Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
In recent years there has been a marked increase in the number of labor disputes,particularly disputes involving individual cases,an increase reflected in a corresponding increase both in the number having resort to the One-stop worker consultation corners in prefectural Labor bureaus and also in cases brough before the civil court.....

Abstrak :
Ketidaktertiban masyarakat dalam hal menaati peraturan menjadi salah satu faktor permasalahan dalam hal pembuatan akta pendirian. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan dari yayasan yang memiliki nama yang sama, akibat hukum terhadap usaha yayasan terdahulu dan tanggung jawab Notaris dan pendiri yayasan yang baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari Yayasan yang memiliki nama yang sama adalah sah sebagai Yayasan yang baru karena Yayasan Nahdiyat yang lama, telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan tersebut adalah illegal. Akibat hukum terhadap usaha Yayasan yang terdahulu adalah kekayaannya harus dilikuidasi. Kekayaan sisanya kemudian diserahkan kepada Yayasan lain dengan maksud dan tujuan yang sama. Apabila tidak dilakukan, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan Yayasan tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi MA RI Nomor: 702 K/Sip/1973.

---

Public disorder in terms of complying with regulations is one of the factors in the issue of establishing a deed. The problem in this research is about the validity of the foundation which has the same name, legal consequences for the previous foundations business and the responsibility of the notary and the founder of a new foundation. The method used is normative juridical with secondary data as the data source. The typology in this study is analytical descriptive and uses a qualitative approach. Data collection techniques are documentation studies and interviews with several speakers. The results of this study indicate that the validity of the Foundation which has the same name is valid as a new Foundation because the old Nahdiyat Foundation has violated Article 71 of the Foundation Law so that the Foundation is illegal. The legal consequences of the previous Foundation's business are that its assets must be liquidated. The remaining wealth is then handed over to other foundations with the same aims and objectives. If not done, then the remaining wealth is left to the State and used as intended and intended by the Foundation. The notary is not responsible for violating the law committed by the parties as it turns out in the MA RI Jurisprudence Number: 702 K / Sip / 1973.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan terkait implementasi pengaturan perumusan dan pengesahan peraturan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kesenjangan antara pengesahan peraturan perusahaan dan muatan materi peraturan perusahaan. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian terhadap hukum positif dengan mempergunakan data sekunder ditambah wawancara informan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis dilakukan dalam tiga aspek yaitu analisis terhadap implementasi pengaturan pembentukan dan pengesahan peraturan perusahaan, analisis terhadap muatan materi peraturan perusahaan, dan analisis terhadap pengawasan peraturan perusahaan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah adanya kesenjangan implementasi pengaturan pembentukan dan pengesahan peraturan perusahaan PT XYZ merupakan akibat dari lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

This research examines the issues on the implementation of the establishment and validation of company regulation procedure of PT. XYZ. It aims to perceive and identify the gap between the validation of company regulation and the material content of company regulation. This research uses normative legal method which analyzes the positive law through secondary data and other data gained by interview. The collected data were analyzed by descriptive analysis method, focusing on three aspects of analysis which are the implementation of the establishment and validation regulation procedure, the material content and the supervisory regulation. This research concludes that the gap between the establishment and validation of company regulation PT XYZ is caused by its poor supervision system.

Abstrak :
Salah satu masalah krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan dunia saat ini adalah masalah Illegal Logging. Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tetapi keberadaan hutan di Indonesia saat ini sangat kritis, salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kegiatan illegal logging. Hal ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif untuk Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang ada di kawasan. Bagaimanapun juga, kegiatan illegal logging ini, tidak berdiri sendiri tetapi dalam bentuk suatu jaringan kejahatan lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk suatu forum yang dinamakan Asia Forest Partnership (AFP), khususnya mengatasi permasalahan kehutanan di kawasan Asia-Pasifik. Forum AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari klaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, LSM yang bergerak di bidang linkungan. Forum ini menitik beratkan pada masalah illegal logging, kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan. Tetapi pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali, dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan workPlan, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu proses, dalam hal ini masalah Illegal logging yang sudah lama ada, khususnya di Indonesia, dikaitkan dengan kemunculan forum AFP. Disamping itu, tujuan penelitiannya juga untuk menggambarkan hubungan AFP dengan Indonesia, dan bagaimana forum AFP ini memberikan dorongan terhadap upaya Indonesia dan dilihat dari pertemuan tahunan yang diadakan serta peran aktif delegasi Indonesia di setiap pertemuannya. Untuk membahas hal ini, maka digunakan perspektif pluralis oleh Paul R. Viotti dan Mark Kauppi, serta lebih menekankan pada pendekatan partnership. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Forum AFP merupakan pondasi dengan proses yang panjang dari kerjasama internasional didalam mempromosikan manajemen hutan lestari di Asia. Negaranegara Asia, salah satunya Indonesia menghadapi permasalahan yang hampir sama didalam mengimplementasikan manajemen hutan lestari. Terlihat bahwa forum AFP memang menjalankan fungsinya sebagai sebuah wadah yang membahas masalahmasalah kehutanan khususnya masalah Illegal Logging, tetapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM). Dalam kemitraan yang bersifat tidak mengikat dan sukarela, setidaknya membuktikan bahwa jenis atau tipe kerjasama internasional seperti ini sangat diperlukan dan dapat diterapkan serta memberikan implikasi bagi hubungan AFP dengan Indonesia Diharapkan kemitraan ini dapat menumbuhkan lebih besar lagi kesadaran bagi setiap negara-negara di dunia, khususnya kawasan Asia, bahwa didalam mengatasi permasalahan global seperti masalah kehutanan ini, kita dapat mengatasi dan menghadapi secara bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan juga bagi negaranegara di kawasan tersebut dapat mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing karena memang itulah hakekat suatu kerjasama internasional (partnership).

