Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) untuk menghapus diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tionghoa khususnya menghapus praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KBI dalam upaya penghapusan diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tioghoa khususnya penghapusan praktik SBKRI dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan konsep diskriminasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah KBI melakukan tiga cara dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi, melalui framing, serta melalui jejaring. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang berbeda dan saling melengkapi antara KBI dan Ornop-Ornop. Dari peran yang dilakukan, KBI berhasil mengangkat isu diskriminasi hingga draft RUU Kewarganegaraan baru diangkat kembali. Sedangkan Ornop-Ornop berperan dalam merumuskan RUU Kewarganegaraan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan KBI dan Ornop-Ornop berhasil dengan lahirnya UU Kewarganegaraan baru. ......This reaserch examines the role of Indonesian Badminton Community (KBI) to remove institutional discrimination against the people of Chinese descendants in particular removing SBKRI practice. The research focuses on answering how the KBI role in efforts to eliminate institutional discrimination against the people of Chinese descendants and how the results are. This research is an explanatory research that uses qualitative methods. This research employs new social movement theory and the concept of discrimination. The KBI utilize three ways to eliminate the discrimination, through advocacy, framing, as well as networking. This research showed the diffrerent role and completing between KBI and NGOs. KBI has role on the new Citizenship draft back so then be discussed by the parliament. While NGOs also had role in making the new Citizenship law established. The research concluded that the struggle of KBI and NGOs succeeded with the new Citizenship Act passed.

Abstrak :
Undang-undang nomor 5 tahun 1999 sebagai kebijakan publik hendaknya dilaksanakan dengan memperhatian landasan idiil-nya yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya (had the public in mind). Kekurangan dan kelebihan UU No.5/99 beserta implementasinya harus dipandang secara aktual. Kondisi undang-undang tersebut-harus selalu dicermati agar kehadirannya dapat memenuhi tuntutan stakeholder dan mampu memenuhi tuntutan lingkungan usaha yang bergerak dinamis serta untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Graham dan Richardson (1997), menyimpulkan bahwa yang menjadi perhatian utama hukum persaingan adalah praktek bisnis yang restriktif dan penyalagunaan kekuatan pasar. Oleh karena itu menurut Graham dan Richardson (1997), kebijakan persaingan seharusnya berorientasi pada upaya pencegahan berbagai tindakan balk yang berasal dari perilaku perusahaan maupun kebijakan publik yang dapat merusak proses persaingan. Hukum persaingan hendaknya juga tidak ditujukan untuk mencegah perusahaan menjadi besar, tetapi lebih berorientasi pada pengawasan terhadap perilaku antikompetitif setiap perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya, baik untuk meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar yang telah dimilikinya. Perkel (1998) dan Turner (1969) juga menyarankan implementasi kebijakan persaingan hendaknya lebih sebagai alat dengan batasan persaingan yang tidak kaku, karena keberadaan monopoli tidak selamanya berdampak negatif terhadap ekonomi dan keadilan. Artinya analisa anti persaingan tidak terbatas pada ukuran perusahaan absolute atau relative atau pada posisi pasar, tetapi juga analisa terhadap perilaku pelaku usaha dan dampaknya terhadap persaingan. Perusahaan dominan akan berperilaku kompetitif jika pasarnya contestable dengan hambatan masuk yang rendah. Demzet (1994), menambahkan bahwa perusahaan dengan tingkat efesiensi yang baik secara umum akan melakukan ekspansi pasar. Meningkatnya konsentrasi da!ani pasar yang terbuka, dapat merupakan hasil dari persaingan yang efesien. Menurut penulis, advokasi UU No.5/99 terhadap persaingan usaha di Indonesia masih didominasi oleh pemikiran yang didasari pendekatan struktur, dimana konsentrasi pasar dianggap memiliki korelasi positif