Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik apabila salah satu peran kepala ruangan yaitu peran koordinasi dalam program pengendalian mutu baik sehingga berdampak baik terhadap kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran koordinasi kepala ruangan dan kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan di RSUD Pandan Arang Boyolali, Agustus 2001. Desain penelitian diskriptif korelasi dengan metode pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini sebanyak 96 perawat pelaksana di rawat inap. Pengumpulan data menggunakan 3 jenis instrumen yang terdiri dari kuesioner karakteristik individu perawat, kuesioner peran koordinasi kepala ruangan dan kuesioner kinerja perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan. Analisis hubungan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian mendapatkan adanya hubungan kinerja perawat dalam program pengendalian mutu dengan pembagian tugas (p=0,024), pemanfaatan sumber daya (p-0,025), menciptakan kesatupaduan (p= 0,013), gerak aktivitas kepala ruangan (p= 0,013), membuat arah yang sama (p=0,009) dan pelatihan tentang mutu (p=41,03 1). Faktor yang dominan terhadap kinerja perawat pelaksana dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan adalah membuat arah yang sama (OR= 3,996 ) dan faktor yang diduga sebagai pengganggu hubungan koordinasi dengan kinerja perawat dalam pengendalian mutu adalah pelatihan tentang mutu (OR=3.026). Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah kinerja pada perawat pelaksana dalam program pengendalian mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan kepala ruangan dalam membuat arah yang sama melalui pelatihan tentang peran koordinasi dalam program pengendalian mutu dan melaksanakan pelatihan tentang mutu pelayanan keperawatan bagi perawat pelaksana serta melaksanakannya dengan supervisi seksi keperawatan. Daftar Pustaka 76 (1980 - 2003) The nursing service quality assurance program in the hospital is an important part of the nursing service. This program can be achieved if the coordination role of the head nurse in relation to the nursing service quality assurance program implementing well, so then it will influence the performance of the nurse practitioners. The objective of this research is to identify relationship of coordinating role of the head nurse with the performance of nurse practitioners relation to nursing service quality assurance program in Pandan Arang District Hospital, Boyolali, in Agustin 2003. Research design using correlational descriptive with cross sectional method. Minty six (96) nurses selected as respondents. The analysis of relationship using Chi Square test. The research result revealed that there was relationship between nurse practitioner performance in nursing service quality assurance program with job description (p = 0,025), manpower empowerment (p = 0,024), unity (p = 0,013), head nurse activity (p'O,013), made the goal oriented (p = 0.009) and training about quality assurance (p = 0,031. The dominant factors related to nurse practitioners performance in nursing service quality assurance program is the goal oriented with OR = 3,996 and dominant confounding factor is training on quality assurance with OR-3,026. The recommendation of this researches includes nurse practitioners performance in nursing service quality assurance program could be improved by increasing the head nurse ability to encourage nurse practitioners to perform activities on quality assurance based on job description. and implementing training program on quality assurance for nurse. To maintain nurse practitioners performance after following the training , it is necessary the nurse managers to supervise them regularly. Biblioggraphy; 76 (1980 - 2003)

Abstrak :
Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing. Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta. Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan.

Abstrak :
Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fungsi Forum CSR-Kesos DIY untuk meningkatkan potensi pelaku dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan CSR perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum CSR?Kesos DIY telah menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi meskipun belum optimal. Koordinasi yang belum optimal dapat dilihat dari kurangnya pemahaman tentang CSR oleh dunia usaha. Sementara itu kurang optimalnya fungsi fasilitasi dijumpai saat melakukan fasilitasi pertemuan maupun fasilitasi pelaksanaan program CSR oleh perusahaan. Penelitian ini menyarankan agar Forum CSR-Kesos DIY lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah maupun dunia usaha, dan meningkatkan fungsi fasilitasi terhadap dunia usaha. ...... This thesis describes Yogyakarta CSR for Social Welfare Forum function to enhance corporates? potential in social welfare implementation through its CSR activities. This research used qualitative method with descriptive design. The result shows that Yogyakarta CSR for Social Welfare Forum has implemented its coordination and facilitation functions eventhough the functions are not optimal yet. Lack of coordination function can be seen from corporates? lack of understanding about CSR. Whereas lack of facilitation function can be seen when the forum conducted CSR meeting and implementation. Therefore, this research recommends that Yogyakarta CSR for Social Welfare Forum optimize its coordination function with the government and corporates, and its facilitation function toward the corporates.

