Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan,Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) danKepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu,oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan PengadilanNegeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang padapokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDNkarena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya,salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dantelah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisispenulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenaipengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikantanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No.1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan(library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli diSumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangandan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta PutusanPengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakanadalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dankonversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama,mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfandan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baikMajelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalampertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintahseharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hakadat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya.Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena SuratGrant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihakKesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak danbatas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejakditerbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannyauntuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACTThe analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan,North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) andHead of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of MedanDistrict Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principallygranted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines thedecision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which isprincipally cancel the decision of Medan District Court Number:561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of CivilCode, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of landownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken injudging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis,there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation andconversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant SultanNumber 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917.To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normativelegal research method or library research methods, especially regarding the history andregulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after theenactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primarylegal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to theAgrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first resultof the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion theGrant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. TheRegulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917,are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M.Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, boththe State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence ofGrant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge,the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. thesolution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customaryland rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration.Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letterissued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the onewho knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimanakan status tanah yang telah diberikan hak konsesi dan legalitas dari kepemilikan grondkaart oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya dalam daerah eks swapraja Kesultanan Deli sesuai Putusan Nomor 808/PD.T/2019/PN.Mdn. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Konsesi merupakan perjanjian yang dibuat pemerintah atau kepala daerah bersama dengan pihak swasta dan atau masyarakat adat, yang sifatnya khusus berisikan izin serta pemberian wewenang secara terbatas oleh pemerintah setempat. Grondkaart merupakan peta tanah yang dikuasai oleh perusahaan kereta api pada masa kolonial dan sesuai fungsinya merupakan pedoman dalam penguasaan tanah salah satunya adalah dalam pemberian konsesi. Pada praktiknya tanah setelah diberikan hak konsesi pada daerah Kesultanan Deli tidak tertampung pengaturan kepemilikannya pada Undang-Undang Pokok Agraria, sebab daerah swapraja sendiri telah dihapus keberadaannya pada Undang-Undang Pokok Agraria. Mengakibatkan terdapat kesulitan dalam pemulihan hak kepemilikan masyarakat Kesultanan Deli saat ini terhadap lahan yang mereka miliki, terlebih sebelumnya terdapat nasionalisasi yang mengalihkan kepemilikan mereka menjadi aset perusahaan yang sebelumnya perusahaan Belanda termasuk perusahaan kereta api. Dalam praktiknya pada saat ini oleh perusahaan kereta api Indonesia setelah nasionalisasi dan kemerdekaan, grondkaart digunakan sebagai pedoman dalam penertiban aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan tetapi kesulitan terjadi ketika terdapat sengketa akibat tidak dilakukan pengecekan atas perolehan tanah yang berada dalam grondkaart tersebut.

---

This paper analyzes the status of land that has been granted concession rights and the legality of grondkaart ownership by PT Kereta Api Indonesia (Persero), especially in the former Sultanate of Deli swapraja area according to Decision Number 808/PD.T/2019/PN.Mdn. This paper is prepared using doctrinal research methods. Concession is an agreement made by the government or head of the region together with private parties and or indigenous peoples, which specifically contains permission and limited authority by the local government. Grondkaart is a land map controlled by the railroad company during the colonial period and according to its function is a guideline in land tenure, one of which is in granting concessions. In practice, land after being granted concession rights in the Deli Sultanate area is not accommodated in the ownership arrangements in the Basic Agrarian Law, because the swapraja area itself has been abolished in the Basic Agrarian Law. As a result, there are difficulties in restoring the ownership rights of the Deli Sultanate community at this time for land that they own. Especially before there was nationalization which transferred their ownership to company assets that were previously Dutch companies including railroad companies. In practice at this time by the Indonesian railway company after nationalization and independence, grondkaart is used as a guideline in controlling the assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) but difficulties occur when there is a dispute due to not checking the acquisition of the land in the grondkaart."

