup memadai yaitu petugas mampu memberikan kepedulian dan perhatian kepada pasien. Penulis menyarankan peningkatan kelima aspek, penambahan sumber daya petugas medis, anggaran dan kerja sama dengan rumah sakit luar.

---

According to Code of Law No.12 1995, all of prisoners have a right, one of them is have a medical service. Inside the State Prison, the realm of health handling cannot be disregarded, it?s for all prisoner always be in good condition, good physics. The reason of this research is to know and analyse quality of health service and to know health service constraints for prisioner in State Prison Cipinang. To know service quality as proposed by Zenithman, Barry and Parasuraman ( in Tjiptono and Diana, 1996, p: 69) is by using five quality dimension. Method of this research use method survey, that is research hit problem service of prisoner health in State Prison Cipinang,while approach used in this research is quantitative approach. Result of research for aspect direct evidence in health service at polyclinic of State Prison Cipinang have good enough. Reliability aspects have good enough, it means the service time accuracy also have good enough. Responsiveness aspect have good enough, while the medical officer is easy enough to contact and also with willingness of worker to give help to prisoner requiring service of good enough health. Assurance aspect also have good enough, while the knowledge of medical officer to analyse the prisoner problem and ability to diagnose patient disease have good enough. Emphaty aspect also have good enough, the medical officers is able to give attention and carrying of a patient. The writer suggesting improvement of fifth aspects and also the addition resource of medical worker, budget and cooperation with another hospital.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka ......This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review. The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them.

