Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya.Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai.Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat."

"Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000.Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah.Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan.Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth.Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan.Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179).Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP).

The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score.

The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies."

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi

---

Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."