Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penetapan kegiatan e-commerce sebagai suatu BUT di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sampai saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengenaan pajak atas enhasilan dari kegiatan e-commerce tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Menganalisis kriteria server dan atau website yang dapat dikatakan sebagai BUT di Indonesia dan menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam penetapan e- commerce sebagai BUT di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ketentuan pasal 2(5) huruf p UU PPh mengenai BUT E-commerce yang mengisyaratkan bahwa dedicated server sebagai suatu fixed place of business di Indonesia memiliki beberapa criteria yang sampai saat ini belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan UU PPh, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam OECD Model dan terdapat permasalahan dalam penetapan server sebagai BUT di Indonesia, diantaranya adalah sistem administrasi perpajakan yang terdapat di Indonesia dan pengawasan yang masih sangat sulit untuk diselenggarakan di Indonesia mengingat kecanggihan teknologi di Indonesia masih terbatas oleh sistem.

---

This study discusses the analysis of e-commerce activities are determined as a Permanent Establishment in Indonesia in accordance with Law No. 36 Year 2008 on Income Tax which, until now there has been no further guidelines regarding the criteria and the imposition of taxes on income from these e-commerce activities. The objective is to find out how to analyze the criteria and the server or website that can be said to be a Permanent establishment in Indonesia and analyze any problems that arise in the determination of e-commerce as a PE in Indonesia. This study is a descriptive qualitative research. The provisions of article 2 (5) Income Tax Act regarding the letter p PE on E-commerce which suggests that the dedicated server as a fixed place of business in Indonesia has several criteria, which until now has not been stipulated in the guidelines of the Income Tax Act, refers to the provision contained in the OECD model and there are problems in determining the server as a PE in Indonesia, including tax administration systems found in Indonesia and supervision is still very difficult to be held in Indonesia because of sophisticated technology in Indonesia is still limited by the system."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab portal terhadap webvertising melalui e-commerce di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi in casu internet merupakan tulang punggung bagi e-commerce. Potensi yang ditawarkan e-commerce sangat besar salah satunya adalah melalui webvertising yaitu iklan melalui web yang erat hubungannya dengan dunia usaha yaitu sebagai jembatan bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam praktiknya terdapat webvertising yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap konsumen.

---

This thesis is about the portals’s responsibilities to webvertising through e-commerce in Indonesia. This is a normative research with constitutional approach. The development of information technology, in this case internet is very essential to e-commerce. E-commerce offers a great potensials such as webvertising (advertising through web) which has a close relation with the business world as a media between agent and consumers. However pratically, there are some illegal webvertising which have caused great losses to the consumers."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang datang bersamaan dengan globalisasi mengharuskan Pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap-siap dalam menghadapinya. E-commerce yang merupakan salah sutu bentuk dari perkembangan tersebut, makin marak dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat Indonesia maupun dunia.Perkembangan teknologi tersebut harus diikuti oleh pembuatan kebijakan, karena aplikasi dari teknologi informasi tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas maupun hubungan antar warga masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan elektronis ini menimbulkan banyak masalah terutama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh dunia. Aspek-aspek yang terkait dalam kebijakan publik tidak hanya bersifat nasional maupun regional, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan internasional dan hubungan antar bangsa. Hal yang paling penting dalam bidang pengaturan adalah pengambilan kebijakan umum dalam sebuah negara, yaitu bagaimana cara suatu pemerintahan mengatur "dunia maya" tersebut.Khusus untuk transaksi E-commerce, hal yang harus mendapat perhatian adalah faktor keamanan dalam sebuah transaksi elektronis. Untuk dapat memahami ruang lingkup dan kerangka berpikir dalam kebijakan teknologi informasi ini, dibutuhkan konsep-konsep tentang globalisasi, kebijakan publik, teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya, aplikasi dalam bisnis, komputerisasi serta masyarakat informasi. Setelah memahami konsep-konsep tersebut, selanjutnya harus dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan secara nasional serta aspek-aspek yang terdapat dalam transaksi e-commerce dan indikator yang dapat mempengaruhi signifikansi kebutuhan pengaturan masalah keamanan dalam bertransaksi. Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan nasional dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta koordinasi dalam pengembangan kebijakan umum mengenai kegiatan internal. Selain itu Pemerintah juga harus melindungi keamanan transaksi elektronis dengan kebijakan dan peraturan yang ada, sekaligus merumuskan dan mengkaji kemungkinan lain yang dapat mengganggu transaksi melalui media elektronik ini, sampai dibentuknya kebijakan yang melindungi keamanan bertransaksi."