Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"Tawuran pelajar di DKI Jakarta memiliki dimensi kompleksitaspermasalahan yang menonjol. Fluktuasi frekuensi tawuran yang berubah daritahun ke tahun, variasi faktor penyebab dan pemicu tawuran pelaiar serla semakinmeningkatnya korban tawuran pelajar menyebabkan perlunya suatu pemahamanyang lebih luas mengenai permasalalahan. Atas dasar hal tersebut makadiperlukan suatu perencanaan sosial yang komprehensif dalam menanggulangisekaligus mengantisipasi perluasan gejalanya. Perencanaan sosial diharapkandapat menghasilkan suatu rekomendasi yang aplikatif melalui pendedahanberbagai faktor yang ditengarai sebagai penyebab dan pemicu masalah tawuranpelajar.Penelitian ini pada dasamya dapat diklasifikasikan sebagai action research.yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sekaligus menawarkanalternatif solusi. Har ini disebabkan karena tawuran pelajar merupakanpermasalahan yang bersifat kontemporer (berlangsung hingga kini). Untukmendapatkan pemahaman yang Iebih mendalam mengenai fenomena tawuranpelajar maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secondary analysis.Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dibahas dimana sumbermasalah bukan hanya satu dan masing-masing memiliki kontribusi meskipundalam derajat yang berbeda. sehingga jalan terbaik untuk memperoleh solusiadalah pemahaman yang mendalam mengenai problem tersabut. Oleh karena itupendekatan yang digunakan adaiah Theoritica/ Review. `Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa diperlukan cara pandang yangbersifat sistemik dalam memahami masalah tawuran pelajar. Berbagai faktorsaling berhubungan dalam membentuk permasalahan tawuran pelajar.Pengkategorian sosial sekolah yang terjadi dalam sistem pendidikan berimbaspada interaksi yang terjadi di Iuar tembok sekoiah antara satu sekolah dengansekolah lain. Tata ruang kota sebagai setting terjadinya interaksi memberi warna pada bentuk dinamika yang terjadi dalam interaksi tersebut. Sebagai kelompokusia yang memiliki tugas perkembangan yang berkaitan dengan modus ekslstensipribadi, kondisi-kondisi diatas tidak mendukung daya adaptasi sistem biologisnyaterhadap sistem perilaku. Akibatnya dalam pemilihan cara untuk mencapaitujuannya, terdapat sekelompok pelajar yang cenderung menggunakan cara-carakekerasan sebagai bentuk resistensi eksistensinyaMasalah utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya keteganganstruktural dan setting lingkungan fisik yang kurang kondusif yang mengakibatkanrasa tidak aman bagi sebagian pelajar sehingga mendorong timbulnya kondisiyang mengarah pada tindakan koleklif yang bersifat agresif. Dengan demikianmaka tujuan dari perencanaan sosial penanganan tawuran pelajar adalanmengendalikan faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab tercetusnyatindakan tawuran pelajarBerdasarkan analisis juga ditemukan bahwa kebijakan yang selama iniditerapkan memiliki beberapa kelemahan antara Iain; kebijakan yang dirumuskandalam wilayah tindak geograris rnengaburkan batas tanggung jawab masing-masing instansi, tidak adanya koordinsi dalam desain dan penganggaran program,cara pandang yang cenderung melihat inti permasalahan pada diri siswa dankurangnya ? sense of crisis' dalam memandang permasalahan tersebut.Tujuan penanganan masalah tersebut drfokuskan untuk menciptakankondisi yang mendukung rasa aman bagi pelajar untuk menjalankan status danperannya sehingga dapat menoapai goal (tujuan) yang diharapkan sesuai denganstatus dan perannya tersebut _ Fokus dari alternatif penanganan masalah adalahmengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan tarjadinya ketegangan strukturaldengan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk program jangkapendek. Antara lain mengendalikan kondisi yang menyediakan situasi yang dapatmemicu kontak iisik antar pelajar dan memutuskan tradisi permusuhan melalui"counter" terhadap konstruksi realitas yang dibentuk dalam dinamika kerompok dansosialisasi permusuhan oleh alumni. Dalam jangka panjang structural constraintyang mendukung kondisi kesenjangan serta penataan lingkungan fisik danpenyediaan sarana aktualisasi siswa menjadi perhatian."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"Prevalensi penyakit kardiovaskular di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Riskesdas 2007 yaitu 8,1% untuk penyakit jantung dan 12,5? untuk penyakit stroke. Prevalensi ini melebihi prevalensi nasional yaitu 7,2% untuk penyakit jantung dan 8,3? untuk penyakit stroke. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan pendeteksian dini, salah satunya melalui skoring risiko kardiovaskular. Melihat belum adanya penelitian yang membahas prevalensi dan analisis risiko penyakit kardiovaskular berdasarkan data Riskesdas 2007, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat prevalensi dan risiko kardiovaskular pada penduduk dewasa di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dan melakukan analisis risiko berdasarkan Skor Kardiovaskular Jakarta. Kriteria sampel yaitu responden yang berusia ≥ 25 tahun, total sampel yang dianalisis yaitu 8548 responden.Hasil penelitian mendapatkan prevalensi penyakit kardiovaskular pada penduduk dewasa di Provinsi DKI Jakarta yaitu 12,5%. Persentase penyakit kardiovaskular tertinggi pada responden perempuan (13,5%), usia ≥60 tahun (21,3%), cerai mati (20,3%), tidak sekolah (20,3%), tidak bekerja (20,3%), mantan perokok (20%), aktivitas fisik ringan (17,5%), sering mengkonsumsi makanan berlemak atau jeroan (16,4%), penderita DM (33,2%), hipertensi tingkat 3 (19,7%), dan IMT ≥30 (14%). Berdasarkan analisis risiko penyakit kardiovaskular, penduduk dewasa di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar masih berisiko rendah penyakit kardiovaskular dengan persentase 50,2%, diikuti berisiko tinggi dengan persentase 23,6% dan berisiko sedang dengan persentase 22,6%.

