Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukum tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukum status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam waktu lima tahun berturutturut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan baru akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi manusia telah dilanggar dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya yang berada diluar negeri. Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan darn. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal

Abstrak :
Pergeseran makna perpustakaan di zaman modern mengubah persepsi perpustakaan yang dulunya hanya dianggap sebagai tempat pencarian referensi atas sebuah informasi, kini dilihat sebagai tempat untuk mengembangkan komunitas dalam sebuah kota. Oleh karena itu, perpustakaan dapat disebut sebagai sebuah civic space. Civic space memiliki potensi di mana pertukaran sosial dan ekonomi terjadi, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bertemu dengan bebas, dan di mana masyarakat dapat dengan bebas berekspresi. Pentingnya kehadiran civic space dalam sebuah kota dibarengi dengan pentingnya aspek inklusifitas untuk memastikan civic space ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perpustakaan dapat berperan sebagai sebuah civic space yang inklusif yang diperlukan dalam lingkup perkotaan. ......The shift in the meaning of libraries in modern times has changed the perception of libraries that were previously seen only as a place to find references for information, and now they are seen as a place to develop communities in a city. Therefore, a library can be defined as a civic space. Civic space has the potential of being where social and economic exchanges occur, where people from various backgrounds can meet freely, and where people can freely express themselves. The importance of the presence of civic space in a city is accompanied by the importance of the aspect of inclusivity to ensure that all levels of society can enjoy the civic space. This paper aims to examine how a library can act as an inclusive civic space that is needed in urban areas.

Abstrak :
"The definition of "public archaeology" has expanded in recent years to include archaeologists' collaborations with and within communities and activities in support of education, civic renewal, peacebuilding, and social justice. Barbara Little and Paul Shackel, long-term leaders in the growth of a civically-engaged, relevant archaeology, outline a future trajectory for the field in this concise, thoughtful volume. Drawing from the archaeological study of race and labor, among other examples, the authors explore this crucial opportunity and responsibility, then point the way for the discipline to contribute to the contemporary public good"--

Abstrak :
The research is focused on green cities and the role of digital media in the development of corporate sponsorship for high tech green cities currently under construction (e.g., Masdar in Abu Dhabi, Songdo in South Korea, PlanIT Valley in Portugal). The urban imaginary of virtual green cities is linked to an ecological cyberspace that promotes futuristic images of green cities, such as Vincent Callebaut’s Hydrogenase (2010)—a transport hub for an algae farm and biohydrogen airships. These images of sustainable green cities pose a challenge to defining ecological civic space and green architecture, especially in the transformation of Jakarta into an eco-architectural hub that balances social, economic, and environmental issues. The role of Google Earth and digital maps must not be underestimated in digitizing the “bytes” and realizing design scenarios for the “bricks” of green cities, including those options related to traffic planning simulations, water catchment scenarios, disaster/flood planning, and social media simulation for crowd control and governance issues.

Abstrak :
Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda adat istiadat, kepercayaan, bahasa serta kebudayaannya. Namun berkat adanya Sumpah Pemuda yang telah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, maka semangat persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda ini tetap dipegang teguh sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan retaknya persatuan ini, namun bangsa Indosia dengan sekuat tenaga mengembalikannya kepada persatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945), terjadi penggantian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" diganti dengan kalimat "Yang Maha Esau sesudah "Ketuhanan". Adapun alasan penggantian kalimat tersebut menurut Drs. Moh. Hatta, salah seorang Proklamator, adalah atas usul seorang Opsir Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan kepadanya, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan atas bagian kalimat tersebut dan dianggapnya sebagai suatu diskriminasi terhadap golongan minoritas. Karena hal tersebut dianggap serius, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum PPKI bersidang, Drs. Moh. Hatta mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan guna membicarakan hal tersebut, dan mereka sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menurut bukunya Drs. Moh. Hatta "menusuk hati kaum Kristen" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada waktu itu dari golongan Islam yang mempertahankan rumusan semula dengan alasan rumusan tersebut adalah hasil dari panitia ad hoc PPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo, namun Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang waktu itu mengutus Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membujuk Ki Bagus ditambah dengan bujukan Mr. Kasman Singodimedjo yang menyatakan, bahwa dalam waktu enam bulan setelah perang Asia Timur Raya akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menentukan Undang-Undang Dasar yang permanen. Dengan berat hati Ki Bagus Hadikusumo menerimanya. Demikian juga menurut Prof. Deliar Noer, Ki Bagus Hadikusumo tidak puas dengan saran Drs, Moh. Hatta meskipun ia diam, tetapi dalam hatinya ia menolak. Hal ini dilampiaskan ketika Ki Bagus pidato dalam Penutupan Majelis Tani.ir Muhammadiyah.