Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Deregulasi di bidang penerbangan tahun |999 menambah persaingan yang semakin berat dalam bisnis penerbangan di Indonesia. Jumlah penumpang pesawat terbang pada saat deregulasi digulirkan sebanyak 6,6 juta orang, pada tahun 2003 telah mencapai 16 juta orang, bahkan tahun 2004 diperkirakan bisa menembus angka 20 juta penumpang. Sementara itu setelah kebijakan deregulasi penerbangan dilakukan, sudah 37 izin penerbangan dikeluarkan dan yang beroperasi 24 maskapai penerbangan. Dengan semakin banyaknya perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat, khususnya untuk angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Agar perusahaan penerbangan nasional dapat bertahan, bahkan bisa melakukan ekspansi usaha dengan baik, mereka harus membuat strategi pemasaran dengan menetapkan segmen pasar yang menjadi target. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut dilakukan penelitian dengan mengambil 131 responden terpilih umuk dianalisis. Dari hasil segmentasi dengan menggunakan analisis klaster terhadap variabel- variabel psikografi, terbentuk dua segmen pasar penerbangan yaitu "Peduli Harga" dan "Peduli Merck". Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa variabel demografi pendidikan yang membedakan konsumen dalam memilih segmen tersebut. Sedangkan segmentasi terhadap variabel-variabel perilaku dengan menggunakan analisis klaster terbentuk dua segmen pasar, yaitu "Pelayanan Bagus" dan "Harga Tiket Murah". Dari hasil analisis diskriminan, faktor demografi tidak mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih jenis pesawat terbang. Penciptaan nilai pelanggan untuk setiap segmen dilakukan dengan mengacu pada variabel-variabel psikografil perilaku yang membentuk segmen tersebut dan variabel-variabel demografinya.

---

Deregulation over aviation section in 1999 has tightened the competition in commercial aviation business in Indonesia. The amount of flight passengers has also increased from only 6.6 millions in 1999 - when the deregulation package was launched - to 16 millions in 2003, and it is predicted to reach 20 millions of passengers in 2004. Meanwhile, after the implementation of the deregulation package, there have been 37 airline licenses given and 24 airlines start their operation. With the increasing number of commercial aviation company, especially the domestic scheduled-commercial air transportation, the competition is becoming more and more tight. For that reason, in order to be able to survive and even able to expand the business well, national aviation companies have to set certain marketing strategies by defining the targeted market. To answer the needs, a research has been conducted by taking 131 selected respondents to be analyzed. The result of segmentation using cluster analysis toward psychographics variables has resulted two market segments of flight passenger; those are "Price-Concemed" and "Brand-Concemed". The discriminant analysis showed that the demographic variable "Educational Background" influences consumers in choosing the segments. On the other hand, segmentation toward behavioral variables by using cluster analysis has created two market segments; those are "Good Service? and "Low-Priced Tickets". The discriminant analysis over these segments showed that the demographic factors did not influence the consumer behavior in choosing the plane types. Creating customer value for every segment is conducted regarding to the psychographics, behavioral, and demographic variables that created the segments.

Abstrak :
Deregulasi ekonomi timbul pada saat kegiatan ekonomi membutuhkan perangkat pengaturan persaingan usaha yang cepat dapat mengatasi permasalahan, sementara di lain pihak proses penyusunan rancangan undang-undang banyak menemui kendala dan sulit untuk segera diproses menjadi undang-undang. Di dalam kerangka hirarki atau tata unit peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, yang termasuk deregulasi adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Iklim penanaman modal, khususnya penanaman modal asing secara langsung (direct investment) di Indonesia, juga membutuhkan perangkat deregulasi untuk pengaturan persaingan usaha. Hal ini antara lain telah ditempuh dengan dikeluarkannya PP No. 20/1994. Di samping itu, dalam periode tertentu telah dikeluarkan Keppres yang mengatur mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) sehingga bidang-bidang usaha tertentu yang masih menguasai hajat hidup orang banyak sesuai ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidak menjadi dikuasai oleh pihak asing. Pada kenyataannya deregulasi PP No. 2011994 bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di atasnya termasuk UU No. 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Berlangsungnya deregulasi di bidang hukum investasi, seperti DNI, terkadang tidak konsisten. Selain itu deregulasi yang diharapkan membuka persaingan di kalangan swasta, hanya menguntungkan beberapa kelompok usaha atau bahkan hanya pihak asing dan merugikan industri dalam negeri seperti Keppres No. 96/1995 yang menghambat pedagang eceran dalam negeri. Dengan demikian, dengan deregulasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Dikeluarkannya UU No. 5/1999 pada masakabinet reformasi pembangunan diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menerbitkan deregulasi ekonomi yang akan datang.

