Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Globalisasi berupa proses liberalisasi ekonomi meruakan proses yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi di bidang produksi, keuangan, perdagangan, dan teknologi telah membawa kepada globalisasi di bidang hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum juga berdampak pada sektor minyak dan gas bumi yang menjadi kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang panting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan panting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dun penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. UU No.44 Prp. Tabun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.8 Tabun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang merupakan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan, juga krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan 1998 yang membawa IMF ikut mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan hukum, sehingga disepakati bahwa sektor minyak dan gas bumi harus direstrukturisasi. UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan pembaruan dart penataan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, di dalamnya sudah dimuat tentang kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, kesetaraan dan keadilan, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan pengoptimalan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi melalui pemisahan tugas dan fungsi sebagai pembuat kebijakan, pengawas dan pelaku usaha serta liberalisasi kegiatan usaha secara bertahap. Monopoli yang diberikan kepada Pertamina sebagai pemain clan regulator di bidang usaha hulu dan pemain tunggal di bidang usaha hilir sesuai UU No. 811971, telah direstrukturisasi. Sebagai implementasi UU No.22/2001, Pemerintah terus mendorong pemakaian gas dalam negeri, karena lebih bersih, ramah lingkungan, cadangannya besar, dan tidak Iangsung akan mengurangi subsidi BBM dan ketergantungan import minyak mental. Seiring dengan hal itu kontrak penjualan gas bumi juga domestik terus meningkat. Pemisahan peran Pertamina sebagai regulator dan pelaku usaha membawa dampak pada kontrak penjualan gas bumi. Penunjukan penjual gas bumi bagian negara membuahkan masalah terutama mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penjual gas bumi yang terdapat dalam kontrak-kontrak penjualan gas bumi.

Abstrak :
Updated to cover new advances, this book introduces the natural gas industry to readers new to the field or those providing a narrow service who would benefit from an understanding of the overall process. The initial chapters give a brief overview of basic concepts applicable throughout the chemical processing industry. The second part addresses natural gas processing, following the gas stream from purchase at the wellhead to its entrance at the market place. Wherever possible, advantages, limitations, and ranges of applicability of various processes are discussed so that their integration into the overall gas plant can be fully appreciated.

Abstrak :
ABSTRAK
LASMO adalah perusahaan minyak bumi dan gas alam multinasional dengan kantor pusat dan berasal dari Kerajaan Inggris yang cukup berhasil. Pada saat ini produksi bersih LASMO dari seluruh dunia sebesar 185.000 barel setara minyak per hari, pendapatannya dari Indonesia memberikan produksi sekitar 48.000 barel setara minyak.

Sebagai operator dari usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. LASMO belum memperoleh keberhasilan untuk mewujudkan sebuah KPS yang berproduksi atau bahkan menemukan cadangan migas yang komersial untuk dikembangkan dan diproduksi, meskipun sudah bertindak sebagai operator selama 10 tahun. Kondisi ini menanik perhatian penulis sebagai karyawan di LASMO untuk membahas studi kasus strategi bisnis LASMO di Indonesia.

Perkembangan LASMO selama 30 tahun sampai mempunyai produksi bersih sekitar 185.000 barel setara minyak diperoleh melalui kompetensinya di dalam memilih mitra operator yang sangat baik dan memilih perusahaan untuk diakuisisi.

Perkembangan LASMO di Indonesia mempunyai visi untuk bisa memperoleh produksi bersih 50.000 barel setara minyak per hari dan memiliki operatorship pada tahun 2010. Strategi jangka pendeknya di Indonesia disarankan untuk memilih menanam saham di perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi yang mempunyai kompetensi papan atas. mempunyai playing field yang seimbang, dan memiliki sasaran eksplorasi dan produksi yang setara.