---

Forest as an international agenda since 1992 Earth summit. Subsequently, the discussions on forest continue at the global level with the establishments of various United Nations related forum. Along this line, there has been a consensus among the broad stakeholders that regional discussions on sustainable forest management may contribute significantly to the progress in debating the issues concerned at the global level. The Asia Forest Partnership was born during the 2002 World Summit Sustainable Development, ten years after the Earth Summit. Indonesia has been involved in AFP since its preparation stage and early inception stage. This undoubtedly reflects Indonesia?s commitment to work with partners in synergising efforts to attain sustainability of remaining natural forests in Asia. Asia Forest Partnership (AFP) has now been recognised as a forum for promoting partnership among multiparties to address major issues in dealing with sustainable forest management. Indonesia with its large share of remaining tropical forests in Asia, remains important partner to the forum, and situation over its forests appears as of mutual concerns to all, in particular the co-partners of AFP. There are 3 focus issues had been identified under AFP, namely: Illegal logging, forest fires and forest rehabilitation. Moreover, the three topics mentioned are indeed the national priority issues of the forestry sector in the country. Illegal logging in Indonesia has been the main focus of the AFP, and correspondingly, it is first priority program of the Ministry of Forestry. The reasons for that are obvious: Indonesia has suffered greatly from rampant practice of illegal logging and its associated illicit trade. This paper tries to describe a process, the relation of Asia Forest partnership (AFP) with Indonesia to combating Illegal Logging. To describe this case, there is used pluralism perspective by Paul R. Viotti and Mark Kauppi, and partnership approach by Brinkerhoff.

