Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 1988-1989 berlangsung penelitian mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Tujuannya untuk mengetahui peranan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi, tempat di mana peristiwa berlangsung. Melalui penelitian, tergambar dukungan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta terhadap tegaknya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan daerah dan rakyat bekerja sama melawan Belanda, yang bermaksud mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menawan para pemimpin Republik dan menduduki Ibukota Yog_yakarta, tetapi rakyat tidak mengakui kekuasaannya. Rakyat memilih berjuang dengan cara gerilya daripada beker_ja sama dengan Belanda. Dengan dukungan Sri Sultan dan tokoh-tokoh Republik yang berhasil meloloskan diri, perjuangan gerilya rakyat Yogyakarta yang mencapai puncaknya pada serangan umum Maret 1949 berhasil menarik simpati rakyat negara-nega_ra bagian (Pasundan dan Negara Indonesia Timur), dan du_nia internasional (AS, Australia, India, negara - negara Arab), yang kemudian melalui PBB, memaksa Belanda untuk mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta.

---

"

"Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan tentang terjadinya kejahatan dengan variasi jenisnya, peningkatan kuantitas dan kualitasnya, modus operandinya, korban maupun jumlah kerugiannya. Data kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kepolisian, kejahatan dan pengadilanpun setiap tahun mengalami peningkatan. Kompas tanggal 23 Januari. 1990 memberitakan bahwa antara tanggal 20 Oktober sampai 19 November 1989 telah terjadi. 1.893 kasus kamtibmas, sedangkan.antara tanggal 20 November sampai 19 Desember 1989 telah terjadi 2.205 kasus, yang berarti naik 312 kasus atau 16,98 %.Dari 10 jenis peristiwa kamtibmas, 7 jenis mengalami kenaikan yakni:1. pembunuhan naik 11 kasus (20 %);2. pencurian dengan pemberatan naik 199 kasus (26 %);3. pencurian dengan kekerasan naik 31 kasus (15,19 %);4. pencurian kendaraan bermotor naik 123 kasus atau naik 30,98 %;5. perkosaan naik 12 kasus (57,14 %);6. kejahatan (penyalahgunaan) narkotika naik 6 kasus atau naik 300 %;7. kejahatan mata uang palsu naik 6 kasus (75 %).Selain 7 jenis peristiwa kamtibmas di atas, diketahui juga bahwa diberbagai kota di Indonesia terjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperLi korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, delik pers, dan sebagainya yang juga mengalami kenaikan dan berakibat timbulnya banyak kerugian. Anton Tahah mengemukakan data korupsi pada Harian Kompas tanggal 19 September 1991 beserta jumlah kerugian negara. Sebagai pembanding pada 5 tahun (1977 - 1981) terjadi 1.325 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 137.500 juta; 5 tahun berikutnya (1982 - 1985) terjadi. 4.985 korupsi; tahun 1989 kerugian korupsi mencapai Rp 260 milyar, dan pada tahun 1990 kerugiannya mencapai Rp 1 trilyun. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1988 sampai tahun 1990 terjadi 12 kasus korupsi dengan kerugian Rp 1.363.494.506,95,00 Kerugian tersebut sangat mengerikan, dan kalau tidak segera dicari terapinya, sangat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional."

"Pengembangan industri kecil menengah keramik sangat strategis, komoditi ini mempunyai nilai tambah, prospek pasar yang cerah, penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja besar dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat banyak serta tangguh menghadapi badai krisis.Pengembangan ini menghadapi tantangan dan peluang dalam pasar terbuka, memprioritaskan masalah dalam memutuskan alternatif strategi peningkatan daya saing industrikecil menengah keramik.Urutan prioritas dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ini adalah, kondisi faktor (sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, modal, pemasaran, ilmu pengetahuan teknologi dan sarana prasarana), kondisi permintaan (permintaan dan pangsa pasar dalam negert, permintaan ekspor dan pangsa pasar dunia), struktur persaingan (informasi pasar, desain, mutu produk, ketepatan waktu, industri pesaing, harga produk, dan barang pengganti), industri terkait (pemasok bahan baku, perusahaanperdagangan/lrading company, pemasok bahan pengemas), Kebijakan pemerintah (iklim usaha kondusif, komitmen nasional, kebijakan negara tujuan ekspor) dan terakhir kesempatan/peluang ( perdagangan bebas, kurs mala uang, blok perdagangan).Pelaku yang berperan adalah industri kecil menengah keramik,pemerintah, asosiasi, perbankan, pelanggan dan perguruan tinggin Lembaga penelitian pengembangan. Prioritas tujuan adalah peningkatan daya saing, peningkatan omset penjualan dan perluasan pasar.Alternatif strategi yang dilaksanakan dengan program pebinaan baik dari pemerintah maupun swasta, diferensiasi dengan membangun keunggulan mutu, teknologi, karakteristik dan pelayanan pelanggan dan peningkatan sarana prasaran yang dapat menunjang pengembangan industry kecil menengah keramik. Untuk itu perlunya kesadaran penerapan standardisasi mutu produk dan manajemen, serta kebijakan system ekonomi bisnis yang berkeadilan, transparan berpihak pada industry kecil menengah."

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"This paper investigates the impact of the growth rate of labour , growth rate of resident saving and growth rate of consumption expenditure to economic growth in Daerah Istimewa Yogyakarta Province during period 1993.1 - 2006.4. In our empirical analysis of economic growth for Daerah Istimewa Yogyakarta Province, ordinary least square have been used...."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."