Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Undang-undang 22/0 dan 25/99 telab merubah pola hubungan pusat-daerah di Indoensia dari pola sentralistik menjadi desentralisis yang efektif berlaku sejak bulan Januari 2001. Lebih jauh pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih detail tentang kewajiban dan kewenangan daerah, hutang daerah dan hal lainnya, selain beberapa sektor penting seperti sistem peradilan, agama, keamanan dan hal lain yang masih dibawah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat.Konsekuensi langsung dari perubahan ini adalah pemerintah harus mengatur pemerataan dan sustainabilitas anggaran antar daerah. Mengingat karakteristik antar daerah sangat bervariasi dalam hal kandungan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan juga selepas krisis yang menerpa Indonesia, maka permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dalam menjalankan proses desentralisasi ini, menjadi tidak ringan.Satu hal yang jelas, implementasi proses desentralisasi ini, akan mengurangi penerimaan pemerintah pusat secara langsung sementara agenda peningkatan kesejahteraan, penurunan kesenjangan dan upaya peningkatan pertumbuhan lintas wilayah, sudah didepan mata."

"Indonesia currently adopts a new decentralization policy. In the past, central government had been the major role of regional and cities development. With the new policy, central government has transferred its role in developing cities and regions to the local governments. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which is basically the devolution policy, has been accompanied by Law No.25/1999, which basically is the fiscal decentralization policy. Both laws reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of "money follows functions".Before the implementation of decentralization policy, the government of cities had been benefited from many facilities built by central government on the city area. With the decentralization policy, it is expected that a reduced role of central government will have a significant impact on the growth of cities in Indonesia. The policy has three major fiscal instruments; a block grant funding, a specific grant and revenue sharing. The block grant funding is considered as the most important instruments of fiscal decentralization in Indonesia. About 80 percent of financial transfer from central to local governments will be in the block grant type of transfer. In the past, the use of transfers was determined by central government specifically. Therefore, the role of block grant was very minimal. With the new fiscal decentralization scheme, the benefits of cities from central government investments are expected to decrease. Therefore, there is a question to what extend the cities will be sustainable in the decentralization era.This paper attempts to answer the impacts of current fiscal decentralization policy on the growth of the cities. The first objective of the paper is to evaluate the current intergovernmental tranfers and their impact to cities revenues. Secondly, by utilizing a regional macroeconometric model, this paper also elaborates the implication of the transfers to the city growth and interregional disparity in Indonesia."

"Studi ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-fakto penarik lokasi industri yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam melakukan investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika model panel data dan count data serta memperhatikan robustness dari model, penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang signifikan bagi peningkatan FDI di Indonesia. Proporsi PAD dan belanja modal menunjukkan aktivitas perkonomian di suatu daerah akan mendorong terjadinya peningkatan infrastruktur dan akhirnya akan menarik masuknya FDI. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, kemudahan dalam proses perizinan, tingkat elektrifikasi, aksesibilitas jalan dan tingkat upah yang kompetitif akan mendorong masuknya FDI ke suatu daerah.

---

This study analyzed the effect of fiscal decentralization and industrial location considered by foreign investor in Indonesia. By using the econometric analysis of the panel data model, count data and observe the robustness of the model, this research obtain empirical evidence that fiscal decentralization has a significant impact on the inflow FDI in Indonesia. The proportion of revenue and capital expenditure in economy showed activity in the each region to encourage the improvement of infrastructure and ultimetely attracting more FDI. In addition, the quality of human resources, licensing process, the level of electrification, road accessibility and competitive salary levels will encourage the inflow of FDI in Indonesia."

