Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas dasar usaha bersama dan berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha bersama adalah koperasi. Dengan demikian maka koperasi dalam Undang-undang Dasar 1945 memperoleh kedudukan yang sama dengan bentuk-bentuk usaha lainnya. Oleh karena itu, koperasi dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam pembangunan nasional, masyarakat harus memainkan peranan aktif. Hal ini merupakan wujud penting dari Demokrasi Ekonomi seperti yang digariskan dalam GBHN. Pembangunan lima Tahun Kelima di Indonesia, antara lain bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang sekaligus diharapkan juga meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan produksi dan pendapatan, pada berbagai sektor, baik sektor pertanian maupun non pertanian. Telah dilakukan penerapan berbagai upaya baru, misalnya penggunaan mesin, sistem perbankan, modernisasi transportasi, telekomunikasi dan berbagai alat perindustrian modern lainnya.

Dalam kerangka susunan ekonomi Indonesia, produksi di sektor pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) dan industri kerajinan di pedesaan sebagian besar dilakukan oleh satuan-satuan usaha yang kecil, tetapi jumlahnya banyak. Hal ini berlaku pula bagi produksi pangan dan tanaman perdagangan. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan usaha itu, pemerintah telah banyak membantu dan mendorong petani produsen melalui berbagai kebijaksanaan, dengan tujuan agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri. Salah satu cara melaksanakan kebijaksanaan tersebut adalah dengan mengumpulkan agar kegiatan-kegiatan berbentuk usaha koperasi, sehingga kini nampak arti dan peranan koperasi sebagai usaha bersama golongan produsen ?kecil? untuk memperkuat kedudukan mereka di sektor ekonomi.

Abstrak :
This book assesses the institutional, technical and market constraints as well as opportunities for smallholders, notably, emerging farmers in disadvantaged areas such as the former homelands of South Africa. Emerging farmers are previously disadvantaged black people who started or will start their business with the support of special government programs. Public support programs have been developed as part of the Black Economic Empowerment strategy of the South African government. These programs aim to improve the performance of emerging farmers. This requires, first and foremost, upgrading the emerging farmers skills by providing access to knowledge about agricultural and entrepreneurial practices. To become or to remain good farmers they also need access to suitable agricultural land and sufficient water for irrigation and for feeding their cattle. Finally, for emerging farmers to be engaged in viable farming operations, various factors need to be in place such as marketing and service institutions to give credit for agricultural inputs and investments; input markets for farm machinery, farm implements, fertilizers and quality seeds; and accessible output markets for their end products. This book develops a policy framework and potential institutional responses to unlock the relevant markets for smallholders.

Abstrak :
Warung Informasi Konservasi (WARSI) telah menunjukkan kiprahnya dalam mempersiapkan warga masyarakat untuk melaksanakan Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan cara mengadakan pendampingan melalui apa yang disebut Fasilitasi Konservasi Desa. Salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Katenong I. Wilayah dianggap kritis mengancam kelestarian TNKS. Dikatakan kritis karena penduduk yang berjumlah 1048 jiwa dengan 249 KK sebagian besar kehidupan tergantung pada pola sistem pertanian peladang berpindah dan persawahan, serta kegiatan penambangan emas. Oleh karena itu perlu ada tindakan yang sifat persuasif dan edukatif untuk mengalihkan ke arah perilaku yang peduli terhadap konservasi TNKS. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui bagimana LSM WARSI dalam hal ini FKD melaksanakan proses pendampingan dalam mempersiapkan proyek ICDP-TNKS. Metode Penelitian adalah diskriptif dengan sasaran penelitian Fasilitasi Konservasi Desa (FKD) dan para Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Katenong I. Data mengenai pelaksanaan proses pendampingan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara berstruktur, observasi. Data dianalisis menggunakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif. Dari data yang berhasil diinventarisir memperlihatkan, bahwa FKD dalam melaksanakan preimplementasi ICDP, langkah pertama adalah mengadakan sosialisasi, pembentukan kelompok ICDP, perekrutan OML (Organisator Masyarakat Lokal). Selanjutnya dengan menggunakan PRA, FKD membuat sketsa desa, profit desa. Hasil kegiatan ini menyadarkan masyarakat tentang potensi serta masalah yang perlu ditanggulangi. Hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk kesepakatan serta Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) yang telah disusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Bentuk Kesepakatan Konservasi desa dituangkan dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, LMD, Sekretaris LMD, diketahui oleh Camat dan disyahkan oleh Bupati. DURP ICDP-TNKS intinya berisikan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga dan pembangunan sarana dan prasarana kecil. Keputusan ini sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh rapat tim ICDP-TNKS, walaupun tidak semua usulan diterima secara utuh. Adapun yang ditolak usulannya adalah penanaman tanaman aren dan pengadaan mesin penggiling padi. FKD dalam melaksanakan pendampingan di Desa Katenong menerapkan pendekatan yang menempatkan warga masyarakat sebagai subyek pembangunan. Kondisi ini tercermin dari setiap tahapan kegiatan hanya melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Mulai dari merumuskan kebutuhan, tujuan, serta prosedur bagaimana melaksanakannya senantiasa menyertakan warga masyarakat. Dalam hal ini kelompk elit desa. Namun demikian, hasil yang telah dicapai itu nampaknya akan sia-sia belaka, karena proyek ICDP-TNKS kurang dipahaminya tugas dan fungsi Kelompok Panitia Gugus Kerja pada tingkatan masyarakat bawah (grass root) sebagai pelaku perubahan. Bagaimana mungkin mereka akan dapat mentaati komitmen yang telah dibuat kalau warga masyarakat tidak tahu ada organisasi ICDP yang akan memantau semua aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh warga. Penyebabnya, petugas hanya memberikan sentuhan inovasi pada kelompok elit desa dan sosialisasi yang tidak mendorong pada upaya penguatan. Oleh karena dimasa yang akan datang disain preimplementasi perlu ada perubahan dalam memberikan intervensi, yaitu tidak hanya elit desa, tapi seluruh komponen masyarakat desa.