Abstrak :
Before 2000, income from professional services and other activities of an independent character was dealt under article 14. The provisions to that article were similar to those aplicable to business profits, but it used the concept of fixed base rather than that of Permanent Establishment, since it had originally been thought that the latter concept should be reserved to commercial and industrial activities. The elimination of Article 14, reflected the fact that there were no intended differences between the concepts of Permanent Establishment, as used in Article 7, and fixed base, as used in Article 14, or between how profits were computed and tax was calculated according to which of Article 7 or 14 applied. The elimination of Article 14 meant that the definition of Permanent Establishment became applicable to what previously constituted a fixed base. The approach used in this research is qualitative approach. The goals are to try to find an understanding to the ramification of assimilation of article independent personal services into article Permanent Establishment if it apply to Indonesian tax treaties and determining Indonesian government policy when do negiation or renegotiation related to the application of assimilation into tax treaty. The research type is descriptive because the writer tries to give a detail description in taxing independent personal services after the assimilation has done in Indonesian tax treaties. The data collection technic used in this research are by reading the literature which focus on the research and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The result from this research is assimilation of Article 14 into Article 7 gives positive and negative impact to Indonesian taxing power. Hence, Indonesian government, in making tax policy must based on positive impact of assimilation. This policy must do, because it will increase Indonesian taxing power, which gives effect on Indonesian tax revenue.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perdebatan proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Dalam Sidang Tahunan MPR 2001. Sebagai lembaga baru, DPD merupakan penjelelmaan dari adanya wakil daerah di tingkat pusat guna menampung aspirasi rakyat sekaligus pluralitas daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan DPD dituangkan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 hasil perubahan. Dalam Ketentuan UUD 1945 tersebut, terlihat bahwa fungsi DPD sangat terbatas baik dalam hal legislasi maupun pengawasan. DPD hanya terlibat secara khusus dalam permasalahan tentang daerah, tetapi keterlibatannya sangat tergantung kepada DPR sebagai lembaga perwakilan yang mempunyai kekuasaan membentuk UU. Akibat ketentuan seperti itu, maka terlihat DPD memiliki fungsi yang tanggung apalagi jika dikaitkan dengan sistem dua kamar atau bikameral dalam sistem keparlemenan di Indonesia. Sebab, jika melihat konstruksi MPR pasca perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka sistem keparlemenan di Indonesia mengindikasikan penggunaan sistem dua kamar. Namun akibat keterbatasan fungsi yang dimiliki DPD, maka DPD tidak dapat berfungsi sebagai kamar kedua secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan yaitu bagaimana perdebatan proses pembentukan DPD dalam rapat Panitia Ad Hoc I Dalam Sidang Tahunan MPR 2001 sehingga menghasilkan DPD yang Iemah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara/perbincangan dengan beberapa anggota PAH I BP MPR serta dengan melakukan penelusuran dokumen terutama risalah rapat dan dokumen yang berkaitan. Selanjutnya melalui tahapan penelitian mulai dan pengumpulan dan penyusunan data, penafsiran data dan terakhir penarikan kesimpulan, maka dihasilkan sebuah hasil penelitian tentang DPD. Sebagai landasan teoritis, digunakan teori bikameralisme serta contoh praktek bikameralisme di berbagai negara guna memberikan landasan dan gambaran dalam melihat bentuk DPI). Secara mendasar, Patterson dan Mughan menyatakan bahwa fungsi utama dari 'Senat atau nama lainnya adalah untuk menjalankan fungsi representasi (perwakilan) serta fungsi redundancy atau pemberian pendapat dalam proses pembentukan UU atau kebijakan. Sementara Lijphart menyatakan bahwa kehadiran kamar kedua diarahkan untuk meredam agresifitas kamar pertama. Berdasar teori tersebut, maka dapat kita lihat bagaimana latar belakang terbentuknya DPI) dalam UUD 1945 apakah sudah menggambarkan sebuah upper chamber atau belum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan yang terjadi relatif kondusif, meskipun terdapat beberapa perbedaan yang tajam antar fraksi. Fraksi PDIP menyatakan bahwa konstruksi yang tepat bagi DPD adalah hanya sebagai penampung pluralitas daerah-daerah, sehingga tidak perlu diberikan fungsi yang kuat apalagi ikut membahas dalam proses pembentukan UU. Begitu juga dalam hal pengawasan, DPD tidak perlu memiliki fungsi yang kuat, karena nantinya akan menjadi bias. Sementara Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan bahwa sebaiknya DPD diberikan fungsi yang kuat sebagaimana Senat di Amerika Serikat. Sehingga DPD dapat melakukan fungsi sebagai kamar kedua dengan maksimal. Perbedaan lain adalah dalam hal pengg'.inaan sistem bikameral. Fraksi PDIP menyatakan bahwa dengan hadirnya DPD bukan berarti berlaku sistem bikameral atau dua kamar dalam sistem keparlemenan di Indonesia, sebaliknya Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa dengan hadirnya DPD berarti sistem yang berlaku adalah sistem bikameral (dua kamar). Fraksi-fraksi Iain seperti Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/POLRI dan Fraksi Utusan Golongan cenderung berpikir moderat. Artinya sangat dimaklumi bahwa DPD hadir untuk menampung pluralitas sekaligus meningkatkan derajat keterwakilan daerah di tingkat nasional, namun tetap diperlukan fungsi yang relatif memadai bagi DPD baik dalam hal legislasi maupun pengawasan. Pendapat fraksi-fraksi .tersebut bermuara bahwa perlu bagi DPI) untuk terlibat atau "ikut membahas" dalam proses pembahasan UU di DPR. Selanjutnya, dengan hadirnya DPD berarti secara tidak langsung berlaku sistem bikameral atau dua kamar. Tetapi diakui bahwa sistem bikameral yang ada bukanlah sistem bikameral yang kuat (strong bicameral), tetapi cenderung soft bicameral atau bikameral lunak. Jika dikomparasikan dengan negara lain, maka memang tidak semua kamar kedua atau senat atau nama lainnya memiliki posisi yang sangat kuat. Namun alangkah baiknya jika kita melihat praktek di Filipina yang memiliki kemiripan dengan Indonesia mulai dari bentuk negara yang kesatuan, sistem pemerintahan yang presidensiil serta bentuk republik. Meskipun demikian, untuk menerapkannya memerlukan waktu dan penyesuaian. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa sistem keparlemenan yang berlaku di Indonesia setelah hatiimya DPD adalah sistem bikameral atau dua kamar, tetapi soft atau lunak. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Selanjutnya perdebatan yang muncul dalam rapat Panitia Ad Hoc I Dalam Sidang Tahunan MPR 2001 berakhir kompromi tanpa voting. Namun demikian capaian maksimal ketentuan tentang DPD dalam UUD 1945 terlihat serba tanggung, meskipun diakui sudah merupakan kemajuan yang cukup berarti dalam rangka penataan mekanisme checks and balances.