Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perjanjian pembiayaan yang merupakan bagian dari transaksi jual beli ekspor impor. Adapun pertanyaan penelitian adalah apakah sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 dan apakah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa pertama, sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 adalah campuran, yang merupakan kombinasi dari perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjam meminjam; kedua, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum perjanjian dikarenakan telah memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang kesemuanya merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis discusses the financing agreement as a part of an international sale and purchase. The research questions is what is the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AUD/MAS/IX/2010 and whether the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code. Based on research conducted with normative juridical method, it is concluded that first, the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 was a combination between sales and purchase agreement and lending agreement; secondly, the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code particularly the regulation of agreement. The substance of the financing agreement also did not have any contradiction towards the law, public policy, and decency which is a manifestation of the freedom of contract principle."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.......This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."

"Research abaout financing agreement by profit sharing systems in baitul maal wat tamwil was a normative juridical research ...."

"ABSTRAKJaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawakonsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminantersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusiayang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusiyang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenaiwanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjianpokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telahcukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan dilaksanakannyaeksekusi tersebut. Sedangkan keabsahan perjanjian juga perlu diperhatikan karenasebagaimana diketahui Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan disertai PerjanjianJaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan atau pelengkap yang keberadaannyabergantung dari keabsahan Perjanjian Pembiayaan tersebut. Oleh karenanya pentingbagi hakim untuk menggali keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan untuk melihatapakah alasan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dapat dibenarkan atau tidak.

---

ABSTRACTFiduciary Warranty for motor vehicle which is not registered bring legalconsequences to the lender for warranty execution. This because without anyregistration, Fiduciary Certificate as the basic for execution implementation doesn?texist so the execution remains held was invalid. In addition to the registrationprovisions, the execution must also concern to the default provisions and also TheFinancing Agreement validity as a primary contract. In the event of default, is thedefault has been enough to cancel the agreement which is followed with executionimplementation. Meanwhile, the agreement validity must also concerned because aswell known The Financing Agreements was made with accompanied FiduciaryAgreement as an additional or supplementary agreements whose existence dependson The Financing Agreement validity. Therefore it?s important for the judge toexplore The Financing Agreement validity to see if the execution reason whichcarried out by lender can be justified or not ."

"Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. PT. TAF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT. LM agar PT. LM dapat memenuhi keperluan modal kerjanya yakni berupa inventori kendaraan bermotor. Atas pembiayaan tersebut, PT. LM memberikan beberapa jaminan, yang salah satu diantaranya adalah inventori kendaraan tersebut. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek inventori kendaraan bermotor pada Perjanjian Pembiayaan PT. TAF dengan PT. LM, keabsahan akta jaminan fidusia atas barang dagangan antara PT. TAF dan PT. LM, serta perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan ada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM, mekanisme pengikatan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

Disbursement of financing by finance companies is one of the ways given by the government so that business practitioner has more alternatives funding for their business. Not only banks, finance companies currently also takes part in providing financing for procurement of goods and/or services. Slightly different with credit agreement concept applied in banks, financing agreement disburse financing not directly to the business practioner however financing is disbursed to the goods and/or services supplier so that business practioner can get goods and/or services directly from suppliers. PT. TAF as finance company provides working capital financing facility to PT. LM so that PT. LM can fulfill their working capital in the form of motor vehicles inventory. Upon the financing given, PT. LM provides some securities, amongst others are motor vehicles inventory. This thesis will explain the mechanism to encumber motor vehicles inventory with fiduciary security, the legality of deed of fiduciary security upon inventory between PT. TAF and PT. LM, and security towards creditor if debtor is in default. The research methodology used for this thesis is juridist normative. Based on Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM, the mechanism to encumber motor vehicles inventory, deed of fiduciary security, and protection to creditor if debtor is in default are in line with Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai upaya penyelesaian Pembiayaan Konsumen Mobil yang bermasalah pada salah satu Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar yaitu PT XYZ. Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan berbagai jenis kebutuhan bagi masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan alat transportasi, yaitu mobil. Namun tidak semua masyarakat dapat membeli mobil secara tunai karena alasan ekonomis. Maka salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen. Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ . Salah satu tahapan terpenting adalah tahap pengikatan, dimana Konsumen/Debitur dan PT XYZ selaku Kreditur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut, meskipun objek pembiayaan yang berupa mobil tersebut dijaminkan secara fidusia, tetap terdapat resiko usaha bagi Kreditur yang memfasilitasi Debitur dengan pembiayaan, misalnya tunggakan hingga macetnya pembayaran angsuran oleh Debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat 7 (tujuh) tahapan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ, yakni tahapan permohonan, pengecekan lapangan, pengajuan ke komite kredit, pengikatan, pemesanan dan penyerahan barang, pendaftaran objek jaminan fidusia, dan angsuran pembayaran. Kemudian upaya penyelesaian pembiayaan konsumen yang bermasalah terbagi atas beberapa jenis penyelesaian yang dijabarkan berdasarkan tenggang waktu keterlambatan pembayaran. Apabila Debitur pada akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan angsuran pembiayaan, maka mobil yang merupakan objek pembiayaan/objek jaminan fidusia tersebut akan ditarik kembali oleh Kreditur, dan akan dieksekusi melalui Balai Lelang Swasta

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the settlement effort of problematic car consumer financing at a financial company in Makassar city, called PT XYZ. The development of more modern era raises various kinds of needs for the community, one of which is need of transportation, namely cars. But not all people can buy a car in cash because of economic reasons. So one solution to fulfill these needs is by using consumer financing facility. There are several stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ. One of the most important stage is binding stage, where the Debtor and the Creditor signed the consumer financing agreement. During the term of the consumer financing, even though the object of financing (the car) is collateralized fiduciary, there remains some risk for the Creditor, such as delayed payments and moreover, non-performing loan. This research use normative and descriptive methods. The results of the research are: first, there are seven stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ, namely application stage, survey, submission to credit committee, binding, ordering and delivery of goods, object of the fiduciary registration, and installment payments. And then the settlement effort of problematic car consumer financing divided into several types of settlement, according to the late payment period. If in the end the Debtor is unable to continue the payment, then the car which is the object of financing/object of the fiduciary will be withdrawn by the Creditor, and executed through private Auctioneer"