Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010. Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dan kewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah Unit Pemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internal control mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang meninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yang merumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini merumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internal control memiliki administrative efficacy. Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannya atau keahliannya. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuan pemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agar menjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindak lanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitas temuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit. Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikan nilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah di Indonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadi Kementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yang akan mencapai administrative efficacy

---

ABSTRACT
Examination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources are findings that should be actionable under the Regulation of the Inspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 and Article 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010. However, under certain circumstances, examination findings of the Inspectorate General cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether a finding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, in this case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energy and Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Head of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrative efficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. The research method used is the normative juridical, which reviews examination findings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on Standard Procedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data in this research will be processed and analyzed qualitatively, and will generate prescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research will formulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtain administrative efficacy of internal control. Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources, as one of the government's internal control instruments whose function is to implement internal control within the scope of Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is the review of documents and interviews with speakers or informants ? ones who can provide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings and the proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtain qualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measured by accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionable should also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings and recommendations will not deviate from the standards of internal audits? quality control. The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will provide an added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal control instruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization of BPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that will achieve administrative efficacy