Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKData dan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti halnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kaitan erat dengan data dan informasi. Pada era informasi saat ini, Perpusnas juga memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian salah satu misinya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional (e-Library) yang rencana aksinya telah dituangkan dalam Roadmap Grand Desain e-Library 2010-2014. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa rencana aksi yang belum tercapai, salah satunya adalah pembuatan Disaster Recovery Plan (DRP) pada tahun 2011. Hal ini disebutkan di dalam Laporan Evaluasi Teknis Implementasi dan Quality Assurance (QA) terhadap implementasi e-Library yang dilakukan oleh Tim Independen pada tahun 2013 dengan rekomendasi agar DRP dapat disusun.Penelitian dilakukan untuk menghasilkan rancangan DRP pada organisasi di bidang perpustakaan. Rancangan DRP tersebut dilakukan dengan mengadopsi tahap-tahap pembuatan DRP pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan NIST SP 800-34 sebagai panduannya. Tahapan perancangan DRP terdiri dari project initiation, risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan pengembangan DRP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode value chain.Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang sesuai dengan kondisi di Perpusnas, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).

---

ABSTRACT

Data and information is very required by an organization in running its business process, like National Library of Indonesia, one of the government agencies which closely related to data and information. Nowadays, in this information era, National Library of Indonesia also utilise and apply information tehcnology in processing data and presenting the information to support of business process and achievement one of the its missions. It could be realize in the development of national digital library (e-library), its action plan have been written down in a 2010-2014 Grand Design of e-Library. But in the implementation, there were several actions have not reached, one of them is making Disaster Recovery Plan (DRP). It is mentioned in the implementation technical evaluation report and also quality assurance report by 2013 Independent Team. They recommended that DRP may be prepared.

This research conducted to produce DRP design for library were performed using NIST SP 800-34 rev. 1 framework as a reference and some relevant previous researches about DRP. DRP design stage consist of project initiation, risk assessment, business impact analysis (BIA), identification preventive control, development mitigation strategies, and development the DRP itself. This research uses a qualitative method with conducting questionnaires and interviews for data collection. While the analysis is performed using the value chain.

Result from DRP design is expected as an effort to maintain the continuity of the business and can further be used as a reference for the development Disaster Recovery Center (DRC)."

"Disaster Recovery Plan (DRP) adalah rancangan rencana yang fokus kepada sistem informasi untuk melakukan pemulihan target sistem, aplikasi, atau infrastruktur di lokasi alternatif setelah kondisi darurat. Bank XYZ yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dibantu oleh konsultan independen melakukan Current Assessment Recoverability & Resiliency (CARR) tahun pada 2019. Berdasarkan hasil CARR, masih terdapat kesenjangan implementasi DRP Bank XYZ dengan standar leading practice, yaitu belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) untuk komunikasi suara. Pentingya komunikasi suara dibutuhkan untuk membantu hubungan penting antara lokasi pemulihan dan lokasi lain, dimana informasi perlu disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan efektif, dengan semua saluran komunikasi yang ada. Oleh karena itu, disusunlah rancangan DRP komunikasi suara menggunakan framework BCI GPG 2018 dan penentuan strategi pemulihan berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies dan action research. Pengumpulan data berdasarkan studi literatur, dokumen internal hasil CARR, dan wawancara stakeholder terkait dengan proses komunikasi suara di Bank XYZ. Dari penelitian ini diperoleh dokumen DRP komunikasi suara yang sesuai dengan kebutuhan Bank XYZ. Tujuan adanya dokumen DRP tersebut, kesenjangan penilaian CARR dapat dipenuhi dan proses pemulihan bencana terkait proses operasional komunikasi suara Bank XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan....... Disaster Recovery Plan (DRP) is a design plan that focuses on information systems to perform recovery of system targets, applications, or infrastructure in alternative locations after an emergency. Bank XYZ, which is one of the largest banks in Indonesia, assisted by independent consultants conducted a Current Assessment Recoverability &Resiliency (CARR) in 2019. Based on CARR's results, there is still a gap in the implementation of DRP Bank XYZ with leading practice standards, namely not having a Disaster Recovery Plan (DRP) for voice communication. The importance of voice communication is needed to help communicate between recovery sites and other locations, where information needs to be delivered in a timely, efficient, and effective manner, with all existing communication channels. Therefore, voice communication DRP was designed by using BCI GPG 2018 framework and recovery strategy based on NIST SP 800-34 Rev.1 tailored to the needs of the organization. This research is a qualitative study which is included in case studies and action research. Data collection is based on literature studies, internal documents from CARR results, and stakeholder interviews related to the voice communication process at Bank XYZ. From this study, a voice communication DRP document was obtained that was suitable with the needs of Bank XYZ. Benefit of DRP document, CARR's assessment gap can be fulfilled and the disaster recovery process related to the operational process of Bank XYZ's voice communication can run quickly, directed, and precisely so that the impact of the disaster can be minimized."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."

"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

---

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.

From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.

This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.

Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.

The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC."

"PT XYZ adalah salah satu maskapai penerbangan yang berasal dari Indonesia. Hub utama dari PT XYZ terletak di Bandar Udara Internasional ABCD. Salah satu target perusahaan pada tahun 2015 adalah pencapaian On-Time Performance OTP sebesar 85 . Untuk dapat mencapai target tersebut, PT XYZ perlu memiliki sistem yang mampu mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya. Bencana merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem tersebut. Untuk meminimalkan dampak dari bencana, diperlukan adanya rencana pemulihan bencana yang baik berupa Disaster Recovery Plan DRP dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP yang sesuai untuk kegiatan operasional PT XYZ di Bandar Udara Internasional ABCD. Perancangan DRP dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan NIST SP 800-34 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies research dan action reseach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara dengan para pengguna sistem pendukung kegiatan operasional, serta observasi aset-aset yang dimiliki PT XYZ. Dari penelitian ini, diperoleh rancangan dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi operasional PT XYZ di Bandar Udara ABCD. Dengan adanya DRP, proses pemulihan bencana yang dilakukan oleh PT XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.Kata kunci: bencana, pemulihan bencana, rencana kontingensi, Disaster Recovery Plan

---

PT XYZ is an airline from Indonesia. The main hub of PT XYZ is located at ABCD International Airport. One of the company 39;s target in 2015 is to achieve 85 of On-Time Performance OTP . In order to achieve it, PT XYZ needs to have a system capable of supporting its operational activities. Disaster is one of the factors that can cause disruption to the system. To minimize the impact of the disaster, it is necessary to have a good Disaster Recovery Plan DRP to deal with the disaster. The objective of this research is to design DRP suitable for PT XYZ operational activities at ABCD International Airport. DRP design is referring to NIST SP 800-34 adjusted to the needs of the organization. This research is a qualitative research including case study research and action reseach. Data collection is done through literature study, interviews with users of support system of operational activities, and observation of assets owned by PT XYZ. From this research, the draft of DRP document according to operational condition of PT XYZ at ABCD International Airport was design. With the DRP, the disaster recovery process undertaken by PT XYZ can be done quickly, direct, and precisely so that the impact of disasters can be minimized. "

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens."

"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recover y center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifa n core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara mengkonsolidasikan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimalkan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

---

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information dan comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."

"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recovery center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifan core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara meng- konsolidasi kan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa meng- mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimal kan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

---

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information and comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

......National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."