Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Nama : Basuki Erwin Setiyadi Bidang Ilmu : Interdisiplin Program Studi : Kajian Ketahanan NasionalPeminatan : Kajian Stratejik Intelijen Judul Tesis : Kontra Intelijen Aksi Spionase Siber Terhadap Anggota Democratic National Committee Menjelang Pemilihan Presiden AS Tahun 2016 xiv, 131 halaman, 19 buku, 14 jurnal, 6 perundang-undangan, 56 website Penelitian ini adalah studi kasus mengenai peristiwa spionase siber kepada anggota Democratic National Committee DNC menjelang pilpres AS tahun 2016, yang mengakibatkan kebocoran email Hillary Clinton yang dirilis oleh WikiLeaks. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas intelijen telah berkembang ke ranah siber dan dapat menganggu ketahanan nasional, sehingga perlu dilakukan kontra intelijen sebagai upaya untuk menjaga keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1 level ancaman dari aktivitas spionase siber kepada DNC, 2 metode kontra intelijen terhadap ancaman tersebut, dan 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber. Teori yang digunakan adalah Teori Kontra Intelijen dan Teori Ancaman, serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah 1 analisis ancaman spionase siber menunjukkan bahwa pelaku adalah sebuah ancaman dengan level tinggi sehingga membahayakan kepentingan negara dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional, 2 kontra intelijen siber dilakukan melalui dua metode yaitu, kontra intelijen defensif yang bertujuan untuk memblokir dan mendeteksi terhadap aktivitas akses lawan dan kontra intelijen ofensif bertujuan untuk mengumpulkan informasi, memanipulasi, mengontrol, dan menggagalkan aksi lawan, 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber adalah dengan melakukan penguatan baik pada segi regulasi, teknik, organisasi, kemampuan, dan kerjasama.Kata kunci : kontra Intelijen; democratic national committee; spionase siber; email; hillary clinton; wikileaks.

---

ABSTRACT Name Basuki Erwin Setiyadi Study Program National Ressilience Studies Specificity Intelligence Strategic Studies Title Counterintelligence Against Cyber Espionage Conducted Against Member of Democratic National Committee Towards US Presidential Election of 2016 xiv, 131 pages, 19 books, 14 journals, 6 legislations, 56 website This research is a case study of cyber espionage conducted against the member of Democratic National Committee DNC towards the 2016 US presidential election, caused Hillary Clinton 39 s email leaked and published by WikiLeaks. It indicates the intelligence activities have entered into cyberspace and can disrupt the national ressilience, so it is necessary to do counterintelligence as an effort to maintain the cyber security. This research uses qualitative approach, data collected from interviews and literature study. The purposes of this research are 1 to determine the threat level of cyber espionage conducted against DNC, 2 counterintelligence methods against the threat, 3 and Indonesian Government Strategy against cyber threat. This research use counterintelligence theory, threat analysis theory, and SWOT analysis. The results of this research are 1 the threats analysis of cyber espionage indicating the threat agent has high level threat, it could harms the national interest and affect the national ressilience, 2 cyber counterintelligence are conducted by two ways i.e., defensive counterintelligence to block and detect enemy 39 s access activity, and offensive counterintelligence to collect informations, manipulate, control, and thwart enemy rsquo s action, 3 Indonesian Government Strategies against cyber threat are strengthening legal measure, technical measure, organizational measure, capacity building, and cooperation.Keyword counterintelligence democratic national committee cyber espionage email hillary clinton wikileaks.