---

Prevalence of cardiovascular disease in Province of DKI Jakarta based on National Basic Health Research 2007 were 8,1% for heart disease and 12,5? for stroke. These prevalence were higher than national prevalence, 7,2% for heart disease and 8,3? for stroke. Cardiovascular disease could be prevented by early detection, for example by scoring risk of cardiovascular disease. Purpose of this study was to describe prevalence and risk of cardiovascular disease in adults of DKI Jakarta. This study used cross sectional design and analyzed risk of cardiovascular disease adopted by Jakarta Cardiovascular Score. Criteria of sample were respondents aged ≥ 25 years. Total samples analyzed were 8548 respondents.The result of this study shown prevalence of cardiovascular disease in adults of DKI Jakarta was 12,5%. The highest percentages of cardiovascular disease were women (13,5%), age ≥ 60 years (21,3%), widowed (20,5%), no educational background (20,3%), unemployed (20,3%), ex-smoker (20%), doing light physical activity (17,5%), often consuming high fat meals (16,4%), diabetic (33,2%), hypertension grade 3 (19,7%), and BMI ≥30 (14%). Based on risk of cardiovascular disease 50,2% adults of DKI Jakarta had low risk cardiovascular disease, 23,6% had high risk cardiovascular disease, and 22,6% had medium risk cardiovascular disease."

"Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas yang mencakup teori maupun terapannya disebut Metrologi. Metrologi yang mengelola satuan satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang disebut Metrologi Legal. Di dalam Metrologi Legal disebutkan bahwa setiap alat ukur yang dipergunakan untuk transaksi bisnis wajib untuk diteralditera ulang. Untuk itu pemerintah melalui Unit Metrologi wajib menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang dimaksud.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian kepada masyarakat pemilik/pemakai alat-alat ukur (wajib tera) yang diselenggarakan oleh Bidang Metrologi DKI Jakarta, mempergunakan prinsip SERVQUAL dengan lima dimensi pokok tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.Metode penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif kualitatif-kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada para wajib tera mempergunakan lima dimensi pokok SEVRQUAL tersebut di atas yang dijabarkan dalam 20 faktor pertanyaan sebagai tolok ukur kualitas jasa pelayanan kemetrologian. Hasil kuesioner ditabulasikan dan diberi score pada masing-masing jawaban, dihitung prosentasenya untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian, tingkat kesesuaian serta tingkat kesenjangan antara persepsi dan harapan para wajib tera.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian kepada masyarakat wajib tera yang diberikan oleh Bidang Metrologi DKI Jakarta menurut persepsi wajib tera sebagai pelanggannya termasuk dalam kriteria yang masih rendah. Sedangkan harapan wajib tera untuk diwujudkannya suatu kualitas pelayanan kemetrologian yang sebaiknya adalah sangat penting adanya. Tingkat kesesuaian yang dicapai antara persepsi dan keinginan yang diharapkan terhadap pelayanan kemetrologian diperoleh nilai sebesar 74,17%, masuk dalam kriteria sedang atau cukup baik. Sedangkan tingkat kesenjangan yang terjadi mencapai angka minus 1,10, merupakan kesenjangan yang cukup jauh antara harapan dan pengalaman yang dirasakan selama ini."