Abstrak :
Sungai adalah torehan dipermukaan bumi yang merupakan penampung dan penyalur alamiah aliran air dan material yang dibawa dari bagian hulu ke bagian hilir suatu daerah pengaliran ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut. Sungai Cipinang merupakan salah satu dari 13 Sungai di DKI Jakarta yang mengalir melewati Kotamadya Jakarta Timur dengan hulu sungai Situ Jatijajar Kotamadya Depok dan bermuara di Sungai Sunter. DAS Sungai Cipinang meliputi 5 wilayah kecamatan di Kotamadya Jakarta Timur Yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar dan Kecamatan Jatinegara. Luas DAS Cipinang 4.526,32 Ha dan panjang sungai 30,165 km. Di Daerah pengaliran Sungai ini terdapat berbagai kegiatan usaha yaitu kegiatan industri, rumah sakit dan pemukiman. Dengan adanya berbagai kegiatan ini maka sungai Cipinang selain menampung curah hujan juga menampung limbah dari berbagai kegiatan tersebut. Akibat masuknya beban limbah dari berbagai kegiatan tersebut tanpa didukung oleh kemampuan daya tampung sungai yang memadai maka terjadilah pencemaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai Cipinang dan pengolahan data dengan metode storet yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta. Adanya industri dan usaha kegiatan lainnya seperti pasar dan rumah sakit di sepanjang daerah aliran Kali Cipinang Jakarta Timur pada satu nisi dapat membawa keuntungan bagi penduduk karena terciptanya lapangan kerja serta meningkatnan pendapatan perkapita, sedangkan dampak yang lebih terasa akibat adanya industri tersebut adalah meningkatnya pencemaran lingkungan. Di sepanjang sungai Cipinang terdapat ± 60 Industri besar dan menengah yang terdiri atas industri makanan, farmasi, tekstil dan proses metal (Elektropating), kemudian 5 rumah sakit , dan 5 pasar yang berpotensi besar sebagai sumber pencemar. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian: 1) Apakah beban pencemar yang berasal dari kegiatan Instansional (industri, rumah sakit dan pasar) lebih besar dari pencemar yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), 2) Berapa besar nilai kecepatan reakasi orde satu,(k) Sungai Cipinang yang merupakan faktor penting dalam pengendalian pencemaran zat organic, 3) Berapa besar daya tampung sungai Cipinang terhadap beban pencemar baik yang berasal dari kegiatan instansional maupun non-instansional (pemukiman penduduk). Hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah: 1). Beban pencemar organik dari kegiatan permukiman penduduk lebih besar dibandingkan dengan beban dari kegiatan instansional (industri, rumah sakit dan pasar). 2). Jika koefisien kecepatan rekasi orde satu (k) diketahui maka strategi pengendalian pencemaran sungai cipinang dapat dirumuskan. 3). Daya tampung Sungai Cipinang akan meningkat jika pasokan debit ditingkatkan dan pengurangan beban masuk pada Sungai. Variabel penelitian adalah debit, kecepatan aliran, waktu alir, kadar BOD. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lapangan kecapatan aliran dengan current meter, pengambilan sampel air limbah untuk dianalisis di laboratorium dan data sekunder dari Pemerintah Daerah DICE Jakarta. Pemilihan lokasi sampling berdasarkan segmentasi/ruas yang ada. Perhitungan daya tampung beban dilakukan dengan metoda Streeter-Phelp sedangkan nilai kecamatan reaksi orde satu (k) dilakukan dengan metoda Thomas. Analisis BOD dilakukan dengan metode Winkler di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI dengan hasil sebagai berikut: JI. Radar AURI ( 12.92 mg/lt), J1. Lap-tembak ( 20 mg/lt), 31. Ciracas ( 34 mg/lt), Lingkar Rambutan (48 mg/lt), JI.Pondok Gede (111 mg/lt), Halim PK ( 66 mg/lt) dan JI. Basuki Rahmat (90 mg/lt) Hasil perhitungan beban pencemar domestik adalah sebagai berikut: Ruas-1 (1.115 kg/hari), ruas-2 (1.592 kg/hari), Ruas-3 (2.193 kg/hari), Ruas-4 (4.349 kg/hari), Ruas-5(3.740 kg/hari), Ruas-6 (3.064 kg/har), Ruas-7 (5.039 kg/hari). Sedangkan untuk beban pencemar industri adalah : Ruas - 1(7,97 kg/khari), Ruas-2( 97,76 kg/hari), Ruas-3 (56,25 kg/har), Ruas-4 (167,94 kg/hari), Ruas-5 (47,03 kg/hari) dan Ruas- 6(30 kg/hari). Hasil simulasi perhitungan daya tampung beban pencemar dengan metode Streeter-Pheip dengan nilai (k) =0,28 Jika Debit awal 2,5 m3/lt, BOD = 5 mg/lt, BOD Pddk = 50 mg/lt, dan Industri Zerro adalah sebagai berikut : JI.Radar (1.080 kg/hari), Lap.Tembak (2.220 kg/hari), Ciracas (4.173 kg/hari), Lingkar Ram (6,923 kg/hari), Pondok Gede (12,2914 kg/hari), Halim Pk (16,704 kg/hari), Basuki R (20.182 kg/hari) dan IG.Ngurah Rai (27,53 kg/hari). Menjawab beberapa rumusan permasalahan di atas, beberapa kesimpulan dibuat sebagai berikut : 1. Beban limbah Domestik mempunyai kontribusi 98 °ft sedangkan beban limbah Industri 2 %, dengan demikian kontribusi beban domestik jauh lebih besar dibandingkan dengan Industri. 2. Nilai kecepatan reakasi orde satu (k) Sungai Cipinang cukup besar yaitu 0,28 / hari hal ini menunjukkan bahwa potutan pada Sungai Cipinang didominasi oleh zat organik dengan demikian sebenarnya Sungai Cipinang mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan self Purification. Namun karena panjang Sungai hanya ± 30 km sehingga waktu alir relatif singkat maka proses self Purification yang terjadi tidak optimal. 3. Daya tampung Sungai Cipinang pada kondisi existing sangat rendah namun demikian daya tampung dapat ditingkatkan jika pasokan debit dari hulu diperbesar dengan tetap menjaga kualitas, Melakukan intervensi terhadap limbah domestik sambil tetap melakukan pengawasan limbah dari kegiatan Industri sehingga pemulihan sungai terwujud. Berdasarkan hasil pembahasan, saran-saran yang dapat diberikan adalah : 1. Melakukan pengelolaan secara terpadu melalui pendekatan ekosistem dari hulu sampai hilir antara Pemerintah DKI Jakarta dan Kotamadya Depok dalam melakukan pengendalian pencemaran terutama dalam pasokan debit dan kualitas air di bagian hulu sebelum masuk ke Kotamadya Jakarta Timur. 2. Melalukan pengolahan limbah domestik sebelum dibuang ke sungai dengan membangun IPAL komunal baik dilakukan oleh Pemerintah maupun swadaya masyarakat. 3. Melakukan pembinaan secara intensif kepada para perusaha industri yang dalam proses produksinya mengeluarkan atau membuang air limbah ke Sungai Cipinang, untuk berperan serta aktif dalam mencegah pencemaran dengan mentaati ketentuan beban limbah yang ditentukan. 4. Melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pengusaha yang membuang air limbahnya tidak memenuhi ketentuan serta memberikan pengahragaan kepada pengusaha yang selalu taat dan patuh dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Daftar Kepusatakaan : 40 (1982 ? 2004)

