Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, maka kesan `adanya keseragaman' masih melekat. Kesan ini terbukti pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hal lain yang menonjol pada P3A adalah berasaskan Pancasila di setiap daerah yang terdapat tanaman padi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.Penelitian ini tidak bermaksud menggugat keberadaan organisasi tersebut yang notabene sudah terbentuk, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Melainkan ingin mengidentifikasi, mengenali, dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalannya setelah diberdayakan. Istilah yang lazim dipakai bagi P3A adalah sudah berkembang, sedang berkembang, atau belum berkembang? Berdasarkan penelitian yang menelusuri faktor kesejarahannya, maka teridentifikasi tiga unsur yakni kelembagaan P3A kurang dinamis, pengetahuan tentang teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang menguasai, dan iuran air/anggota kurang lancar. Dari ketiga unsur inilah pemerintah berupaya memberdayakan P3A melalui Tim Pendamping Petani/TPP dan pelatihan-pelatihan.Tujuan pemberdayaan antara lain agar organisasi P3A yang sudah berbadan hukum merasa kuat, sehingga posisinya sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Dari segi teknis agar P3A mampu mengelola jaringan irigasi, meskipun hanya pada taraf jaringan sekunder atau tersier. Berbadan hukum di sini berarti organisasinya legal, diakui keberadaannya oleh aparat maupun masyarakat.Sehingga ke depan mempunyai bargaining position terhadap pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan P3A. Kecuali itu P3A diwajibkan memiliki nomor rekening sendiri untuk menyimpan uang hibah, bantuan dari Pemerintah/Pemda, dan hasil iuran para anggotanya. Ketiga kekuatan seperti organisasi, teknis, dan keuangan inilah diharapkan P3A mampu mengelola dirinya sendiri, organisasinya, dan lingkungannya untuk menuju pada pembangunan secara berkelanjutan yang pada akhimya kegiatan-kegiatan P3A merupakan ketahanan bagi daerahnya. Apalagi Kabupaten Kulon Progo memiliki 228 P3A unit yang sangat memungkinkan untuk melakukannya.

---

The term of P3A, stands for Perkumpulan Petani Pemakai Air (Water User Association/WUA) is not well-known by people in general, even by farmers themselves as the relevant parties. However, we can find different view in Kulon Progo district, where the people have reached eligible understandings on the P3A. The association was initiatialy established by the central government under Presidential Instruction No. 2 of 1984. As it was established in the era of the New Order (Orde Baru) with top-down approach, the impression of "uniformity" is unavoidable, as figure out in the Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) the management adopted.

Besides, it is in general for any WUA with paddy field -both inside and outside Java Island- to adopt the Pancasila as their organizational ideological base.

This research is not aimed to argue the existence of the established organization, especially in Kulon Progo District. It is mainly intended to identify, comprehend, and find out the successes and failures of the organization after implementation for operational review purposes. With respect to performance of the organization, terminology of developed, developing and under develop is commonly use. Based on a specific research discovering the historical existence of the organization, we find three main problems faced by the organization management, such as: (1) institutional arrangement of WUA is inadequately dynamic, (2) insufficient knowledge of irrigation operation and maintenance, and (3) a great number of feesarrear. To deal with the above-mentioned problems and to empower the association, the central government provides technical assistance by establishing the Tim Pendamping Petani/TPP (Farmer Counterpart Team) and required trainings.

To empowerment role played the central government is intended to empower any WUA with established legal status for being in the same level of capability with other enterprises. It is also intended to create WUA with eligible capability to manage overall irrigation scheme which they are responsible to the stakeholders In case of a WUA has had established legal status, it is recommended to have a bank account for fee collection from members, to finance sustainable operation. The Kulon Progo District with 228 WUA's is very competent to execute it."

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."

"ABSTRAKSalah satu aspek yang penting dari pembangunan pertanian berkelanjutan adalah sumber daya manusianya. Oleh karena itu, regenerasi petani menjadi hal penting untuk dilakukan, terutama dalam menarik pemuda desa yang produktif untuk melanjutkan usaha di sektor pertanian. Akan tetapi, dalam kurun waktu belakangan ini, jumlah tenaga kerja petani yang berusia muda semakin menurun. Pemuda desa lebih memilih untuk migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Studi-studi sebelumnya menyebutkan bahwa para pemuda memiliki persepsi negatif terhadap sektor pertanian seperti pekerjaan kotor, pekerjaan orang tua, dan pendapatan rendah. Studi-studi lain juga menyebutkan bahwa status sosial ekonomi dan lingkungan turut mempengaruhi pilihan pemuda untuk meninggalkan sektor pertanian di desa. Penelitian ini mengambil studi di Desa Pulosaren Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang berfokus pada keluarga petani hortikultura dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Di Desa Pulosaren, struktur agraria mengalami perubahan yang ditandai dengan fenomena penyewaan lahan kepada perusahaan. Hasil lain dari penelitian ini adalah proses regenerasi petani terjadi karena ketimpangan struktur agraria yang ada di Desa Pulosaren, di mana keluarga yang memiliki akses dan kepemilikan lahan yang lebih dari 2.000 meter persegi memiliki kesempatan untuk meregenerasi keluarganya, baik itu mengelola lahannsendiri atau sebagai petani penggarap di perusahaan.

