Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"Dewan audit sebagai organ organisasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan good governance semakin penting perannya. Sejalan dengan itu tugasnya semakin berat, Tugas awal yang tadinya terbataspadaseleksi auditor eksternal dan pemantauanprosesaudit yang dilakukan, telah ditambah dengan tugas-tugas yang lebih luas dan kompleks yang ditujukan untuk menjamin ketepatan dan keandalan informasi keuangan organisasi, kecukupan sistem pengendalian internal dan kepatuhan organisasi kepada peraturan dan undang-undang. Enam perguruan tinngi negeri yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kini harus memiliki dewan audit. (Dalam RUU-Badan Hukum Pendidikan, ketentuan ini akan diberlaukan bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta). Fungsi dan tugas Dewan Audrt, hubungannya dengan lembaga-lembaga lain di universitas, rnekanisme kerjanya, pertanggungjawabannya, serta karakteristik unik perguruan tinngi yang harus menjadi perhatiannya dibahas secara singkat."

"Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut.Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut.Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal.In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company.From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method.From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelolaperusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifanalitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidakmempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabelkontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikanterhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to investigate the effect of proportions of independentcommissioners, independent directors and audit committee which is a corporategovernance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research,using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this studyis the proportion of independent commissioners, independent directors and auditcommittee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken fromthe PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significanteffect on firm value."