Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2014-2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima 1.587 kasus aduan pelanggaran kode etik, dengan teradu sebanyak 4.813 penyelenggara pemilu. Jenis pelanggarannya didominasi oleh pelanggaran nilai integritas dan profesionalisme yang justru secara konsisten naik dari tahun-ketahun, bahkan para  penyelenggara yang telah melanggar nilai integritas maupun profesionalitas tetap dapat melenggang untuk mendapatkan kembali priode keduanya bahkan naik kelas di tingkat lebih tinggi hal ini menghawatirkan karna menjadi sebab pelemahan ketahanan demokrasi Indonesia. Namun bagiamana sebenarnya kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan bagaimana transparansi DKPP berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Tesis ini hendak mengupas tentang bagaimana desain penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu dan bagaimana korelasi antara das sain das solen kode etik penyelnggara pemilu sebagai upaya mewujudkan tata kelola penyelenggara pemilu yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk memperkuat argementasi penulis, Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DKPP yang terbatas, dan sistem hukum yang masih memberikan cela pada pihak-pihak untuk melakukan pelanggaran etik.

---

Over the course of six last year for the years 2014-2020 board of elections had received complaints 1.587 cases of codes of conduct, with the election 4.813 reported a total of. Dominated by the kind of violation of the integrity and professionalism which should consistently up from every year, even the committee which had violated the integrity and professionalism could still walking round to regain priode both are even to the next grade level higher this is worrying because security into the dilution of democracy. But what actually legal framework governing the implementation of the code of conduct for the general election and how transparency DKPP pertaining to transgression codes of conduct. Research will peel on how to design the code of conduct the election and how the correlation between das sain das solen code of conduct the election as the pursuit of good governance. the election This research in a qualitative and interviews to strengthen argementasi, writer but research shows that limited authority DKPP, and the legal system that will give blemish on the parties to violations of ethics."

"Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika HubunganKelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi diIndonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatandengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teoriPartisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuanpenelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemiludi Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalampengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskimasih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yangsemula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambahsebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagailembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungankelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadiketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranahtahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACTThis Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic InstituionalRelationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) MonitoringProcess Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridicalresearch method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutionstheory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts relatedto General Election, General Election Monitoring and the society is also includedin the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, thepoints that will be addressed includes the history of General Election Monitoringin Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, theGeneral Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council(DKPP).Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election duringpost-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed.The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhocinstitution into and independent and permanent institution. BAWASLU was alsogranted authority to settle disputes related to the general election. However, in itspractice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU,KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered thegeneral election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to passout a decision outside its original authority and functions."