---

ABSTRACTOne of the important aspects of sustainable farming development is its human resources. Therefore, the regeneration of farmers becomes an important thing to do, especially in attracting the productive village youth to continue their efforts in the agriculture sector. However, over the recent period, the number of young farmers workforce is declining. The village youth prefer to migrate to the city to find work. Previous studies have mentioned that young people have a negative perception of agriculture sectors such as dirty work, parental work, and low income. Other studies have also mentioned that socio-economic and environmental status have influenced young peoples choices to abandon the farming sector in the village. This study took a study in Pulosaren village in Wonosobo Central Java that focuses on the family of horticultural farmers using qualitative methods supported data collection in the form of in-depth interviews and observations. In Pulosaren Village, the agrarian structure has undergone changes marked by the land rental phenomenon to the company. Another result of this research is the process of regeneration of farmers occurs because of the inequality of agrarian structures existing in the village Pulosaren, where families who have access and land ownership of more than 2,000 square meters have the opportunity to Regenerate their families, whether they manage their own land or as a farmer in the company."

"ABSTRAKDesa Cisitu di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan sumber penghidupan sebagai petani teh.  Keberlanjutan sumber penghidupan sebagai petani teh menghadapi masalah musim kemarau yang panjang serta naik turunnya harga daun teh. Hal tersebut menyebabkan kebun teh di Desa Cisitu dimanfaatkan juga untuk ditanami jenis tanaman lain selain teh. Pengukuran keberlanjutan sumber penghidupan dilakukan dengan metode kualitatif. Keberlanjutan sumber penghidupan diukur melalui 5 aset utama yaitu aset alam, aset keuangan, aset fisik, aset manusia serta aset sosial. Aset alam diukur melalui terdapatnya lokasi perkebunan, pelayanan lingkungan serta bencana alam. Aset keuangan diukur melalui modal, aset kehidupan lain serta luas lahan pertanian. Aset fisik diukur melalui mekanisme pertanian, alat penunjang pertanian, teknologi pertanian serta aksesibilitas. Aset manusia diukur dengan kemampuan dan pengetahuan serta ketersediaan tenaga kerja. Aset sosial diukur dengan keikutsertaan dalam kelompok tani serta keterikatan dengan lembaga lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi petani yang mampu bertahan hanya sebagai petani teh saja. Semua petani telah memiliki sumber penghasilan lain, baik dengan mengalih fungsikan kebun tehnya maupun dari sumber bukan pertanian. Petani yang masih mengelola kebun tehnya dengan baik adalah mereka yang memiliki aset keuangan yang memadai, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah. Profil petani menjadi kunci dari kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan petani teh dapat berlanjut sebagai sumber penghidupan jika ada bantuan dan bimbingan dari pemerintah yang dilakukan sesuai dengan profil petaninya.

---

ABSTRACTCisitu Village is one of the villages where tea farming is a livelihood. Tea farmers in Cisitu Village utilized their own land as a source of livelihood. The sustainability of tea farming is facing a long dry season and the unstability of tea leaves price. With this situation, farmer cultivate other kind of plant on the tea plantation land. To measure the sutainability livelihood, this research was conducted by qualitative methods. The sustainability livelihoods was measured by five assetes, namely natural assets, financial assets, physical assets, human assets, and social assets.  Natural assets were measured through the location of plantations, environmental services, and natural disasters. Financial assets were measured through capital, other life assets, and the area of their land. Physical assets were measured through farming mechanisms, agricultural supporting tools, technology, and accessibility. Human assets were measured by the ability and knowledge, and availability of labor. Social assets are measured by participation in farmer groups and collaboration with institutions.  The results shows that tea farmers could not depend on tea as their main source. All farmers has other livelihood sources, either by changing some parts of their tea plantation or other financial source different than agriculture. Farmers that well manage their tea plantation are the one that have better financial assetes, and support by the government program.  Farmer profile is the key to have the chance to the government program. The conclusion of this study shows that tea farming as livelihood could be sustain if support and guidance from the government carried out base on the farmer profile.

"

"Agricultural land conversion accured as a logical consequence of development activites in a particular region....."