"Selain itu, desentralisasi fiskal berpengaruh beragam pada ketimpangan. Menurut indikator desentralisasi fiskal 1 dan 2, itu menunjukkan efek positif namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh pada ketimpangan. Hal ini berbeda dengan efek pada indikator desentralisasi fiskal 3 dimana semakin meningkat cenderung meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis menggunakan variabel tingkat defisit yang tidak dapat menjelaskan efek terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Studi kasus dari Nusa Tenggara Provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan desentralisasi fiskal menurun, sedangkan ketimpangan cenderung berfluktuatif dan cenderung meningkat. Desentralisasi fiskal diyakini memiliki peran penting dalam rangka pembangunan yang telah dicapai. Karakteristik Indonesia dengan keragaman telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih dihadapi Indonesia dalam dekade terakhir. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menghasilkan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Memahami hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan yang lebih baik pada pembangunan.

---

The aim of this research is to examine the effect of fiscal decentralization on inter-provincial of poverty and inequality in Indonesia. The analysis uses a panel data of 32 provinces in Indonesia for the period 2006 - 2012. Different types of fiscal decentralization indicator are used to examine the potential effect of fiscal decentralization on poverty and inequality. The result from panel data estimation shows that fiscal decentralization has different effect on poverty and inequality.

Fiscal decentralization with revenue approach as the indicator (FD1) seems to have negative significant relation, where increase on revenue lead to decrease poverty. It is similar to the effect of fiscal decentralization on comparison of expenditure and growth approach. In contrast, approaching on expenditure cannot explain its relationship due to insignificant result. Furthermore, the effect fiscal decentralization on inequality is also mixing. According to fiscal decentralization indicator 1 and 2, it shows positive effect but insignificant. It means that increasing on both revenue and expenditure cannot precisely effect on inequality. It is different with the effect on fiscal decentralization indicator 3 that its increasing tends to increase inequality. Moreover, the analysis using deficit rate notices that it cannot explain the effect on poverty and inequality. The case study of Nusa Tenggara Provinces shows that during fiscal decentralization poverty is decreasing, while the inequality is fluctuates and tend to increase."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama implementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaran pemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkan koefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakan pendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfer tidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikan hasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfer tidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanya flypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

---

This research is intended to know the influence of unconditional grants, local revenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditure in Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on the local government’s expenditure model specification, the existence of flypaper effect was detected by comparing the regression coefficients of unconditional grants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10 districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008.

The result of fixed effect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDP significantly affect on expenditure of government’s districts/municipality government’s expenditure, while the variable of population has not significant affecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of the regression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates the existence of flypaper effect on the districts/municipality government’s expenditure in the Province of Jambi during the period."

"Fiscal decentralization can create eficiency and effectiveness to promote growth and change in economic structures as well as to reduce inequalities amongst regions. This study intends to find out whether the fiscal decentralization policies during 2001-2010 contribute to the shift of economic sectors and inequality rates amongst districts/municipalities in the Province of Central Sulawesi. By using econometrics of panel data, the study found that fiscal decentralization supports a shift in the economic sector where the role of primary sector gradually decreased and the secondary and tertiary sector tend to be increased since the implementation of regional autonomy. As a result, the fiscal decentralization creates an economic change in Central Sulawesi, while at the same time, can inevitably generates higher economic inequality amongst regencies/municipalities in the region.

---

Desentralisasi skal dapat menciptakan esiensi dan efektivitas untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antardaerah. Studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada periode tahun 2001-2010, studi ini menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tengah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama periode studi."

"This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal authority to collect tax from its citizens and on the other hand the citizens to pay taxes as part of its submission to the existing law.

---

Abstrak. Penelitian ini mengusulkan dua focus yaitu, diskusi mengenai desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah dan peran penting perpajakan dalam mewujudkan proses demokratisasi. perpajakan yang dalam mewujudkan proses demokratisasi ekonomi. Pajak merupakan salah satu faktor paling penting dalam penguatan peran pemerintah terutama peran dalam isu-isu anggaran. Terdapat dua isu strategis untuk hubungan timbal balik antara negara dan warganya yaitu, negara dalam kewenangan hukum untuk mengumpulkan pajak dari warganya dan di sisi lain warga untuk membayar pajak sebagai bagian dari penyerahan kepada hukum yang ada."