"Skripsi ini menjelaskan latar belakang dan peristiwa sejarah pengambilalihan perusahaan kereta api Belanda, N.V. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) di Sumatera Utara pada 1957-1963. Latar belakang diuraikan sejak berdirinya DSM pada 1883 sampai menjelang pengambilalihannya pada awal dekade I950-an. Adapun latar belakang utama dari peristiwa tersebut adalah masalah penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia yang ketika itu tidak kunjung selesai. Selain itu juga dibahas mengenai dampak dari pengambilalihan tersebut terhadap DSM sejak pengambilalihan dilakukan sampai 1963. Pada saat itu Pemerintah Pusat di Jakarta akhirnya menasionalisasi DSM, membubarkan perusahaannya, dan menggabungkan DSM ke dalam bagian dari PNKA (Perusahaan Nasional Kereta Api) milik negara. Fakta setelah terjadinya aksi pengambilalihan itu adalah usaha PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) untuk menguasai DSM yang merupakan salah satu alat ekonomi dan transportasi penting di Sumatera Utara. Upaya ini mendapat harnbatan dari Angkatan Darat (Tentara Teritorium I Sumatera Utara) sebagai penguasa sementara atas DSM. Pengambilalihan DSM itu sendiri tidak lain dari bentuk pertentangan kepentingan antara golongan komunis (Serikat Buruh DSM) dengan kaum kapitalis (pemilik DSM) di Indonesia."

"Penelitian ini berjudul kuli kontrak di perkebunan tembakau Deli - Sumatera Timur tahun 1880 - 1915, yaitu sejak dikeluarkannya Koeli Ordonantie sampai di cabutnya Koeli Ordonantie itu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrak-kontrak tentang konsesi tanah antara Sultan Deli dan pengusaha perkebunan dan mencari hubungan dengan pengusaha perkebunan berdasarkan Koeli Ordonantie. Selain itu juga mendeskripsikan tenaga kerja serta dampak yang muncul dengan diberlakukannya Koeli Ordonantie. Daerah Deli adalah salah satu daerah di Sumatera Timur yang paling banyak memiliki perkebunan tembakau dibandingkan dengan wilayah Sumatera Timur lainnya. Perkebunan tembakau di Deli di usahakan pertama kali oleh Jacobus Nienhuijs dengan mendapat konsesi tanah dari Sultan Deli selama 99 tahun tanpa membayar sewa sepeserpun. Selain masalah tanah adalagi masalah tenaga kerja. Pada mulanya pengusaha perkebunan tembakau mendatangkan tenaga kerja dari Cina via Penang dan Singapura. Akan tetapi karena tenaga kerja Cina semakin sulit didapatkan akhirnya didatangkan tenaga kerja dari Jawa. Demi terlaksananya perusahaan perkebunan dan untuk mengatur tenaga kerja maka di keluarkan peraturan-peraturan tentang kuli (Koeli Ordonantie) yang beberapa kali diubah dan dilengkapi pasal-pasalnya. Dalam peraturan ini tidak hanya mengenai hak dan kewajiban kuli tetapi juga hak dan kewajiban pengusaha. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkebunan tembakau ini adalah adanya perjudian dan pelacuran. Hal ini memang disengaja yang tujuannya untuk mengikat kuli-kuli itu agar tetap bekerja lebih lama di perkebunan.

---

The Objective of this study was to describe contracts on land concession between the Sultan of Deli and plantation business owners and as well to find its relations with plantation business owners based on Koeli Ordonantie. Further to these, this study was directed to provide description on works and its impact when Koeli Ordonantie starts to take place. Deli is one of the regions in East Sumatra that owns the most tobacco plantation. The tobacco plantation business in Deli was first started by Jacobus Nienhuijs whom received the privilege of land concession from the Sultan of Deli for 99 years without rental cost. Despite the land problems, there had been workers problem. At first, tobacco plantation owners flew workers from China through Penang and Singapore. However as it was increasingly difficult to get China workers then they landed workers from Java region. The impact caused by tobacco plantation was gambling and prostitution. These were done with the intention to tie the workers so they would work in the plantation longer than required. To enforce the plantation business and ruled the workers, Koeli Ordonantie regulations experienced changes, including the articles. The regulation provided not only articles on workersÂ? rights and responsibilities but also business owners."