Abstrak :
Akumulasi modal yang terjadi dari waktu ke waktu sangat penting bagi perkembangan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi yang terjadi selain penting sebagai elemen perhitungan produk domestik bruto (PDB) dalam periode yang bersangkutan ; dengan adanya investasi yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut menjadi lebih tinggi pula. Selain itu dengan adanya investasi tersebut , menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang. Di dalam proses menjadi negara industri maju yang mampu bersaing dalam perekonomian internasional seperti yang digariskan dalam REPELITA juga di dalam KONSEP TINGGAL LANDAS , akumulasi modal yang terjadi merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut . Dengan adanya pertumbuhan investasi yang tinggi dapat memberi tanda bagi adanya penggunaan teknologi produksi yang selain menjadi semakin padat modal juga menjadi semakin canggih dalam rangka mencapai efisiensi produksi, terutama dalam sektor pabrikan (manufactur). Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 1973-1983, menunjukkan adanya pertumbuhan yang memuaskan sebagai sebuah negara yang baru.

Abstrak :
Sejak digulirkan tahun 1983 deregulasi dipandang oleh pemerintah dan swasta sebagai langkah kebijakan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Selama ini deregulasi lebih banyak dilihat dan dibahas dari kaca mata ekonomi dan politik. Sementara dari kaca mata hukum sedikit sekali. Padahal sebenarnya pembahasan dari sudut hukum sangat penting untuk dikedepankan mengingat kebijakan deregulasi dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut sistem hukum Indonesia setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut maka menjadi pertanyaan adalah; apakah deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UUD 1945; dan, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jawaban pertanyaan tersebut akan mengungkapkan: adakah deregulasi dilandasi oleh ide mewujudkan kesejahteraan umum; ide memenuhi kebutuhan nasional; dan faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi. Hasil penelitian ini membuktikan beberapa hal, yaitu : pertama Pemerintah Orde Baru sangat dominan dalam menentukan kebijakan demikian pula dalam menentukan kebijakan deregulasi; kedua, Kebijakan deregulasi sebagian besar tidak mencerminkan Pancasila sebagai Cita Hukum baik dalam fungsi kontitutif maupun regulatif; ketiga, tidak terungkap adanya ide untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karena ternyata deregulasi belum menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat; keempat, tidak terlihat bahwa deregulasi berakar atau menjabarkan pasal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; kelima, sebagai peraturan perundang-undangan ternyata deregulasi dari sudut bentuk sesuai dengan Sistem Hukum Nasional, sementara dan sudut isi sebagian tidak mencerminkan keterkaitannya dengan hukum tertulis yang lebih tinggi. Kenyataan terakhir ini diperlihatkan pula oleh pengabaian Politik Hukum Nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi yaitu; pertama, negara asing, lembaga internasional, dan investor asing; kedua, pendapat ahli dan kalangan universitas; ketiga, nilai pribadi yang disebabkan oleh kedekatan pribadi. Oleh karena itu perlu dibentuk badan yang berfungsi mengkaji kebijakan deregulasi baik yang lalu maupun yang akan datang atau dilimpahkan kepada badan yang sudah ada, yaitu DPA atau AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Abstrak :
The Government of Republic of Indonesia issued a package of deregulation policy in the public business dated May 19, 1994; it had been well known as Pakmei 1994. Palonei 1994 consists of some regulations, and it was intended to simplify the business regulation in order to arise the economic atmosphere to be conducive for economic development. The substance of Pakmei 1994 is the Government Regulation Number 20 of 1994 Re share ownership in companies established in the framework of foreign capital. The Article number 5 (1) of Regulation Number 20 of 1994 stated that the joint venture company between expatriate and Indonesian citizen and/or the Indonesian company had been allowed to conduct business activity in some fields which were categorized formerly as important for the State and the people. They were harbour, production and transmission as well as distribution of electric power for the public, telecommunication, shipping, aviation, drinking water, public railway, atomic energy, and mass media. Regardless of whether Pakmei 1994 opposing to the Constitution or pertaining to development age, Pakmei 1994 is a fascinating topic to discuss. This thesis is a result of the field research on the container port of Tanjung Priok Jakarta. The harbour business (including the container port) is one of nine kinds of business allowed to be conducted by the private company after Pakmei 1994. Prior to Pakmei 1994, no one nor private company to be allowed to conduct business of harbour. Pakmei 1994 hence considered as a fundamental institutional arrangement and as a revolutionary interpretation of the Article Number 33 of the Constitution thereof; and it means that the government monopoly in the harbour business is officially terminated. This thesis puts forth effort to ascertain the effect of Pakmei 1994 onto the harbour business especially the rise of container port of Tanjung Priok Jakarta after the issuance of Pakmei 1994; the highlights are: 1. the system of container port, Tanjung Priok. 2. the growth of container port business. 3. the container handling. 4. the some performances of container port, Tanjung Priok. There are some problems to solve concomitant to container port business at Tanjung Priok, if they are set aside then the valuable momentum of Pakmei 1994 should be wasteful.