dengan perilaku aritikompetisi para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan market power dan pangsa pasarnya. dengan demikian, untuk mencegah atau menghindari perilaku antikompetisi pelaku usaha, maka penguasaan pangsa pasar oleh setiap pelaku usaha harus dibatasi agar pasar tidak terkonsentrasi hanya pada sedikit pelaku usaha dengan penguasaan pangsa pasar yang dominan. Orientasi UU No.5/99 sebagai implementasi kebijakan persaingan lebih sebagai instrumen untuk menciptakan dekonsentrasi pasar. Hal tersebut tampak jelas pada "tujuan kebijakan persaingan" yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan posisi dominan melalui pemanfaatan kekuatan pasar yang dapat saja dilakukan oleh sebuah perusahaan dominan dalam suatu pasar relevan bersangkutan. Pendekatan struktur dalam UU No.5/99 yang berorientasi pada konsentrasi pasar sebagai indikator ada tidaknya pemusatan kekuatan ekonomi tentunya akan menjadi dasar identifikasi KPPU terhadap suatu kasus yang dinilai atau dilaporkan sebagai perilaku anti persaingan. Dalam hal ini, model pendekatan yang berorientasi pada dekonsentrasi pasar jugalah yang akan menjadi dasar analisa KPPU dalam menyimpulkan dan memutuskan berbagai kasus anti persaingan yang ditanganinya. Selain itu, menurut penulis, di dalam UU No.5/99 juga terdapat beberapa pasal tentang perilaku perusahaan dominan yang tidak ditetapkan dengan pendekatan perilaku yang tepat. Beberapa pasal tersebut antara lain 1. Pasal 6 (enam) UU. No.5/99 tentang Diskriminasi Harga, 2. Pasal 7 (tujuh) UI) No.5/99 tentang Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar, 3. Pasal 15 (lima betas) ayat 2 (dua) tentang Tying, dan 4. Pasal 25 (dua puluh lima) UU No.5/99 tentang-Posisi Dominan. Sebagai suatu yang relatif baru di Indonesia dan dalam rangka menformulasikan suatu format dan implementasi kebijakan persaingan yang tepat, maka perlu dikaji apakah pendekatan struktur daiam UU No.5/99 yang dijadikan sebagai dasar analisa dan penanganan berbagai kasus yang dianggap menghambat persaingan masih relevan. Perkernbangan ekonomi, politik dan sosial yang dinamis perlu dipahami untuk dapat pada suatu saat dituangkan sebagai perubahan UU No. 5/99. Penulis berpendapat, pendekatan struktur semata tidak mampu mencakupi seluruh aspek persaingan usaha di industri modern seperti sekarang ini. Pada suatu industri tertentu di pasar oligopoli, dimana barang atau jasa yang diproduksi bersifat sensitif terhadap skala produksi, dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menghasilkan biaya satuan (marginal cost) yang rendah. Perusahaan dominan pada jenis industri seperti ini seharusnya tidak dipermasalahkan, apalagi hanya didasari analisa pendekatan struktur. Hal terpenting yang perlu diadvokasi UU No.5/99 melalui KPPU adalah menjaga pasar dari perilaku bisnis perusahaan yang bersifat restriktif dan membatasi persaingan, serta meminirnalisasi hambatan masuk dalam suatu industri tanpa harus memecah konsentrasi pasar menjadi struktur yang lebih atomistic. Selain itu, pengaturan perilaku perusahaan dominan dalam UU No.5/99 hendaknya dilakukan dengan pendekatan perilaku yang tepat. Pengaturan perilaku perusahaan dominan dengan pendekatan yang kurang tepat justru dapat menjadi disincentives bagi perusahaan-perusahaan tersebut daiam mengembangkan usahanya. Perusahaan akan membatasi total output, inovasi, aan pengemhangan teknologinya, karena khawatir akan timbulnya penguasaan pasar yang besar yang berarti melanggar hukum persaingan. Hal tersebut tentunya akan mengakibatken inefesiensi dalam industri bersangkutan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan perilaku berbasis teori ekonomi mikro dan orgarisasi industri sebaiknya digunakan bersama-sama dengan pendekatan struktur dalam mengidentifikasi dan menganalisa berbagai kasus anti persaingan yang terkait dengan perilaku perusahaan dominan. Analisa dengan menyertakan pendekatan perilaku yang tepat diharapkan mampu menghasilkan suatu kesimpulan dan keputusan yang lebih komprehensif dan lebih tepat dalam penanganan berbagai kasus anti kompetisi yang terkait perilaku perusahaan dominan. Dengan demikian tujuan utama hukum persaingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui efesiensi pasar dapat tercapai.

