Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengungkap gagasan keluarga dalam film. Permasalahan berangkat dari posisi film sebagai media mendefinisikan gagasan tentang keluarga melalui ideologis yang teknologi dan struktur narasinya. Pendekatan yang adalah analisis discourse. Pendekatan ini melihat pembentudigunakan gagasan dalam media sebagai pertarungan posisi-posisi unsur-unsur pembentuk gagasan. Discourse keluarga dalam film menampilkan relasirelasi antara unsur-unsur yang ada dalam keluarga dan di luar keluarga. Discourse keluarga yang dominan adalah keluarga harmonis, pertentangan-pertentangan dalam keluarga didefinisikan sebagai kesalah-pahaman di antara anggota keluarga. Discourse ini menyembunyikan ketimpangan posisi antar anggota keluarga. Persoalan hubungan antar keluarga yang berbeda kelas sosialnya didefinisikan sebagai hubungan kekeluargaan sehingga persoalan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian kontradiksi kelas dikaburkan oleh penyelesaian kekeluargaan itu. Discourse keluarga harmonis dikonstruksi film untuk menunjuk hubungan "tanpa konflik" dalam perbedaan kelas. Discourse keluarga juga digunakan untuk kan bangsa. Dari definisi ini bangsa adalah suatu "keluarga mendefinisi dengan suku-suku bangsa (kelompok etnis) sebagai anggotanya dengan identitas budaya yang merupakan paduan harmonis antara unsur-unsur kebudayaan "Timur" dan "Barat".

Abstrak :
Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri.

Abstrak :
Selama masa pendudukan Jepang, banyak cara yang telah dilakukan pemerintah militer Jepang untuk menarik dan mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia, salah satunya dengan menggunakan propaganda. Fokus penelitian ini adalah tentang program propaganda Jepang di Indonesia, pada masa Perang Dunia II, dengan acuan khusus pada kegiatan program media film yang dipandang sebagai ujuang tombak program propaganda Jepang di Jawa. Sumber data studi ini berasal dari dua sumber, yakni, data primer, berupa film. Sedangkan data sekunder berasal dari koleksi data yang ada di perpustakaan Universitas Indonesia, Pusat Studi Jepang, dan The Japan Foundation, Jakarta. Pengorganisasian data seperti buku, jurnal, majalah, dan surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang menggunakan metode sejarah. Berdasarkan analisis yang disajikan dalam studi ini, saya berpendapat bahwa operasionalisasi kebijakan propaganda Jepang, melalui media film, telah dan terus digunakan untuk menghasilkan hasil politik yang diinginkan Jepang. ......During the Japanese occupation, in order to attract and to get support from the Indonesian people, the Japanese military government carried out various policies, one of which was by using propaganda. This study focuses on Japan’s propaganda program in Indonesia, during World War II, with special reference to film media programs activities which are seen as the main agents of Japan's propaganda programs in Java. This analysis makes use of two types of sources: primary and secondary data. Primary data was based on film, and secondary sources were based on data collection from library of university of Indonesia, Center for Japanese Studies, and The Japan Foundation, Jakarta. Literature and materials such as books, journals, magazines, and newspapers which are published in Indonesian, English, and Japanese were used in order that the historical methods of organizing the data may be achieved. Based from the analysis presented in this study, I argue that the operationalization of Japan's propaganda policy, through media film, was and continue to be used to produce the desired political results of Japan.