Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buku ini ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan, isu, dan gagasan yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata dengan obyek yang tersebar di seluruh nusantara. selain pengeluaran dari wisman, aktivitas pariwisata yang dilaksanakan oleh wisatawan nusantara (wisnus) juga memutar ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu ambil inisiatif mengajak pemangku kepentingan swasta dan masyarakat untuk turut serta mengembangkannya. Suatu destinasi wisata berorientasi global atau di lingkup daerah dapat dikatakan siap dikunjungi wisman atau wisnus apabila lokasi wisata tersebut sudah siap dari aspek infrastruktur dan fasilitas dasar ke dan di lokasi seperti jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi; sumber daya manusia (SDM) di sekitar destinasi wisata siap menerima kedatangan wisatawan; dan destinasi wisata selain menyajikan daya tarik utamanya juga memiliki atraksi dan produk yang khas. kesiapan tersebut merupakan syarat keharusan agar destinasi wisata dapat secara berkelanjutan menjadi objek wisata favorit atau unggul yang selalu dikunjungi

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACT
The development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore.

Abstrak :
Ekonomi digital sekarang ini memiliki penggerak utama berupa data untuk pelaku usaha menjalankan usahanya Pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai dampak yang akan timbbul akibat dari kepemilikan Big Data yang besar oleh pelaku usaha pada era ekonomi digital. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan adanya potensi terjadinya praktik diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data tersebut. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dan potensi adanya diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data yang dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha terlebih pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum  normatif dengan mengkaji penerapan hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dampak yang timbul akibat kepeilikan Big Dataapabila dilihat dari hukum persaingan usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan membuat iklim persaingan menjadi lebih baik. Namun disisi lain hal tersebut apabila diikuti oleh niat buruk dari pelaku usaha dapat mengakibatkan dampak yang menjatuhkan pelaku usaha pesaingnya. Salah satunya pelaku usaha dapat dengan lebih mudah menerapkan praktik diskriminasi harga kepada pembeli atau konsumennya. Dalam menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda pelaku usaha memerlukan informasi yang akurat untuk mengetahui harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Oleh sebab itu peran Big Data yang dimiliki oleh pelaku usaha akan berpengaruh tehadap basis data yang menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha. Kepemilikan Big Data memiliki sisi positif dan negatif untuk persaingan usaha tergantung kepada motif dari pelaku usaha itu sendiri apabila dilihat dari sisi hukum persaingan usaha yang ada. Hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terkait penerapan diskriminasi harga yang diatur. ......Today's digital economy has the main driver in the form of data for business actors to run their business. The main issues that will be discussed are the impacts that will arise as a result of large Big Data ownership by business actors in the digital economy era. It is feared that this could raise the potential for price discrimination practices due to Big Data ownership. This writing aims to find out more about the impact and potential for price discrimination due to ownership of Big Data from the point of view of business competition law, especially Law Number 5 of 1999. The research that will be carried out is normative legal research by examining the application of law to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and other related laws and regulations. The impacts arising from the ownership of Big Data when viewed from the business competition law can assist business actors in developing their business and create a better competitive climate. But on the other hand, if this is followed by bad intentions from business actors, it can have an impact that brings down competing business actors. One of them is that business actors can more easily apply price discrimination practices to their buyers or consumers. In setting different prices to different consumers, business actors need accurate information to find out the price consumers are willing to pay. Therefore, the role of Big Data owned by business actors will affect the database which is a source of information for business actors. Ownership of Big Data has positive and negative sides for business competition depending on the motives of the business actors themselves when viewed from the existing business competition law. This must be further proven whether this can be said to be an act of violation related to the application of regulated price discrimination.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia dan Faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan kebijakan penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia. Analisis penentuan status BUT didasarkan pada kebijakan SE-04/PJ/2017, PMK 35/PMK.03/2019, Perppu 1 Tahun 2020 serta kesesuainnya dengan tax treaty yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SE-04/2017,PMK-35/2019 dan perppu 1 tahun 2020 belum dapat diterapkan untuk dapat menimbulkan adanya BUT pada MNC berbasis OTT di Indonesia. SE-04/2017 dan PMK-35/2019 masih menjadikan UU PPh sebagai sumber rujukan terkait penentuan BUT dimana UU PPh masih terbatas pada physical presence untuk menentukan BUT, sementara itu regulasi Perppu 1 Tahun 2020 juga belum dapat diterapkan untuk menentukan BUT pada aktivitas bisnis MNC berbasis OTT, karena ketentuan Significant Economic Presence yang merupakan nexus rules untuk menetapkan BUT pada MNC berbasis OTT bertentangan dengan ketentuan BUT yang terdapat dalam tax treaty yang masih berdasarkan pada physical presence. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yaitu, global konsensus atas inclusive framework, Renegosiasi tax treaty melalui instrumen bilateral ataupun multilateral, dan adanya sinergisitas antara lembaga pemerintah. ......This thesis aims to analyze the determination of the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia and the factors that can support the implementation of the policy for determining the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia. Analysis of determining PE status is based on policies SE-04 / PJ / 2017, PMK 35 / PMK.03 / 2019, Perppu 1 of 2020 and its compliance with applicable tax treaty. This research uses a qualitative approach. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with sources relevant to the issues raised. The results of this study concluded that SE-04/2017, PMK-35/2019 and Perppu 1 of 2020 could not be applied to be able to cause PE in OTT-based MNCs in Indonesia. SE-04/2017 and PMK-35/2019 still make the Income Tax Law as a reference source related to determining BUT where the Income Tax Law is still limited to physical presence to determine PE, meanwhile Perppu 1/2020 regulations also cannot be applied to determine PE in business activities MNC is based on OTT, because the provisions of the Significant Economic Presence which are the nexus rules for establishing PE on OTT-based MNC are in conflict with the PE provisions contained in the tax treaty that are still based on physical presence. The government also needs to consider various supporting factors namely, global consensus on inclusive frameworks, tax treaty renegotiation through bilateral or multilateral instruments, and the existence of synergy between government institutions.