Abstrak :
ABSTRAK
\ minoritas group kerap kali menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pengalaman Gorontalo selama menjadi bagian dari propinsi Sulawesi Utara, diskriminasi akibat dominasi etnis ini berwujud dalam rekruitmen politik dalam jabatan ? jabatan public, distribusi anggaran, pembangunan dan sector lainnya. Persoalan diskriminasi ini menjadi salah satu faktor penting yang memicu terjadinya tuntutan pembentukan propinsi Gorontalo dengan memanfaatkan momentum pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pengalaman Gorontalo, pembentukan propinsi Gorontalo yang lepas dari propinsi induk, Sulawesi Utara tidak hanya syarat - syarat administratif yang diatur dalam UU, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses politik baik yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses politik inilah yang akan memberikan penekanan tersendiri bagi para pengambil keputusan politik di tingkat nasional, apakah akan menyetujui pembentukan Propinsi Gorontalo atau justru menetapkan Gorontalo sebagai bagian dari wilayah Propinsi Sulawesi Utara dengan status daerah otonom kabupaten/kota. Merujuk deskripsi diatas, maka penelitian ini selanjutnya akan memfokuskan pada sejumlah permasalahan penelitian sebagai berikut :Pertama, bagaimana latar belakang pembentukan propinsi Gorontalo sehingga terpisah dari propinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah induk? Kedua, bagaimanakah peranan kelompok etnis Gorontalo dalam perjuangan politik pembentukan Propinsi Gorontalo? Ketiga, bagaimanakah perkembangan Propinsi Gorontalo pasca pemekaran? Penelitian ini bertujuan; mengetahui faktor ? faktor yang menjadi latar belakang gagasan pembentukan propinsi Gorontalo, peranan politik kelompok etnis Gorontalo dalam memperjuangkan pembentukan propinsi Gorontalo dan dinamika politik yang berlangsung selama proses politik pembentukan propinsi Gorontalo Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif dan eksplanasi. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah metodologi yang menemukan pengetahuan tentang objek research pada suatu masa tertentu dengan cara mengumpulkan data berupa kata ? kata, gambar dan bukan angka ? angka. Pendekatan teoritik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori partisipasi politik, teori otonomi daerah dan desentralisasi, serta teori konflik dominasi etnis. Hasil penelitian adalah sebagai berikut; Pertama, bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang tuntutan masyarakat atas pembentukan propinsi Gorontalo, pertama, isu desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen peningkatan partisipasi dan pembangunan daerah telah mendorong masyarakat untuk mengekspresikan tuntutan politiknya, kedua, diskriminasi dalam rekruitmen politik jabatan ? jabatan strategis dalam pemerintahan. Ketiga, ketimpangan distribusi anggaran dan pembangunan di Gorontalo. Peran politik etnis Gorontalo ini diwujudkan dalam bentuk; pertama, penggalangan dukungan dan mobilisasi politik baik di lingkup lokal maupun nasional, kedua, pembentukan organisasi persiapan guna mengorganisir seluruh kegiatan politik, dan ketiga, pembentukan pemerintahan persiapan propinsi Gorontalo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, terjadi dominasi etnis Minahasa atas etnis Gorontalo selama pemerintahan propinsi Sulawesi Utara. Kedua, redistribusi kekuasaan menjadi resolusi konflik akibat konflik antara Minahasa sebagai dominan group dan Gorontalo sebagai minoritas group. Ketiga, peran politik etnis Gorontalo diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik otonom. