Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Apabila kita mengingat bahwa bahasa Indonesia secara historis merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu, pendekatan linguistik terhadap bahasa Melayu sangat diperlukan. Dalam skripsi ini dibicarakan mengenai hubungan semantis antarklausa dalam teks bahasa Melayu, khususnya Hikavat Sri Rama dan Undang-undang Melaka yang telah ditransliterasi oleh Achadiati Ikram dan Liaw Yock Fang. Untuk itu penelitian ini dilandaskan pada pendapat Longacre. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan semantik antarklausa dalam ragam cerita dan ragam undang-undang, serta alat-alat sintaktis yang dipakai untuk mengungkapkan hubungan tersebut. Di samping itu, untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam ragam tersebut. Berdasarkan analisis, secara garis besar dapat disimpulkan seperti berikut:
1. Hubungan antarklausa yang dominan dalam HSR adalah hubungan waktu, parafrase, penyambungan dan deiksis; sedangkan dalam UUM adalah hubungan deiksis dan implikasi.
2. Baik dalam HSR. maupun dalam UUM terdapat hubungan penyambungan (penggabungan dan pertentangan), alternasi, waktu (urutan dan tumpang tindih), implikasi (syarat dan sebab-akibat), parafrase, deiksis dan tujuan; dan tidak terdapat hubungan penyambungan (perbandingan), implikasi (kontrafaktualitas dan peringatan), ilustrasi (persamaan dan perbedaan), atribusi dan frustrasi.
3. Alat sintaktis yang dipakai untuk mengungkapkan hubungan semantis, baik dalam HSR maupun UUM tidak banyak memperlihatkan perbedaan yang mendasar.
4. Biasanya dalam UUM lebih sering diungkapkan dalam hubungan hipotaktis daripada hubungan parataktis; sedangkan dalam HSR hampir lama persentasenya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi pemahaman tentang ragam bahasa dan membantu untuk memahami hubungan antarkalimat dalam tingkat wacana. Diharapkan pula skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan linguistik, khususnya dalam bahasa Melayu.

Abstrak :
The protection against cultural heriage was relatively narrow at first, which only includes the protection of tangible cultural heritage. But along the course of time, arising from a conciousness that believes that folklore is a part of the cultural heritage, then folklore should also be eligible to obtain protection. This is because folklore is one of the key in providing a nation its own specific identity. Therefore, the folklore of a nation must be protected and preserved by the nation itself. However, in realization, protection and preservation can also be provided by international organizations through the establishment of various international legal instruments. Indonesia has set the protection of folklore in the copyright regime. But in reality, the protection is far from its objetive. The chacaracteristics that are rooted in folklore and copyright are conflicting. As a result, there`s a necessity for a more effective protection of folklor. The protection efforts that are provided trough various international legal instruments seek to reduce illicit claims of folklore done by a foreign partty.

---

Perlindungan terhadap warisan budaya pada awalnya bersifat relatif sempit yaitu perlindungan hanya terhadap benda cagar budaya. Namun seiring dengan jalannya waktu, timbul suatu kesadaran yang berpendapat bahwa folklor yang merupakan bagian dari warisan budaya juga layak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Hal ini dikarenakan folklor merupakan salah satu kunci dalam memberikan suatu bangsa identitas yang khusus. Oleh karena itu, folklor suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perwujudannya, perlindungan dan pelestarian juga dapat diberikan oleh organisasi internasional melalui pembentukan berbagai instrumen hukum internasional. Saat ini Indonesia telah mengatur perlindungan folklor di bahwa rezim Hak Cipta. Namun pada kenyataannya, perlindungan tersebut jauh dari tujuannya. Karakteristik yang berakar dalam folklor dan Hak Cipta saling bertolak belakang, sehingga diperlukan suatu perlindungan yang lebih efektif terhadap folklor. Upaya-upaya perlindungan yang diberikan melalui berbagai instrumen hukum internasional bertujuan untuk mengurangi tindakan pengklaiman folklor yang tidak sah oleh pihak asing.