Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam meningkatkan pelayanan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Penjaringan. Kami dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi banjir, sehingga apabila musim hujan dan air laut pasang, selalu terjadi banjir. Untuk mengatasi genangan air tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan mengetahui kualitas playanan serta menyusun konsep pelayanan penanggulangan banjir oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara, dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan digunakan model servqual (service quality) yang terdiri dari 5 (lima) variabel : 1. Tampilan fisik (Tangible). 2. Ketanggapan dalam memberi Iayanan (Responsiveness). 3. Kemampuan mewujudkan janji (Reliabilify). 4. Kemampuan memberikan jaminan layanan (Assurance). 5. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat (Emphaly). Disamping itu dilakukan wawancara dengan masyarakat beserta tokoh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menanggulangi bahaya banjir. Dari hasil penelitian diketahui Kualitas Iayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat yang relatif baik adalah pada variable Assurance. Sedangkan pada variable lainnya (T angible, Responsiveness, Reliability dan Emphaty) kualitas Iayanan yang diberikan masih relatif rendah, yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan petugas, sarana dan prasarana yang dimiliki. Pelaksanaan pelayanan selama ini belum melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan banjir, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas Iayanan dan kepuasan masyarakat perlu memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah dan menanggulangi bahaya banjir."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.......This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya, masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan.......The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation. Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work Service and the Transportation Service."