Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.......The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"ABSTRAKPenanaman modal asing wajib dilaksanakan dalam bentuk usaha perseroan terbatas tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan melalui daftar negatif investasi. Perkembangan organisasi perusahaan terus terjadi di mana kepemilikan suatu perseroan tidak lagi hanya dapat dilihat dari pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada pembatasan penanaman modal yang saat ini hanya berdasarkan kepemilikan modal yang secara hukum tercatat pada daftar pemegang saham perseroan. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah dasar pemeriksaan modal asing berdasarkan kepemilikan modal beserta implikasinya dan urgensi pemanfaatan informasi pemilik manfaat dalam kaitannya terhadap batasan daftar negatif investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menghasilkan deskriptif analitis. Dasar pemeriksaan penanaman modal hanya berdasarkan besaran penanaman modal asing maupun dalam negeri yang direncanakan dan disesuaikan dengan bidang usaha terbuka menurut daftar negatif investasi. Dengan adanya peraturan pemilik manfaat maka informasi pemilik manfaat dapat mencegah praktik nominee arrangement dalam penanaman modal.

---

ABSTRACTForeign Direct Investment is obligied to be carried out in the form of limited liability company (perseroan terbatas) but rectricted by the regulation through negative list. The corporate organization keeps developing which the ownership of a company is no longer only considered by the shareholders that registered in the company's list of shareholders. This development affects the restriction of investment which currently still considered by the shareholding that registered in list of shareholders. Problems in this writing consist of foreign direct investment basic examination and its implication and urgency of beneficial owner information utilization regarding the restriction of negative list. Foreign direct investment basic examination is only considered by the amount of domestic and foreign investment that planned and due to the open field of business according to the negative list. By the issuance of beneficial ownership regulation, the information of beneficial owner could avoid the practice of nominee arrangement in investment."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang kegiatan penanaman modal asing pada perusahaan startup berbasis elektronik e-commerce di Indonesia. Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan terhadap kegiatan penanaman modal asing pada startup e-commerce di Indonesia, mengingat di Indonesia terdapat ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI . Selanjutnya, dilihat pula dampak hukum penggunaan convertible notes terhadap ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI dalam rangka pendanaan startup e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal asing terhadap startup e-commerce mulai diatur secara rinci pada Daftar Negatif Investasi DNI tahun 2016. Lalu, ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI tidak dapat diterapkan terhadap penanam modal asing yang mengunakan convertible notes. Dalam hal ini, Indonesia juga belum memiliki peraturan mengenai startup.

---

ABSTRACTThis research is about the activities of foreign investment in startup companies with electronic based or e commerce in Indonesia. Main issues of this research is how to manage the activities of foreign investment for startup e commerce in Indonesia, considering that in Indonesia there is a provision of Negative Investment List DNI . Furthermore, how the legal implications of using convertible notes towards Investment Negative List DNI in the framework of e commerce startup funding. This research is a normative juridical where the data sources obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the investment activities of the startup e commerce began to be regulated in detail in Negative Investment List DNI in 2016. Hereinafter, the provisions of the Negative Investment List DNI cannot be applied to foreign investors who use the convertible notes. In this case, Indonesia also does not have regulations pertaining to startup."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut. ......According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan kesesuaian kewajiban divestasi saham asing dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing dalam UU Hortikultura mengakibatkan penanam modal asing wajib menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimal 30% (tiga puluh persen). Adapun kewajiban divestasi saham asing telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal walaupun terdapat pandangan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini karena UU Hortikultura memberikan waktu yang cukup bagi penanam modal asing untuk mendivestasikan sahamnya yaitu selama 4 tahun, dan sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan modal asing pada UU Hortikultura menggantikan ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap divestasi saham asing yang tidak dilaksanakan. ......This thesis discusses the legal consequences of foreign capital ownership limit in Law Number 13 of 2010 regarding Horticulture. This thesis also discusses whether the divestment obligation of foreign capital based on horticulture law in accordance with the legal certainty principle under investment law; and the sanctions imposed by the government if the foreign investor breach such obligation. This research that uses a juridical normative method indicates that the change of foreign capital ownership limit in horticulture law has caused foreign investors to adjust their shares composition at maximum 30% (thirty percent). The provision that oblige foreign investors to divest its shares is actually in accordance with the principle of legal certainty contained in Investment Law although there are still some views that opinies otherwise, it is because Horticulture Law provides sufficient time for foreign investors to divest their shares in 4 years, and in accordance with the principle of lex posterior derogat legi priori it means the provision regarding the maximum amount of foreign capital ownership governed by Horticulture Law preempts the provision in Negative Investment List. Then, until now there is no regulations concerning sanctions on the breach of foreign capital divestment obligation."