Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."

"Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi

---

This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."

"Di dalam postur APBN,porsi alokasi belanja daerah mengalami peningkatan yang signifikan.Namun di dalam proses penganggaran baik pusat maupun daerah,prinsip money follow function belum dapat diterapkan secara utuh....."

"Gedung - gedung sekolah dasar banyak mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2004 dari 17.402 Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa 35 % mengalami kerusakan. Untuk Kabupaten Bantul akibat terjadinya gempa pada tanggal 26 Mei 2006 hampir sebagian besar sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan TK dan SD memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk tahun anggaran 2006 di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor paling sering terjadi Pada proyek bantuan Dana Alokasi Khusus sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas mutu bangunan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Faktor - faktor resiko tersebut sangat berdampak terhadap penurunan kualitas terutama di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian menggunakan Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan faktor resiko yang paling sering terjadi dan dilanjutkan dengan analisis Korelasi terhadap kinerja mutu bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kualitas juga masih sering terjadi ini akibat ketidaktahuan Tim Pelaksana mengenai bangunan, dan tidak melaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Hal ini juga terjadi kurangnya pengawasan dari Dinas Kabupaten ke sekolah-sekolah dan keterbatasan konsultan disetiap kabupaten. Setelah analisa korelasi terdapat tiga variabel yang sangat berpengaruh yaitu tim pelaksana tidak paham akan perhitungan biaya bangunan, tim pelaksana tidak mengetahui mutu bangunan yang sesuai dengan rencana kerja struktur, kenaikan harga alat dan material.

---

There is many ewlementary School Building become damaged. It inplicit based on data year 2004 from 17.402 Elementary / Exraordanary School exist there is 35 % damaged. Especially for Bantul regency almost building damaged because of earthquake in May 26, 2006. That natural disaster Kindergarten have Elementary Direktorat. Take the inisiative ti Allocate Special Donator ( Dana Alokasi Khusus). Special donator source from APBN which is allocated for to help donator with natural priority. This special area is the area with special qualification.

This research to know the most other factor on special donatour yhat impact desending quality of building. This reasearch on Bantul regency on Budget year 2006. Analysis data in this research use Analytic Hierarchy Process (AHP) method to produce result what is the most often risk factor and extende with correlate analysis on quality building.

The result of this rescend show that descend quality is often happined because lack of knowledges executor team about the building do not work apporoprate desrre specificator. This hapnned because lack of control aofravall quality to the building and limitedness consultan an every regency. After analysis corellated can it three variable very influence that is executor tim not understand with caculated cost building, excutor tim not quality building of fit planning work structur. Up cost tool and material."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Kota Cimahi memiliki dana idle yang cukup tinggi dan salah satu penyumbangnya adalah Dana Alokasi Khusus DAK. DAK bidang Infrastruktur Air Minum merupakan bidang dengan realisasi terendah di tiga tahun terakhir 2013-2015 , sedangkan pada tahun 2014 Kota Cimahi sudah diprediksi akan mengalami kekeringan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan DAK bidang Infrastruktur Air Minum Kota Cimahi tahun 2015 menggunakan strategic framework for public sector project management dari David S. Kassel. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya manajemen proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi serta selama pengerjaan proyek tersendat oleh kondisi alam yang tidak pasti. Selain itu, proyek yang gagal dilakukan tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadi penumpukan DAK di kas daerah Kota Cimahi.

---

Cimahi City has high idle fund and one of its contributor is Dana Alokasi Khusus DAK specific grant . DAK for drinking water infrastructure has the lowest realization in the last three years 2013 2015 , while in 2014 Cimahi City was predicted drought. Based on these problems, this research aims to describe the use of DAK of Cimahi City drinking water infrastructure using strategic framework for public sector project management from David S. Kassel. This research uses post positivist paradigm and data collection through in depth interview and literature study. The result shows the lack of project management in Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman and during project work stalled by unpredictable natural conditions. In addition, the failed project is not budgeted back in the next fiscal year, resulting in the accumulation of DAK in Cimahi City."

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk membiayai jalanya pemerintahan di daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana hibah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Daerah juga dapat mengatur pengeluaranya sendiri yang tercermin dari belanja daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Penelitian ini membahas efektifitas Dana Alokasi Kesehatan (DAK) dan belanja kesehatan daerah terhadap output kesehatan khususnya jumlah Puskesmas, jumlah tempat tidur, dan jumlah tenaga kesehatan. Studi ini menggunakan data panel tahun 2013, 2015, 2016, serta 2017 yang dianalisis menggunakan metode pooled least square (PLS) untuk menangkap dinamika perubahan dampak DAK serta belanja kesehatan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAK kesehatan tidak dapat dioptimalkan dengan baik yang terlihat dari koefisien negatif dari variabel independen DAK kesehatan terhadap variabel dependen. Studi ini juga menemukan bahwa belanja daerah lebih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menambah jumlah output kesehatan dibandingkan dengan DAK kesehatan.

---

Fiscal decentralization provides legal authority for local government to organize their own budget. In addition, to ensure the local authority governs with adequate amount of budet, central government provides some grants for local authority that consists of conditional and unconditional grant. Furthermore, local government also has the legal authority to design the local spending that could be used as financing for important sectors including health sector. This study aims to analyze the impacts of conditional grant and local spending for health sector on health facilitys output specifically on first stage public health facility, bed patient, and health worker. This research using panel data from 2013, 2015, 2016, and 2017. The result from this study shows that conditional grant can not be maximally used to increase the health facilitys output. Otherwise, this study finds that local spending on health sector can be properly utilized to increase output in first stage public health facility."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

---

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal."