Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa frasa dan mengurai praktek Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu) pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Persetujuan DPR atas penetapan perpu merupakan bentuk pengawasan DPR atas tindakan presiden dalam upaya pelindungan keselamatan negara dalam keadaan genting yang memaksa. Pengawasan DPR ini bertujuan untuk mengontrol regulatory powerpemerintah sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap hak-hak masyarakat. DPR dalam praktek pemberian persetujuan atas penetapan perpu tidak melakukan pembahasan pasal-pasal perpu bahkan lebih sempit lagi persetujuan oleh DPR didasarkan pada point-point pemaparan yang disampaikan oleh perwakilan presiden tanpa melihat muatan dan norma pengaturan perpu. Persetujuan atas penetapan perpu oleh DPR semestinya tidak saja dilakukan berdasarkan pemaparan urgensi pembentukan perpu namun juga harus melalui pembahasan terhadap substantif normatif perpu melalui mekanisme pembahasan Daftar Inventaris Masalah sebagaimana pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan.

---

This thesis analyzes the phrase and elaborates the practice of the House of Representatives (DPR) approval of the stipulation of government regulations in lieu of laws (PERPU) in Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is prepared using doctrinal methods. The DPR's approval of the PERPU is a form of DPR supervision over the president's actions as a way to protect the country in a state of urgency. The DPR's supervision aims to control the government's regulatory power so that the government does not act arbitrarily in forming laws and regulations that impact on people's rights. The DPR in the practice of giving approval for the stipulation of PERPU does not discuss the articles of PERPU, narrowly the approval by the DPR is based on the presentation points submitted by the president's representative without seeing the content and regulatory norms of PERPU. Approval of the establishment of PERPU by the DPR should not only be based on the presentation of the urgency of the establishment of PERPU but also must go through a discussion of the substantive normative PERPU through the mechanism of discussing the Problem Inventory List in the discussion of the draft law is carried out."

"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan fungsi pengawasan dan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah di Indonesia serta pelaksanaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2023. Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi DPR dan fungsi pengawasan DPR sebagai wakil rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang ada sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah banyak pelaksanaan hak interpelasi yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2023. Namun, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau lebih lanjut lagi terutama mengenai mekanisme hak interpelasi terkait kehadiran presiden untuk memberikan jawaban interpelasi. 

---

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) as a people's representative institution has a function, one of which is a oversight function. In carrying out this function, the DPR is given rights, one of which is the right of interpellation. This right is the right of the DPR in carrying out supervision to request information from the government regarding important and strategic government policies that have a broad impact on the life of society, nation and state. Thus, this paper will discuss the regulation of the oversight function and the DPR's interpellation rights over the government in Indonesia as well as the implementation of the DPR's interpellation rights over government policies in Indonesia from 2004 to 2023. This paper was produced through normative-juridical research using qualitative methods that describe and analyze data obtained comprehensively to answer the existing problems. Therefore, the regulation of the DPR's right of interpellation and the supervisory function of the DPR as the representative of the people can supervise the implementation of an existing law or government policy as contained in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. There have been many implementations of the interpellation right from from 2004 to 2023. However, in practice it needs to be reviewed further, especially regarding the mechanism for the right of interpellation related to the presence of the president to provide interpellation answers."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Pertanian yang akan dibandingkan dengan perundang-undangangan yang berlaku dan best-practice pelaksanaan audit internal. Pembahasan kemudian akan dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam penerapan Good Public Governance di Kementerian Pertanian.

---

This study examined the activities of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture, which has a function as internal auditor and internal consultant for the Ministry of Agriculture. It also discussed other related activities such as whistleblowing systems, human resources systems and values prevailing in the Inspectorate General in relation with the implementation of Good Public Governance.

The discussion will also include an analysis of the audit procedures, both performance and investigative audit, and other activities of the Inspectorate General as an internal supervisor in Ministry of Agriculture which will be compared with the applicable law and best-practice model of internal audit. The discussion will then be linked to the role of the Inspectorate General in the implementation of Good Public Governance in the Ministry of Agriculture."

"Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP merupakan bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

---

The thesis is about The Rights of Member of DPR RI to propose and to struggle for Electoral District Development Program (UP2DP Rights). UP2DP Rights is a kind of rights of member of DPR RI that give an opportunity for every member of DPR RI to propose and to struggle a development program for their Electoral District through Government Action Plan. The purpose of this thesis is to explain the process of the emergence of and also to analyze the relationship between UP2DP rights and the functions of DPR. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study refers to separation of power theory and the principle of checks and balances. From this study it can be concluded that the emergence of rights UP2DP as a form of manifestation of Representative Function of DPR and Oath / Promise Member of Parliament (DPR). In addition, it can also be concluded that the UP2DP Rights is in line with the Control Function of DPR and also can be a new formula in the management of the aspirations of the people that had not maximized by the Parliament. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi. Asimilasi kerja sosial merupakan kegiatan membaurkan narapidana dengan masyarakat atau disebut community based - correction. Dalam implementasinya, program yang menjadi kewajiban narapidana korupsi untuk mendapatkan hak asimilasi ini sulit dilakukan. Balai Pemasyarakatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan asimilasi berperan ganda dalam mengawasi sekaligus merehabilitasi. Pengawasan adalah seluruh aktivitas mengamati pelaksanaan asimilasi kerja sosial mulai dari proses pengusulan hingga asimilasi selesai dilakukan, sementara rehabilitasi merupakan upaya memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat. Berdasarkan kedua hal tersebut, rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan asimilasi kerja sosial perlu didukung dengan adanya fungsi pengawasan yang optimal.

---

ABSTRAKThis research discusses about implementation of the monitoring function and the rehabilitation function of community service for convicted of corruption. An offender under a community service order performs labor for the community or called community based - correction. A recognition of the fact that the implementation of assimilation is difficult. Balai Pemasyarakatan as the agency that has the authority to implementation of assimilation as serving a double purpose. It functions to monitoring and rehabilitate. Monitoring is a form of supervisory the implementation of assimilation from began to the end, while rehabilitation is an attempt to alter the attitudes of offender to support the prisoner?s reintegration. Based on these, rehabilitation as the main purpose in assimilation must be supported by monitoring function."

"Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik di Indonesia sangat penting bagi pelaku usaha tambang agar seluruh proses penambangan yang dimulai dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan mineral, reklamasi dan pascatambang dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, norma dan regulasi yang berlaku. Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik bertujuan untuk mendukung kegiatan penambangan yang selalu menjaga kelestarian lingkungan, menjamin keselamatan makhluk hidup sekitar area tambang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penambangan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan meminimalisir dampak negatif dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik terdiri dari lima aspek yaitu aspek teknis pertambangan, konservasi mineral, pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan usaha jasa pertambangan yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional tambang. Pelanggaran yang masih sering terjadi pada area operasi tambang disebabkan tidak optimalnya pengawasan internal perusahaan dan kurangnya audit lapangan yang dilakukan oleh instansi berwenang sehingga memberikan kesempatan kepada beberapa oknum pelaku usaha tambang untuk tidak taat dan patuh kepada ketentuan regulasi yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan meningkatnya resiko operasi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada para pelaku usaha tambang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menjadi pelajaran yang dapat menumbuhkan keasadaran bagi seluruh pelaku usaha tambang untuk selalu disiplin dan taat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.

---

The implementation of good mining practice in Indonesia is very important to support mining business actors so that the entire mining process starting from exploration, exploitation, mineral processing, reclamation and post-mining activities can be carried out in accordance with applicable standards, norms and regulations. The implementation of good mining practice aims to support mining activities that always maintain environmental sustainability, ensure the safety of organism around the mining area and increase the efficiency and effectiveness of the mining process to obtain optimal benefits by minimizing negative impacts and environmental damage due to mining activities. The implementation of good mining practice consists of five aspects namely mining technical aspects, mineral conservation, environmental management, mining safety and mining service businesses which must always be fulfilled and implemented to support mining operational activities. Violations that still frequently occur in mining operations areas are due to non-optimal internal company supervision and lack of field audits carried out by authorized agencies, thus giving several mining business actors the opportunity to disobey and not comply with applicable regulatory provisions, resulting in environmental pollution or damage and increasing operational risks that could endanger the safety of the mine workers. The Indonesian government has a very important role in carrying out supervisory functions and providing strict sanctions to irresponsible mining business actors so that it can be a lesson learned that can raise awareness for all mining business actors to always be disciplined and obedient in maintaining environmental sustainability and work safety."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3).

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it.

The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly.

In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."