Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dicerminkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui Kapasitas Fiskal Daerah. Kementrian Keuangan tiap tahunnya mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang didalamnya terdapat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk melihat perbandingan kapasitas fiskal suatu provinsi dengan rata-rata kapasitas fiskal provinsi se-Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki IKFD tertinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah yang formulanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan dan teori fiscal capacity. Penelitian ini bertujuan untuk mengananalisis perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta tahun 2014-2019, beserta faktor-faktor dan strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan nilai Kapasitas Fiskal Daerah. Perkembangan nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 positif. Nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor organisasi, proses, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta melakukan strategi untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan pajak, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta kedepannya dalam rangka optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah DKI Jakarta.

---

The success of regional autonomy and fiscal decentralization can reflect the level of regional financial capacity. Regional financial capacity is reflected in the Regional Fiscal Capacity. The Ministry of Finance annually issues a Regional Fiscal Capacity in which there is an Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) to see the comparison of the fiscal capacity of a province with the average fiscal capacity of provinces throughout Indonesia. DKI Jakarta Province is a province that has the highest IKFD (Regional Fiscal Capacity Index). This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. To see the development of the financial capacity of DKI Jakarta Province, the value of Regional Fiscal Capacity is needed, the formula for which is contained in the Minister of Finance Regulation and the theory of fiscal capacity. This study aims to analyze the development of the value of DKI Jakarta Regional Fiscal Capacity in 2014-2019, along with the factors and strategies implemented by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in order to optimize the value of Regional Fiscal Capacity. The development of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province in 2014-2019 was positive. The value of the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta Province is known by organizational factors, processes, environment, and technological developments. The DKI Jakarta Regional Revenue Agency has implemented a strategy to increase the Regional Fiscal Capacity of the DKI Jakarta Province by increasing Human Resources (HR), monitoring taxes, and utilizing technology. Furthermore, the research is expected to provide input to the DKI Jakarta Regional Revenue Agency in the future in order to optimize the Regional Fiscal Capacity of DKI Jakarta."

"This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan."

"This research aims to generate general picture of Direct Election for Regional Leader?s (Pemilukada) funding, identify the main problem concerning Pemilukada budget, and suggest practical recommendation on managing Pemilukada budget. This is a qualitative research, using the data collection techniques of in-depth interview and Focus Group Discussion, as well as document analysis on Pemilukada budget and Regional Budget (APBD). The location of the research is in Solok and Bandung District. Both are chosen based on their characteristic of Pemilukada budget best practice and their regional fiscal capacity. The result of this research is a model for Pemilukada budget as instructed by the Law that at present has not been effective in minimizing various problems concerning the implementation of general election at regional level. Pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering regional finance; therefore regional government?s work plan should be rationalized on the fiscal year of Pemilukada. Recommendation for a model for funding Pemilukada is to budget Pemilukada through National Budget (APBN).

---

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), mengidentifikasi persoalan utama yang terkait dengan anggaran Pemilukada, dan memberikan rekomendasi praktis pengelolaan anggaran Pemilukada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus serta melakukan analisis dokumen pembiayaan Pemilukada dan Angaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Lokasi penelitian ini adalah Kota Solok dan Kabupaten Bandung. Keduanya dipilih melalui karakteristik best practice pembiayaan Pemilukada dan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini adalah model penganggaran Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang saat ini belum efektif dalam meminimalisir pelbagai persoalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat daerah. Pemilukada yang dianggarkan dalam APBD sangat membebani keuangan daerah, sehingga rencana kerja pemerintah daerah sebaiknya dirasionalisasi pada tahun anggaran diadakannya Pemilukada. Rekomendasi untuk model pembiayaan anggaran Pemilukada adalah Pemilukada sebaiknya dianggarkan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)."

"This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely LocalGovernment Revenues (PAD), Personnel Expenses, General AllocationFund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), OtherLocal Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy againstLocal Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 tocompare the condition of loan performance five years before and fiveyears after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of45 Local Governments following debt restructuring policy. The resultsshow that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policysimultaneously have significant effects on the Local Government DebtRepayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors,namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on theLocal Government Debt Repayment Performance, while DAU and povertylevel have no affect on Local Government Debt Repayment Performance.The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship betweendependent and independent variables, explaining 46,9% of the models,while the remaining 53,1% is contributed by other variables notexplained in this study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktorKapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lainPendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjamanterhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknikanalisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data paneldari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkanuntuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahunsesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasipinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan RestrukturisasiPinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktorKapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BPberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjamansedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkanbahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitianini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanyasebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini."

"Penelitian ini membahas tentang pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan di 10 negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Portugal, Irlandia, Austria, dan Swedia. Negara-negara tersebut dipilih karena dikonfirmasi memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak pada awal masa pandemi. Penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan baik data kualitatif mapun kuantitatif. Teori Ancaman Nasional dan Konsep Kapasitas Fiskal diaplikasikan untuk menganalisis mengapa 10 negara anggota UE  berinisiatif mengeluarkan kebijakan masing-masing dalam penanggulangan pandemi Covid-19 meskipun berada di bawah institusi supranasional yaitu UE, serta kebijakan pada sektor apa yang menjadi prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di 10 negara UE dan mengapa negara memprioritaskan kebijakan tersebut. Argumentasi dalam penelitian ini adalah 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional yang perlu segera ditangani sehingga masing-masing negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan tanpa menunggu respon dari UE.  Penelitian ini menemukan bahwa 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman lingkungan yang berdampak pada stabilitas nasional di sektor sosial-kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin kuat kapasitas fiskal suatu negara, semakin kuat juga kebijakan dan peran pemerintah dalam penanggulangan krisis pada negara tersebut.

---

This study discusses the Covid-19 pandemic and the policy response of 10 member countries of the European Union (EU), namely Spain, Italy, Germany, France, Belgium, the Netherlands, Portugal, Ireland, Austria, and Sweden. These countries were chosen because they were confirmed to have the highest positive cases of Covid-19 at the beginning of the pandemic. The research was analysed using qualitative methods by utilizing both qualitative and quantitative data. National Threat Theory and Fiscal Capacity Concept were applied to analyse why 10 EU member states took the initiative to issue their respective policies in dealing with the Covid-19 pandemic even though they were under a supranational institution, namely the EU, as well which sector of policies was the priority in handling Covid-19 pandemic in 10 EU countries and why they prioritize those policies. This study argues that 10 EU member states see the Covid-19 as a national threat, which needs to be addressed immediately so that each country decides to issue a policy without waiting for a response from the EU. This study found that 10 EU member states saw the Covid-19 pandemic as an ecological threat that impacts national stability in the social, political, and economic sectors. This study also found that countries with strong fiscal capacity can issue strong government’s policies and involvement in overcoming crisis."