Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Dharma Setyawan Salam, author

Otonomi Daerah : dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya

Jakarta: Djambatan, 2001

352.14 DHA o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H.A.W. Widjaja,1940-, author

Otonomi daerah dan daerah otonom

Jakarta: Rajawali, 2009

352.14 WID o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Widjaja, author

Otonomi daerah dan daerah otonom

Jakarta: Rajawali, 2007

352.14 WID o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dapatkah pembentukan daerah otonom baru menjadi secondary cities?

Pada era sentralisasi dan diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah , perluasan kota banyak terjadi pada kota-kota yang penduduknya bertambah pesat......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yana Syafriyana Hijri, author

Proses politik pembentukan daerah di Indonesia : studi tentang proses politik pembahasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Komisi II DPR RI periode 2004-2009

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

T34986

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Priyo Handoko, author

Analisis alternatif mekanisme pembentukan daerah otonom baru suatu studi pada proses revisi uu nomor 32 tahun 2004 = Analysis of alternative the mechanism of formation new autonomous regions a study on the revision process of law no 32 of 2004

[ABSTRAK
Upaya untuk merubah mekanisme dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikategorikan sebagai proses reformulasi kebijakan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai alternatif mekanisme baru yang diusulkan pemerintah, DPR, dan DPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang menjadi obyek penelitian adalah sistem...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T42019

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Faktor-faktor pendorong usulan pembentukan kabupaten Bogor Barat = The driving factors of establishment Bogor Barat Regency's proposal

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat beserta faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S64147

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Guwanda, author

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Distribution of authority between the central government and regional government based on law number 23 year 2014 concerning regional government in providing houses for low-income communities

Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengubah tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang berakibat terhadap pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah tersebut. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52857

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurasni, author

Implementasi desentralisasi fungsional dan dekonsentrasi dalam transformasi hubungan kewenangan pemerintahan kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam = Implementation of functional deconcentration and decentralization in the transformation of governmental authoriy of Batam city government and Batam free trade and free port agency / Nurasni

ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah,...

2019

T53770

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Munawwaroh, author

Evaluasi daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 2012 = Evaluation of the autonomous regions in South Sumatra Province in 2008 2012 / Munawwaroh

ABSTRAK
Pemekaran daerah yang menghasilkan daerah-daerah otonom baru menjadi fenomena yang menarik di Indonesia saat ini. Dalam 10 tahun desentralisasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2009, daerah otonom di Indonesia sudah bertambah mencapai 205, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Kini, hingga akhir tahun 2013 tercatat jumlah daerah yang ada di...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42795

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian