Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi......This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."

"Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut."

"Gedung - gedung sekolah dasar banyak mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2004 dari 17.402 Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa 35 % mengalami kerusakan. Untuk Kabupaten Bantul akibat terjadinya gempa pada tanggal 26 Mei 2006 hampir sebagian besar sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan TK dan SD memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk tahun anggaran 2006 di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor paling sering terjadi Pada proyek bantuan Dana Alokasi Khusus sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas mutu bangunan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Faktor - faktor resiko tersebut sangat berdampak terhadap penurunan kualitas terutama di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian menggunakan Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan faktor resiko yang paling sering terjadi dan dilanjutkan dengan analisis Korelasi terhadap kinerja mutu bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kualitas juga masih sering terjadi ini akibat ketidaktahuan Tim Pelaksana mengenai bangunan, dan tidak melaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Hal ini juga terjadi kurangnya pengawasan dari Dinas Kabupaten ke sekolah-sekolah dan keterbatasan konsultan disetiap kabupaten. Setelah analisa korelasi terdapat tiga variabel yang sangat berpengaruh yaitu tim pelaksana tidak paham akan perhitungan biaya bangunan, tim pelaksana tidak mengetahui mutu bangunan yang sesuai dengan rencana kerja struktur, kenaikan harga alat dan material. ......There is many ewlementary School Building become damaged. It inplicit based on data year 2004 from 17.402 Elementary / Exraordanary School exist there is 35 % damaged. Especially for Bantul regency almost building damaged because of earthquake in May 26, 2006. That natural disaster Kindergarten have Elementary Direktorat. Take the inisiative ti Allocate Special Donator ( Dana Alokasi Khusus). Special donator source from APBN which is allocated for to help donator with natural priority. This special area is the area with special qualification. This research to know the most other factor on special donatour yhat impact desending quality of building. This reasearch on Bantul regency on Budget year 2006. Analysis data in this research use Analytic Hierarchy Process (AHP) method to produce result what is the most often risk factor and extende with correlate analysis on quality building. The result of this rescend show that descend quality is often happined because lack of knowledges executor team about the building do not work apporoprate desrre specificator. This hapnned because lack of control aofravall quality to the building and limitedness consultan an every regency. After analysis corellated can it three variable very influence that is executor tim not understand with caculated cost building, excutor tim not quality building of fit planning work structur. Up cost tool and material."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan. ......This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis. From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region). ......This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

"Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.......In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa stunting tidak hanya terjadi semata karena hanya faktor kesehatan, namun lebih dari itu, stunting terjadi karena berbagai penyebab yang saling berkaitan yang berasal dari berbagai sektor multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Jika dapat dibuktikan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD, dan banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD berpengaruh menurunkan stunting, maka dapat disimpulkan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap penurunan stunting di Indonesia. Model recursive digunakan untuk menguji model tersebut. Estimasi modelnya mengunakan metode Two-Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Dengan demikian, DAK bidang Kesehatan tidak berdampak terhadap penurunan kasus stunting di Indonesia. Lebih lanjut, beberapa variabel kontrol seperti ibu melahirkan di bidan, ibu berpendidikan SD, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, dan rumah tangga yang mengonsumsi air minum yang terlindungi berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan/penurunan stunting. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.......Stunting is a condition of stunting that occurs in children when compared to the age group. Children are stunted if their height is minus two (short) or minus three (very short) from the standard deviation determined by WHO. Based on previous research, it is known that stunting does not only occur due to health factors, but more than that, stunting occurs due to various interrelated causes from various multidimensional sectors. This study aims to examine the effect of DAK in the health sector on stunting reduction in Indonesia by building a stunting model based on the literature approach taken. If it can be proven that DAK in the health sector affects the number of pregnant women who consume iron tablets, and the number of pregnant women who consume iron tablets has an effect on reducing stunting, it can be concluded that DAK in the health sector has an effect on reducing stunting in Indonesia. The recursive model is used to test the model. Estimation of the model using the Two Stage Least Square (2SLS) method. The results showed that DAK in the health sector had no impact on the increase in the number of pregnant women who consumed iron tablets. Meanwhile, the number of pregnant women who consumed iron tablets had a significant impact on reducing stunting. Thus, DAK in the Health sector has no impact on reducing stunting cases in Indonesia. Furthermore, several control variables, such as mothers birth at midwives, mothers with low educated, mothers who do not exclusively breastfeed, and households consuming protected drinking water have a significant effect on the increase/decrease in stunting. The limitations of this study are as follows: (i) The factors that cause stunting from the immediate causes and underlying causes such as premature birth, low birth weight, infectious diseases, duration of breastfeeding, maternal age, pregnancy interval, infant vaccination and service aspects health was not fully studied because of limited data and the focus of the study was mainly on socioeconomic aspects. (ii) The factors that can intervene in stunting from the other side of the DAK policy in the health sector have not been fully researched, such as the JAMPERSAL aspect, improvements to the infrastructure of puskesmas and posyandu, and (iii) Data representing variables such as income is still very macro and does not estimate individual income overall."