Abstrak :
Efektiiitas dan efisiensi kinerja pada perusahaan merupakan kebutuhan operasional yang mampu mendorong perusahaan untuk sclalu berkompetisi. Melalui efcktifitas dan efisiensi, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan keuntungan finansial dan keunggulan-keunggulan lainnya. Perusahaan dibidang energy yang saling terkait dan memiliki kompetisi yang ketat selayaknya mcmperhatikan hal tersebut. Tesis ini mempelajari dan meneliti persepsi karyawan terhadap sinergi intra infrastruktur organisasi yang berupa SDM dan non SDM dalam rangka untuk mencapaj efektifitas dan efisiensi kinexja perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatifi Hasil penelitian mendapatkan bahwa sinergi intra infrastruktur organisasi-SDM sangat mempengaruhi efektititas dan eiisiensi kinerja perusahaan. Namun, pada sinergi intra infrastruktur organisasi non SDM hanya memberi dampak positif terhadap efisiensi sqa dan tidak memberi hasil yang positif pada efektifitas kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. ......Ihe needs of effectivity and efficiency of company performance are able to support the company on competition. Through effectivity and efficiency, the companies would gain the financial advantages and other advantages. Those should be considered in energy industry sector that correlated each other and had a tight competition. The focus of this study is on employee perception on intra organimtion synergy on human resources/human capital (HR/HC) infrastructure and non human resources/human capital (noni-IR/HC) infrastructure in order to get effectiveness and efficient of company performances. These are quantitative research. The findings are both effectiveness and efficiency are iniluenced by I-IRfI~IC infrastructure. Other result found that the non HR/HC infiastructure is only have positive influence on efficiency only, while gave weak influence on effectivity. This study was done on companies at Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan tentang robot sepak bola saat ini sudah masuk pada tahap penggunaan koordinasi multi agent karena melibatkan banyak robot. Swarm merupakan salah satu dari banyak konsep multiagen communication dan coordination. Swarm membahas tentang koordinasi yang didasarkan pada prilaku sekumpulan serangga yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yaitu mendeteksi makanan dan jalur migrasi. Hal ini dituangkan dalam permainan sepak bola dimana beberapa robot akan saling bekerja sama untuk mendeteksi target berupa bola dan membawanya ke gawang lawan dengan saling bekerja sama. Strategi pergerakan yang diberikan mengadopsi konsep Particle Swarm Optimization yang diimplementasikan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik untuk mencapai tujuan yaitu mencetak lebih banyak gol ke gawang lawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa swarm dapat digunakan dengan baik untuk melakukan koordinasi dalam pencarian bola dan pengambilan keputusan untuk mengeksekusi bola pada simulasi robot sepak bola.

---

Current problems about soccer robots already entered at this stage is using of multi agent coordination because it involves many robots. Swarm is one of the many concepts of multi agent communication and coordination. Coordination of Swarm based on the behavior of a group of insects that cooperate to achieving the goals, namely to detect food and migration routes. And these are poured in a football game where some robots will mutually cooperate to detect targets in this case is ball and took it to the opponent gates with mutually cooperate. The given movement strategy adopted the concept of Particle Swarm Optimization implemented in order to achieve a better efficiency to achieve a goal that is scored more goals to the opponent. The results of this research show that the swarm can be used well to do coordination in the search sphere and decision making to execute the ball on a simulated of soccer robot.

Abstrak :
Skripsi ini membahas peran sistem informasi dalam mengoordinasikan unit-unit untuk pelayanan rawat inap di RSUD Pasar Rebo tahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi terkomputerisasi memudahkan pertukaran informasi antarunit. Permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya jumlah karyawan, kesulitan menggunakan komputer ketika jaringan sedang sibuk, kurangnya jumlah dan kualitas printer di beberapa unit (seperti kasir dan admission) serta kesulitan mendapatkan data yang dikarenakan perawat dan dokter masih mengisi data klinis pasien secara manual dan mengambil hasil pemeriksaan. Saran dari penulis adalah menambah dan memperbaiki infrastruktur sistem informasi rawat inap (dari segi software dan hardware), merencanakan pengembangan sistem informasi untuk perawat, evaluasi terhadap penggunaan aplikasi sistem informasi, serta melakukan perhitungan kebutuhan jumlah karyawan dan memenuhi kebutuhan tersebut. ......The focus of this thesis is the role of information system in coordinating the units for inpatient department service at Pasar Rebo District General Hospital in 2009. This research is a qualitative research with indepth interview and observation method. Result of research shows that computerized information systems facilitates the information exchange among units. Problems that were found are the lack of number of employees; difficulties in using computer at busy hours; the lack of quantity and quality of the printer in some units (such as cashier and admission); difficulties of getting data that is because the nurses and doctors are still giving the patients? clinical data manually; nurses are still taking the results of the laboratory and radiology examination manually. Author's suggestions are adding and improving inpatient information systems infrastructure (in terms of software and hardware), planning information system development for nurses, evaluating the use of information systems applications, calculating the number of employee needs then meet those needs.

Abstrak :
Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

---

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, perhatian utama dalam kajian ini adalah pada penanganan unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan oteh Sat Dalmas Polda Metro Jaya (studi kasus unjuk rasa mahasiswa universitas Dr. Mustopo). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif, dengan metode etnografi. Mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 harus memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian setempat. Namun ada juga mahasiswa yang berunjuk rasa tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara resmi. Studi kasus unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo adalah salah satu bentuk unjuk rasa mahasiswa yang tidak melakukan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Penanganan unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian tentu saja berbeda dengan unjuk rasa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian akan panik bila ada unjuk rasa yang tidak ada pemberitahuan, pengamanan jalannya unjuk rasa kurang maksimal karena tidak ada koordinasi antara pemimpin unjuk rasa dengan petugas kepolisian. Studi kasus dalam tesis ini adalah aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak melakukan pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian. Akibat dari tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa adalah pola penanganan unjuk rasa oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang berakhir dengan bentrok fisik antara petugas dan pengunjuk rasa . Salah satu korban kekerasan adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sempat dipukul oleh salah satu oknum mahasiswa pengunjuk rasa. Sehingga kejadian tersebut memicu anggota Dalmas menjadi emosional, dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Dampak dari tindakan itu, mahasiswa pengunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap petugas Dalmas, dengan cara melempar batu. Sehingga terjadi bentrok antar pengunjuk rasa dengan petugas Dalmas. Penanganan masalah tersebut di atas yang dilakukan oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan pencegahan agar kerusuhan tidak meluas, kemudian dilanjutkan dengan membubarkan aksi mahasiswa tersebut.