Abstrak :
In the summer of 1950, FBI agents arrested Julius Rosenberg and charged him with conspiracy to commit espionage. Specifically the Justice Department accused him of passing-through his brother-in-law-the secret of the atomic bomb to the Soviet Union. A few weeks later they charged Julius is wife Ethel with the same crime to pressure them to name spies. Convicted and sentenced to death at the height of cold war anti-communist hysteria, the couple was plunged into a whirlwind of appeals, protests, and propaganda until their executions in June 1953. Their deaths did little to silence protest, however; as martyrs their case became legend and cast a spotlight on their two orphaned sons. More than half a century later the trial and executions remain living and breathing controversies. This book uses nearly one thousand newly discovered state department documents for the first time to expose protest movements from 84 cities in 48 countries around the world. While the Truman administration initiated the charges against the Rosenbergs, officials were just beginning to grasp the significance of the case overseas when Eisenhower took office. This prompted a harsh reset in the governments largely untested propaganda apparatus, which struggled to persuade the global community of the wisdom of executing the couple. Allies and potential allies remained unconvinced that the United States had the moral authority to lead and win the Cold War. These new documents allow the history of the Rosenberg case to be told as a pivotal and transnational Cold War event.

Abstrak :
Warung Informasi Konservasi (WARSI) telah menunjukkan kiprahnya dalam mempersiapkan warga masyarakat untuk melaksanakan Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan cara mengadakan pendampingan melalui apa yang disebut Fasilitasi Konservasi Desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Katenong I. Wilayah dianggap kritis mengancam kelestarian TNKS. Dikatakan kritis karena penduduk yang berjumlah 1048 jiwa dengan 249 KK sebagian besar kehidupan tergantung pada pola sistem pertanian peladang berpindah dan persawahan, serta kegiatan penambangan emas. Oleh karena itu perlu ada tindakan yang sifat persuasif dan edukatif untuk mengalihkan ke arah perilaku yang peduli terhadap konservasi TNKS. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagimana LSM WARSI dalam hal ini FKD melaksanakan proses pendampingan dalam mempersiapkan proyek ICDP-TNKS. Metode Penelitian adalah diskriptif dengan sasaran penelitian Fasilitasi Konservasi Desa (FKD) dan para Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Katenong I. Data mengenai pelaksanaan proses pendampingan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara berstruktur, observasi. Data dianalisis menggunakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Dari data yang berhasil diinventarisir memperlihatkan, bahwa FKD dalam melaksanakan preimplementasi ICDP, langkah pertama adalah mengadakan sosialisasi, pembentukan kelompok ICDP, perekrutan OML (Organisator Masyarakat Lokal). Selanjutnya dengan menggunakan PRA, FKD membuat sketsa desa, profit desa. Hasil kegiatan ini menyadarkan masyarakat tentang potensi serta masalah yang perlu ditanggulangi. Hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk kesepakatan serta Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) yang telah disusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Bentuk Kesepakatan Konservasi desa dituangkan dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, LMD, Sekretaris LMD, diketahui oleh Camat dan disyahkan oleh Bupati. DURP ICDP-TNKS intinya berisikan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga dan pembangunan sarana dan prasarana kecil. Keputusan ini sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh rapat tim ICDP-TNKS, walaupun tidak semua usulan diterima secara utuh. Adapun yang ditolak usulannya adalah penanaman tanaman aren dan pengadaan mesin penggiling padi. FKD dalam melaksanakan pendampingan di Desa Katenong menerapkan pendekatan yang menempatkan warga masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kondisi ini tercermin dari setiap tahapan kegiatan hanya melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Mulai dari merumuskan kebutuhan, tujuan, serta prosedur bagaimana melaksanakannya senantiasa menyertakan warga masyarakat. Dalam hal ini kelompk elit desa. Namun demikian, hasil yang telah dicapai itu nampaknya akan sia-sia belaka, karena proyek ICDP-TNKS kurang dipahaminya tugas dan fungsi Kelompok Panitia Gugus Kerja pada tingkatan masyarakat bawah (grass root) sebagai pelaku perubahan. Bagaimana mungkin mereka akan dapat mentaati komitmen yang telah dibuat kalau warga masyarakat tidak tahu ada organisasi ICDP yang akan memantau semua aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh warga. Penyebabnya, petugas hanya memberikan sentuhan inovasi pada kelompok elit desa dan sosialisasi yang tidak mendorong pada upaya penguatan. Oleh karena dimasa yang akan datang disain preimplementasi perlu ada perubahan dalam memberikan intervensi, yaitu tidak hanya elit desa, tapi seluruh komponen masyarakat desa.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi terutama dalam perpindahan informasi mempengaruhi banyak hal salah satunya dalam perlindungan informasi rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana regulasi terkait perlindungan Rahasia dagang yang ada di Indonesia, serta mencoba melihat ilustrasi yuridis yang terdapat dalam pengaturan hukum dagang. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu para penulis dan penyunting beberapa perusahaan penerbitan di Indonesia. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian bahwa regulasi terkait Rahasia Dagang dalam Undang-undang no 30 tahun 2000, belum efektif untuk melindungi hak pemilik rahasia dagang dalam masalah spionase perusahaan. Diperlukan beberapa pengaturan lain terutama mengenai sanksi,sifat delik aduan untuk membuat pelaksanaaan Rahasia Dagang terkait spionase perusahaan berjalan dengan lebih efektif.