---

River is engrowing on the earth surface that is representing natural waterway is leading the water and other constituents from the upstream area to the downstream area and finally is flowing into the sea. Cipinang River is one of 13 (thirteen) river in Jakarta is flowing through the East Jakarta Municipality with upstream of this river is Jatijajar Pond in Depok Municipality and is jointing into the Sunter River. Watershed of Cipinang River is including 5 (five) districts in East Jakarta Municipality namely Pasar Rebo District, Ciracas District, Kramat Jati District, Makasar District, and 3atinegara District. The Cipinang Watershed area is 4,526.32 Ha and length of the river is 30.165 km. There are various business activities in this river basin such as industrial activity, hospital, and human settlements. Cipinang River is carrying all wastes from those activities too, while it is carrying the rainfall. The impact of all wastes from those activities without supported by river's carrying capacity is created the contamination. It will proved by monitoring the water quality of Cipinang River and data are processing with staret method is done by BPLHD DKI Jakarta, is noted at the following Table 1-1: The advantages of the industry and other activities existence like traditional markets and hospital to the community who leaves all along this river development basin in East Jakarta are creating some employment and are increasing income per capita, while the impacts of those industries are increasing the environmental stained. There are ± 60 middle and big industries along the Cipinang River such as food industry, pharmacy, textile, and metal process (Electroplating), moreover, 5 (five) hospitals and 5 (five) traditional markets are potentials as wastes production. Based on the background at the above mentioned, the problems of this research are: 1) Are the institutional activities (industries hospital, and markets) having more waste than household activity's? 2) How fast the first order (k) reaction of Cipinang River that is important factor in organic waste controlling? 3) How big is Cipinang River's carrying capacity from all waste, even they are coming from institutional activities or they are coming from non-institutional activities (human settlement)? This research's hypotheses are: 1) The human settlement activity has more organic wastes than the institutional activities (industry, hospital, and market), 2) If velocity of the first order (k) has been known, waste controlling at Cipinang River can be formulated, 3) Cipinang River's carrying capacity will be mounted up if there is an increasing discharge from the upstream. Research variables are discharge, velocity, time, and BOD concentration. Current meter on site did data collection such as velocity measurement, waste sampling was analyzed in laboratory, and secondary data was obtained from DKI Jakarta Local Government. Sampling location was based on water trench. Carrying capacity was estimated by Streeter - Phelp method, while the first order reaction in each district was estimated by Thomas method. BOD was analyzed in Environmental Health Technical Policlinic Laboratory - Health Department of RI by Winkler method with the following result: 31. Radar AURI (12.92 mg/L), 31. Lap. Tembak (20 mg/L), 31. Ciracas (34 mg/L), Lingkar Rambutan (48 mg/L), 31. Pondok Gede (111 mg/L), Halim PK (66 mg/L), and 31. Basuki Rahmat (90 mg/L). The simulation result was indicating that domestic wastes were as follows: 1st segment (1,115 kg/day), 2nd segment (1,592 kg/day), 3rd segment (2,193 kg/day), 4th segment (4,349 kg/day), 5th segment (3,740 kg/day), 6th segment (3,064 kg/day), and 7th segment (5,039 kg/day). Meanwhile, the industrial wastes were as follows: 15t segment (7.97 kg/day), 2nd segment (97.76 kg/day), 3rd segment (56.25 kg/day), 4th segment (167.94 kg/day), 5th segment (47.03 kg/day), and 6th segment (30 kg/day). Waste carrying capacity was estimated by Streeter-Phelp, which has (kk value = 0.28 if the discharge comes from the upstream was 2.5 m /sec, BOD concentration = 5 mg/L, BOD Pddk concentration = 50 mg/L, and Industrial BOD concentration was zero was as follows: 31. Radar (1.080 kg/day), 31. Lap. Tembak (2,220 kg/day), II. Ciracas (4,173 kg/day), Lingkar Rambutan (6,923 kg/day), 31. Pondok Gede (12,291 kg/day), Halim PK (16,704 kg/day), 31. Basuki Rahmat (20,182 kg/day), and 31. I. G. Ngurah Rai (27,530 kg/day).