"Kota Cimahi memiliki dana idle yang cukup tinggi dan salah satu penyumbangnya adalah Dana Alokasi Khusus DAK. DAK bidang Infrastruktur Air Minum merupakan bidang dengan realisasi terendah di tiga tahun terakhir 2013-2015 , sedangkan pada tahun 2014 Kota Cimahi sudah diprediksi akan mengalami kekeringan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan DAK bidang Infrastruktur Air Minum Kota Cimahi tahun 2015 menggunakan strategic framework for public sector project management dari David S. Kassel. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya manajemen proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi serta selama pengerjaan proyek tersendat oleh kondisi alam yang tidak pasti. Selain itu, proyek yang gagal dilakukan tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi penumpukan DAK di kas daerah Kota Cimahi. ......Cimahi City has high idle fund and one of its contributor is Dana Alokasi Khusus DAK specific grant . DAK for drinking water infrastructure has the lowest realization in the last three years 2013 2015 , while in 2014 Cimahi City was predicted drought. Based on these problems, this research aims to describe the use of DAK of Cimahi City drinking water infrastructure using strategic framework for public sector project management from David S. Kassel. This research uses post positivist paradigm and data collection through in depth interview and literature study. The result shows the lack of project management in Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman and during project work stalled by unpredictable natural conditions. In addition, the failed project is not budgeted back in the next fiscal year, resulting in the accumulation of DAK in Cimahi City."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk membiayai jalanya pemerintahan di daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana hibah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Daerah juga dapat mengatur pengeluaranya sendiri yang tercermin dari belanja daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Penelitian ini membahas efektifitas Dana Alokasi Kesehatan (DAK) dan belanja kesehatan daerah terhadap output kesehatan khususnya jumlah Puskesmas, jumlah tempat tidur, dan jumlah tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan data panel tahun 2013, 2015, 2016, serta 2017 yang dianalisis menggunakan metode pooled least square (PLS) untuk menangkap dinamika perubahan dampak DAK serta belanja kesehatan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAK kesehatan tidak dapat dioptimalkan dengan baik yang terlihat dari koefisien negatif dari variabel independen DAK kesehatan terhadap variabel dependen. Studi ini juga menemukan bahwa belanja daerah lebih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menambah jumlah output kesehatan dibandingkan dengan DAK kesehatan.

---

Fiscal decentralization provides legal authority for local government to organize their own budget. In addition, to ensure the local authority governs with adequate amount of budet, central government provides some grants for local authority that consists of conditional and unconditional grant. Furthermore, local government also has the legal authority to design the local spending that could be used as financing for important sectors including health sector. This study aims to analyze the impacts of conditional grant and local spending for health sector on health facilitys output specifically on first stage public health facility, bed patient, and health worker. This research using panel data from 2013, 2015, 2016, and 2017. The result from this study shows that conditional grant can not be maximally used to increase the health facilitys output. Otherwise, this study finds that local spending on health sector can be properly utilized to increase output in first stage public health facility."

"Sebagai upaya mendukung Prioritas Nasional di bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil (DAK ESK Kementerian ESDM) tahun 2018, dengan memanfaatkan potensi keenergian lokal di Daerah, di mana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menjadi salah satunya Daerah yang mengusulkan Program tersebut, berupa Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dengan target output terbangunan 254 unit dan kapasitas total 1016 m3. Pada pelaksanaanya kemudian target output tersebut mengalami penurunan, menjadi hanya 104 unit dengan kapasitas total 416 m3, namun estimasi biayanya yang dibutuhkan tetap sama dengan rencana target output awal, hal ini diduda terjadi karena belum optimalnya perencanaan biaya yang dilakukan, tidak hanya itu penyerapan anggaran pasca tender juga belum maksimal, dari empat proyek Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3, hanya menghasilkan total nilai kontrak sebesar 84,85% dari total alokasi, penyebab kondisi tersebut adalah rendahnya nilai penawaran pada proses tender. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis proses dan tahapan dalam implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018, khususnya pada proses tender menggunakan teori Public Sector Project Management dari David S. Kassel. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif post postivist, dengan jenis deskriptif, sedangkan data penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan biaya pendahuluan sebagai engineering estimate Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan, yang membuat estimasi biaya berbeda dengan harga pasar pada saat pelaksanaan, sedangkan pada proses tender ditemukan bahwa penggunaan metode evaluasi harga terendah yang menjadikan penawaran harga paling murah sebagai dasar penetapan pemenang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018 di Pemprov DIY.......To support the National Priorities in the energy sector, the Ministry of Energy and Mineral Resources launched the Special Allocation Fund Program for the Small Scale Energy Sector (DAK ESK Ministry of Energy and Mineral Resources) in 2018, by utilizing the potential for local energy in the Region, where the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (Pemprov DIY) is one of the regions that proposed the program, in the form of the construction of a 4 m3 household biogas installation with a target output of 254 units and a total capacity of 1016 m3. In its implementation, the output target has decreased, to only 104 units with a total capacity of 416 m3, but the estimated cost required remains the same as the initial output target plan, this is because the cost planning has not been optimal, not only that it is posted budget absorption. The tender was also not maximal, out of the four 4 m3 Biogas Installation Construction projects, only a total contract value of 84.85% of the total allocation resulted, the cause of this condition was the low bid value in the tender process. Based on the above problems, the research aims to analyze the processes and stages in the implementation of the DAK ESK Program of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2018, especially in the tender process using the theory of the Public Sector Project Management from David S. Kassel. The research was conducted with a postpositivist qualitative approach, with a descriptive type, while the research data was obtained through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the preliminary cost planning as an engineering estimate for the construction of a 4 m3 Household Biogas Installation was carried out one year before the implementation, which made the cost estimate different from the market price at the time of implementation, while in the tender process it was found that the use of the lowest price evaluation method made the lowest-priced bid. cheap as the basis for determining the winner cause low budget absorption in the implementation of the 2018 ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources DAK Program in the DIY Provincial Government. "