---

ABSTRACT
As the technology development is growing specially when the information is getting easier to known, is influencing a lot of things specifically in trade secret protection in corporation. Purpose of this writing is to see Trade Secret regulation in Indonesia and to look law illustration in trade secret protection from other country. . The type of research is normative juridical, where a legal research is done by examining library materials or mere secondary data by running the two stages of the research, the research literature and assisted with field research. The primary data is obtained through the collection of material from several sources, namely by interviewing the authors and editors of several publishing companies in Indonesia. These data are then processed and analyzed using qualitatively normative method that analyzes the data obtained qualitatively to find clarity over the issue. In conclusion, this study found that the regulations designed to protect Trade Secret, namely Law no 31 of 2000 of Trade Secret is not effective to protect the owner of Trade secret. More regulation need to made so the protection of trade secret specially in corporate espionage to get effective.

Abstrak :
Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia memperlihatkan hubungan yang harmonis pada kedua negara terutama dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan telah terjalin antara Indonesia dengan Australia. Hubungan pasang surut yang terjadi antara Indonesia dan Australia diakibatkan oleh dinamika politik internasional. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dampak perkembangan tersebut dapat menjadi perselisihan antara Indonesia dengan Australia terutama pada kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia melalui penyadapan jaringan komunikasi Presiden Yudhoyono. Pasca kasus penyadapan oleh Australia telah memberikan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Namun, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menandatangani MoU dalam cyber security cooperation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama keamanan dengan Australia melalui cyber security cooperation pasca kasus penyadapan oleh Australia pada tahun 2007 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan konsep complex interdependence yang kemudian dianalis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya soft power Australia, kredibilitas politik Australia, keunggulan Indonesia dan Australia sebagai negara demokratis, dan sifat saling ketergantungan Indonesia dan Australia kepada jaringan informasi ruang siber menyebabkan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Australia pasca kasus penyadapan Australia tahun 2007 hingga 2013. ......The geographical proximity between Indonesia and Australia shows harmonious relations in the two countries, particularly in the security sector. Security cooperation has been established between Indonesia and Australia. The tidal relation that occurs between Indonesia and Australia is caused by the dynamics of international politics. The development of information technology is one of the areas that becomes Indonesia and Australia’s focus in maintaining regional security. The impact of these developments could be a dispute between Indonesia and Australia, particularly on phone tapping by Australia against Indonesia through the tapping of President Yudhoyono's communication network. The post-signal espionage by Australia has provided strain in the relations of the two countries. However, in 2018 Indonesia and Australia signed an MoU on cyber security cooperation. This study aims to find out why Indonesia and Australia chose to continue security cooperation with Australia through cyber security cooperation after signal espionage by Australia in 2007 to 2013. This study used the concept of complex interdependence which then was analyzed by using qualitative analysis methods. The results of the study showed that Australia's soft power resources, Australia's political credibility, the advantages of Indonesia and Australia as democratic countries, and the interdependence of Indonesia and Australia to cyberspace information networks caused Indonesia and Australia chose to continue cooperation with Australia after Australian signal espionage in 2007 to 2013.