Abstrak :
Masalah Residivisme merupakan masalah yang dihadapi oteh pemerintah khusunya Lembaga Pemasyarakatan. Karena terjadinya Residivisme terkait dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, keberhasilan pembinaan mempengaruhi perkembangan residivisme. Ini terlihat dari angka residivisme di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang masih berkisar 6-7 % yang tercatat. Belum lagi angka residivisme yang tidak tercatat, kemungkinan jumlahnya lebih besar dilihat dari semakin maraknya tingkat kejahatan di Indonesia. Hal ini tentu penting untuk dibicarakan, mengapa para pelaku kejahatan masih rnengulangi perbuatannya. Dalam ha! ini tentu ada faktor yang mendorong pelaku kejahatan untuk mengulangi tindak pidana untuk kesekian kalinya. Faktor sosio demografis yang melingkupi iingkungan tempat tinggalnya, lingkungan peradilan pidana, lingkungan lembaga pemasyarakatan, dan lingkungan ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, bisa menjadi factor pendorong untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Penelitian "Faktor Sosio Demografis Yang Mendorong Terjadinya Residivisme" berupaya mencari fakror sosio demografis yang mendorong residivis untuk melakukan pengulanggan tindak pidana Penelitian ini memakai metode survey yakni menyebarkan kuessioner kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, juga dilakukan wawancara. Data kemudian dianalisa dengan mentabulaslkan data dan dideskripsikan dalam uraian untuk melihat apakah terdapat faktor sosio demografis yang mendorong terjadinya pengulangan kejahatan (tindak pidana) residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivisme di dalam empat lingkungan yang dilaluinya. Dilingkungan tempat tinggal responden diketahui memberi pengaruh kepada tindakan kejahatan. Kemudian di lingkungan peradilan pidana terdapat proses krimininalisasi berupa kekerasan polisi saat melakukan penangkapan, penahanan dan persidangan terhadap tersangka pelaku kejahatan. Di lembaga pemasyarakatan juga terdapat budaya kriminal yang bisa menjadikan orang yang masuk kedalamnya menjadi lebih jaliat, karena bergaul dengan penjahat tangguh. Kemudian kembali ke dalam lingkungan masyarakatnya, terdapat pemberian cap sebagai pelaku kejahatan kepada mereka.

Abstrak :
Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa WBP bukan saja obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktuwaktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan WBP berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Oleh sebab itu eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan WBP agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Di samping itu, sistem pemasyarakatan juga berasumsi bahwa pada hakekatnya perbuatan melanggar hukum oleh WBP adalah cerminan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti bahwa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu dan diakibatkan oleh "kegagalan" yang bersangkutan dengan ketiga aspek tersebut. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan penciptaNya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara WBP dengan masyarakatnya (Sujatno, 2003). Untuk mencapai tujuan dimaksud, sistem pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan ketrampilan agar WBP dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Sujatno, 2004). Pembinaan kepribadian meliputi : a. Pembinaan kesadaran beragama. b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. c. Pembinaan kemampuan intelektual. d. Pembinaan kesadaran hukum e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program: a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian. Namun, beberapa program pembinaan tadi belum terlaksana/berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan karena berbagai faktor. Dalam pelaksanaannya, banyak narapidana yang belum tersentuh program pembinaan tersebut dan andaikan tersentuh pembinaan kepribadian seperti pembinaan rohani sifatnya massal seperti ceramah yang kurang efektif. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang terdapat pada program kepribadian. Menurut penulis, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu adanya program pembinaan kepribadian yang bersifat individual karena mengingat latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana tersebut tidaklah sama. Salah satu program yang dapat dijadikan program pembinaan kepribadian adalah Program Self Control. Menurut Shapiro (dalam Franken, 2003)), pengendalian diri (self control) penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kehilangan kendali dihubungkan dengan timbulnya berbagai gangguan, seperti stress, depresi, kecemasan, mengkonsumsi obat-obatan sampai kecanduan obat.