Abstrak :
Buku ini merupakan tulisan dari empat ornag peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 9DPR RI).

Abstrak :
Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional,pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara.

Abstrak :
Ekonomi digital di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ekonomi digital di DKI Jakarta adalah dengan melakukan kolaborasi antar sektor yang dapat dilihat pada smart economy dalam Jakarta Smart City melalui program JakPreneur. Peneliti menggunakan konsep collaboration dynamics (Emerson dan Nabatchi, 2015) yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu principled engagements, shared motivation, dan capacity for joint action. Metode dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki keterikatan dan merupakan siklus yang berulang sehingga mulai dari prinsip awal hingga keputusan dan/atau tindakan yang hendak diambil adalah hasil kesepakatan bersama para aktor yang terlibat. Collaboration dynamics juga menggambarkan bahwa dimensi pada principled engagements para aktor saling menyamakan tujuan sebelum akhirnya dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kemudian pada dimensi shared motivation para aktor saling proaktif dalam membangun modal sosial melalui PKS yang menjadi arahan dari pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada dimensi capacity for joint action para aktor saling mempertahankan kinerja kolaborasi yang mana akan memperkuat dimensi-dimensi lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan dalam berkolaborasi, para aktor dapat mengatasi permasalahan melalui komunikasi yang intensif dan evaluasi berkala. ......Digital economy in DKI Jakarta is one of the importance aspect that need to be concerned due the technology advances has developed very fast. Thus, one of certain ways to manifesting the digital economy in DKI Jakarta is by collaborate in any sectors that can be seen in the smart economy of Jakarta Smart City through the JakPreneur program. Researcher used the concept of collaboration dynamics (Emerson and Nabatchi, 2015) that has three main dimensions, namely principled engagements, shared motivation, and capacity for joint action. Researcher used post-positivist paradigm for research methods by using in-depth interviews and literatures study. The result of this research showed that each dimensions has an attachment and is a recurring cycle so starting from the initial principleds to the decisions and / or actions that might be taken are the result of mutual agreement of the involved actors. Collaboration dynamics also described in principled engagements dimension each actors equalize their goals before finally pouring it into the Cooperation Agreement (PKS). Then in shared motivation dimension each actors mutually proactive to build the social principal through the PKS which is the direction of the implementation of the collaboration. While in capacity for joint action dimension, each actors mutually maintain collaboration performance which will strengthen the other dimensions.Though there are a lot of variety in collaboration, each actors can overcome the problem through the intensive communication and by periodical evaluation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACT
This study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia.