Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas prosedur audit piutang yang dilakukan oleh KAP XYZ terhadap PT DEF Perusahaan Efek. Perlakuan akuntansi pada perusahaan efek didasarkan pada Peraturan Akuntansi Perusahaan Efek PAPE. Piutang pada perusahaan efek merupakan akun yang menjadi komponen aset terbesar perusahaan dan memiliki risiko yang tinggi. Prosedur audit yang dilakukan oleh KAP XYZ sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor tidak menemukan adanya salah saji material dalam laporan keuangan PT DEF. Meski demikian, terdapat isu mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada akun Piutang Nasabah PT DEF.......The focus of this study is related to audit procedures on receivables performed by KAP XYZ to PT DEF Securities Company . Accounting policy for Securities Company must be followed PAPE. Receivables on securities company is the dominant component on company 39 s asset dan account with high risk. Audit procedures performed by KAP XYZ have complied with the standards. Auditor didn rsquo t find any material misstatement on PT DEF rsquo s financial statement. Though, there is an issue related to allowance for doubtful account on customer receivables of PT DEF."

"ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan melibatkan sebedar-besar peran serta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode Participatory Action research (PAR), di mana tim peneliti bersama dengan lembaga mitra di lokasi riset melakukan proses identifikasi dan diagnosis permasalahan, menyusun model dan rencana aksi, melakukan intervensi, evaluasi dan refleksi bersama, serta kembali melakukan proses awal dengan tahap yang sudah maju dari sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inkubator kewirausahaan hijau berbasis ekonomi kerakyatan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi kewirausahaan hijau, kelembagaan hijau, dan bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau memerlukan inkubasi pengetahuan hijau melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang memuat desain kurikulum, kelas, praktikum, guru, dan kader hijau. Dimendi kelembagaan hijau memerlukan intervensi untuk inkubasi kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Dimensi bisnis hijau memerlukan intervensi dalam inkubasi pengelolaan aset/lahan, teknologi produksi, pembiayaan, website (TI), pemasaran, pembukuan, dan tata kelola sampah. "

"ABSTRAKDisertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia."

"Latar BelakangPerekonomian Indonesia selama orde baru menitik beratkan kepada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan konglomeratisasi atau penguasaan perekonomian dari hulu sampai hilir oleh sekelompok orang maupun golongan. Terjadinya resesi ekonomi global yang berefek domino menyebabkan perekonomian Indonesia terkena imbasnya. Sistem perekonomian yang diterapkan bangsa Indonesia telah menyebabkan tumbuhnya masyarakat proletar, dimana sebagian masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perut dan sebagian lainnya memiliki usaha atau deposito yang nilainya bermilyar-milyar bahkan sampai trilyunan. Sebagian masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah sebagai tempat berteduh dan sebagian lainnya mempunyai tanah baik itu pribadi ataupun perusahaan sampai beratus-ratus hektar bahkan berjuta-juta hektar. Dengan adanya reformasi, perekonomian kerakyatan diharapkan menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan memberdayakan masyarakat sebagai lapisan dasar dari ekonomi Indonesia serta pengusaha besar sebagai pendorong dengan hubungan saling menguntungkan. Perekonomian Kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Namun untuk menuju perubahan itu, tentunya ada prasyarat yang harus dipenuhi, yakni pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumberdaya manusia sendiri."

"Latar Belakang MasalahKrisis sosial politik yang terjadi sejak tahun 1997 telah berdampak di segala sektor kehidupan. Krisis ini kemudian diikuti dengan gejolak moneter yang berkepanjangan sehingga memporak- porandakan sendi-sendi kehidupan yang dibangun selama masa Orde Baru. Pengaruh krisis yang melanda Indonesia saat ini sangat berpengaruh dalam menentukan RAPBN tahun 1999/2000. Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Januari 1999, menyebutkan bahwa RAPBN tahun 1999/2000 lebih kecil daripada RAPBN tahun 1998/1999, yaitu sebesar Rp 218,2 Trilyun, atau merosot sebesar 17,31 persen dari volume APBN tahun 1998/1999 yang sekarang sedang berjalan yakni Rp 263,9 Trilyun. Penurunan RAPBN ini diakui Pemerintah sebagai pencerminan dari situasi dan kondisi ekonomi yang sedang prihatin untuk periode tahun 1999/2000. Perhitungan tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan penerimaan Pemerintah RI dalam Rupiah dari bantuan luar negeri. Selain itu,juga berkenaan dengan penurunan penerimaan negara dari ekspor minyak mentah sebesar 62,2 persen, hanya 11 Dollar AS per barrel. Di samping itu juga adanya adanya pengeluaran atas subsidi BBM, dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Penurunan penerimaan dalam negeri bukan Migas terjadi pada penerimaan bea masuk sebesar 46,3 pesen, penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 4,8 persen, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 3,2 persen. Demikian juga penerimaan negara dari bantuan luar negeri juga mengalami penurunan yaitu untuk pinjaman program sebesar 36 persen, dan untuk pinjaman proyek sebesar 26 persen. Namun Pemerintah masih berharapkan bantuan luar negeri ini dapat dicapai sebesar 10,3 Milyar Dollar, hampir sama dengan target bantuan yang dicapai pada bantuan luar negeri tahun lalu. Peningkatan penerimaan negara terjadi di bidang Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan sebesar 57,2 persen, PPn dan PPnBM sebesar 19,9 persen, Cukai sebesar 20,7 persen, Pajak Ekspor sebesar. 175,2 persen, dan pajak lainnya sebesar 4,5 persen.2 Usaha untuk meningkatkan Pajak Ekspor ini tidaklah mudah, karena dalam situasi gejolak moneter yang belum rnenentu seperti sekarang ini cenderung akan mendorong kenaikanbahan bakur apalagi bahan baku tersebut masih harus diimpor."