"ABSTRAKThe retention basin is a tub or pond that can accommodate or absorb water while it is contained in it. retention basin is the most effective and efficient system in handling floods that occur in an area. an environmentally flood control effort needs to be done such as retention basin. this study aims to plan the dimensions of retention basins from the central region of the Deli river. planning the volumje of retention basins made around Deli river is calculated using maximum daily rainfall data of Deli river area. maximum rainfall data can be obtained from Climatology Meteorology and Geophysies Agency (BMKG) Medan City or Dinas PSDA Medan. The maximum daily rainfall is calculated first then the volume, the retention basin construction can accommodate the excessive water discharge of the Deli River. from the results of 25 years rainfall period data processing with Nakayashu method obtained Qplan of 229 m3/s is used to design drainage channel plan. The obtained the capacity of retention basin at the center of 6462288 m3. Then the retention basin dimension planned with area of 2154096 m2 and depth of 3 m. "

"Studi ini dirancang untuk menggambarkan dinamika kehidupan pekerja kontrak Jawa di Deli, Sumatra Timur selama depresi ekonomi 1930-1942. Awal abad ke-20 menjadi awal masuknya sejumlah besar kuli Jawa ke perkebunan Sumatera Timur. Alasan merekrut kuli Jawa semakin sulit mendapatkan kuli dari Cina dan semakin meluas. Para kuli Jawa ini direkrut dari desa-desa Jawa miskin dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah diskusi tentang kesejahteraan kuli Jawa yang telah menurun sejak mereka bekerja di perkebunan. Depresi ekonomi yang melanda Sumatera Timur pada awal 1930-an membuat sosial ekonomi kuli Jawa semakin miskin dan lebih khusus kuli Jawa yang dipecat dari perkebunan. Kuli yang dipecat dari suatu tempat untuk mencari pekerjaan lain dengan bermigrasi ke kota dan beberapa digunakan oleh kuli yang tidak bekerja. Mereka yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Mereka yang melakukan kejahatan akhirnya dikirim kembali ke Jawa. Sementara itu, mantan kuli yang bekerja dengan baik dapat berbaur dengan penduduk asli Sumatera Timur. Dengan demikian, para mantan kuli yang berbaur dengan komunitas ini akan menjadi kelompok etnis terbesar di Sumatera Timur.

---

This study was designed to describe the dynamics of the life of Javanese contract laborers in Deli, East Sumatra during the economic depression of 1930-1942. The beginning of the 20th century became the beginning of the entry of large numbers of Javanese coolies into East Sumatra plantations. The reason for recruiting Javanese coolies was getting difficult to get coolies from China and increasingly widespread. These Javanese coolies were recruited from poor Javanese villages with the aim of getting better. This thesis uses historical research methods. The results of this study are discussions of the welfare of the Javanese coolies who have declined since they worked on the plantation. The economic depression that struck East Sumatra in the early 1930s made the socio-economic of Javanese coolies increasingly poorer and more specifically Javanese coolies who were fired from plantations. Coolie who was fired from a place to find another job by migrating to the city and some are used by coolies who do not work. Those who commit crimes to get money. Those who made the crime were eventually sent back to Java. Meanwhile, ex-coolies who work well can blend in with the native people of East Sumatra. Thus, the ex-coolies who blend in with this community will become the largest ethnic group in East Sumatra."

"ABSTRAKPelabuhan Belawan merupakan pelabuhan yang terletak di dekat Kota Medan, Sumatera Utara. Pada awal abad ke-19, Pelabuhan Belawan bukan merupakan pelabuhan yang besar dan penting. Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara dengan pendirian perusahaan-perusahaan perkebunan seperti Deli Maatschappij pada 1869, telah merubah Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan besar (Grote Haven) yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Perkembangannya semakin signifikan pada tahun 1930-an dimana Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar ketiga di Hindia Belanda. Artikel ini membahas mengenai bagaimanakah transformasi Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan besar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan Pelabuhan Belawan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah yang meliputi heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keberadaan perusahaan besar Deli Maatschappij yang memperkenalkan komoditi tembakau di pasaran internasional, telah membuat banyak negara asing menginvestasikan sahamnya bahkan membangun perusahaan perkebunan di wilayah Deli. Hubungan kerjasama dan jaringan perdagangan yang luas di antara pengusaha-pengusaha Singapura, Cina, Amerika, dan negara-negara Eropa Barat lainnya telah meningkatkan volume perdagangan dan pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Belawan. Peningkatan sektor perkebunan dengan variasi komoditi ekspor yang penting menjadi faktor berkembangnya Pelabuhan Belawan. Tahun 1938, Belawan telah menjadi pelabuhan utama di Hindia Belanda dengan jumlah tonase ketiga terbesar, setelah pelabuhan di Jakarta dan Surabaya."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."