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pertama, dalam konteks pembentukan propinsi Gorontalo maka konflik politik akibat diskriminasi politik yang dilakukan oleh dominan group tidak selamanya memicu ketegangan sosial di tingkat massa akar rumput, temuan penelitian justru memperlihatkan karakteristik etnis Minahasa dan Gorontalo terutama di level elit mampu melakukan mediasi konflik secara efektif dengan mendukung proses redistribusi kekuasaan melalui pembentukan struktur politik baru berupa propinsi Gorontalo. Redistribusi kekuasaan sebagai resolusi konflik dalam pembentukan propinsi Gorontalo merupakan penjelasan teoritik yang efektif dalam memediasi konflik kekuasaan. Kedua, merujuk pada bentuk partisipasi politik etnis Gorontalo maka merupakan partisipasi politik otonom yang dilakukan oleh masyarakat yang memang memiliki kesadaran sejarah dan visi tentang kemampuan mereka dalam membangun Gorontalo jika berdiri sebagai propinsi tersendiri sebagai penerapan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, teori partisipasi politik dan desentralisasi dapat memadai untuk menjelaskan proses politik pembentukan propinsi Gorontalo

Abstrak :
Literatur mengenai hubungan upah dan berat badan di Indonesia belum menemukan bukti mengenai diskriminasi upah berdasarkan berat badan. Dengan menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5, penelitian ini menganalisis hubungan antara berat badan dan upah serta mengidentifikasi diskriminasi yang dikaitkan dengan weight-wage gap dengan mengontrol berbagai covariate. Hasil menunjukkan bahwa terdapat weight premium untuk pria dan sebagian dari premium tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan modal manusia. Di sisi lain, wanita yang underweight menerima upah lebih rendah dibandingkan yang tidak underweight. Dekomposisi Oaxaca-Blinder mengindikasikan bahwa weight-wage gap yang dialami oleh pria dan wanita disebabkan oleh unexplained differences, yang mengarah pada adanya diskriminasi. Menggunakan model dengan interaksi, saya menemukan bahwa pria dan wanita mengalami statistical discrimination berdasarkan berat badan. Hasil regresi hanya robust untuk model pria menurut heterogeneity analysis, sedangkan coefficient stability test menunjukkan bahwa tidak ada hasil regresi yang robust. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa menambahkan covariate dapat mengurangi overestimation dari unexplained factors yang berkaitan dengan weight-wage gap. ......Literature on the weight-wage relationship in Indonesia shows inconclusive evidence on the existence of weight-based discrimination. By utilizing the Indonesia Family Life Survey (IFLS) Wave 5, this study examines the relationship between body weight and wages and identifies the discrimination attributed to the weight-wage gap by controlling multiple covariates. The finding shows that weight premium exists for men and some of the premia can be explained by human capital differences. On the other hand, underweight women receive less wages compared to non-underweight women. The Oaxaca-Blinder decomposition indicates that the weight-wage gap for men and women is due to unexplained differences, which pointed to discrimination. Using interaction models, I found that both men and women suffer from weight-based statistical discrimination. The regression results are only robust for men according to heterogeneity analysis, while the coefficient stability test shows that none of the regressions are robust. Nevertheless, the analysis suggests that adding covariates reduces the overestimation of the unexplained factors attributed to the weight-wage gap.

Abstrak :
Intended for undergraduate/graduate courses in Employment Law and introductory para legal courses. Integrating cases, theory, and commentary, this book provides students with a discussion of the important issues in employment discrimination law. It gives students access to the key cases and statutes in this area, useful hypotheticals, and more.

Abstrak :
On discriminination against women in Indonesia and its implementation of the U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women