Operatorship dipilih untuk Strategi jangka panjang karena harus didukung oleh kompetensi dan keunggulan kompetisi yang pada saat ini belum dimiliki. LASMO disarankan untuk mendefinisikan kompetensi yang harus dimiliki. misalnya pengembangan keahilan eksplorasi. pengembangan dan produksi di perairan laut dalam, menjadi ?immediate follower di daerah daerah frontier maupun basin-basin baru, keahlian di bidang pengembangan produksi daerah baru yang efisien.

Sebagai tambahan terhadap strategi jangka pendek dan panjang. pengembangan kompetensi harus dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia. Keberhasilan dalam mengembangkan kompetensi membutuhkan sumberdaya manusia yang jumlah dan kualitasnya memadai. Pengembangan sumberdaya manusia yang disarankan adalah menambah tenaga-tenaga inti, terutama bagian eksplorasi, yang berupa rekrutmen terhadap karyawan yang mempunyai prestasi teruji, baik karyawan ekspat dari seluruh bagian dunia maupun karyawan Indonesia. Pengembangan sumberdaya manusia seperti ini ongkosnya cukup mahal, tetapi diharapkan mempunyai dampak yang sangat nyata dengan tingkat kemungkinan gagal yang jauh lebih kecil.

LASMO disarankan untuk menjaga keseimbangan penggunaan tenaga kerja asing dan daerah untuk rnengurangi dampak buruk dan isu kedaerahan, disamping mempertahankan ongkos yang murah dalam jangka panjang. LASMO sebaiknya menarik tenaga-tenaga Indonesia dengan prestasi yang sudah teruji, mereka mempunyai pengetahuan regional yang tìdak dimiliki oleh tenaga-tenaga asing yang baru dan mempunyai jaringan tukar informasi di antara rekan seprofesi di Indonesia.

Di dalam mengembangkan kompetensi LASMO yang bisa dimanfaatkan di Indonesia adalah dengan mengefektifkan dan memperluas integrasi penggunaan tenaga kerja secara global sehingga proses pembelajaran dan setiap daerah/negara dimana LASMO beroperasi dapat dìmanfaatkan maksimal.

Abstrak :
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya alam pertambangan terutama pertambangan minyak dan gas (migas). Berdasarkan alas harga konstan tahun 1993 PDRB Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1998 sebesar Rp. 10.384.957,54 untuk PDRB dengan migas dan Rp. 6.149.195 23 untuk PDRB non migas. Dapat dilihat bahwa PDRB Nanggroe Aceh Darussalam masih didominasi oleh sektor minyak dan gas (migas) sebagai penyumbang nilai terbesar. Studi ini dilakukan untuk mengkaji peran sektor migas terhadap perekonomian dan distribusi pendapatan di NAD, dan juga menghitung pengaruh pengganda (multiplier effect), daya penyebaran dan derajat kepekaan sektor migas terhadap sektor¬-sektor lain yang ada di dalam perekonomian NAD. Studi ini menggunakan pendekatan model input-output untuk melihat pengaruh pengganda dan model Miyazawa untuk melihat pemeratan distribusi kelompok pendapatan yang dibangun berdasarkan input-output Aceh tahun 1998 ukuran 55x55 sektor. Dalam model Miyazawa, kolom variabel endogen konsumsi rumah tangga dianggap sebagai pelaku produksi dalam perekonomian dan dibagi menjadi tiga kelompok pengeluaran berdasarkan tingkat pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Sebagai penyeimbang matriks maka baris input primer yang terdiri upah dan gaji serta sebagian surplus usaha juga dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi sehingga didapatkan tabel input-output baru dengan ukuran yang lebih besar yaitu 58x58. Berdasarkan basil perhitungan pengaruh pengganda model input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung menunjukkan sektor dengan pengganda output terbesar artinya bila pemerintah ingin meningkatkan output perekonomian investasi dan pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada sektor ini sedangkan sektor migas sendiri merupakan sektor yang memiliki nilai pengganda output paling kecil dalam perekonomian. Berdasarkan model Miyazawa sektor yang memiliki pengganda output terbesar yakni sektor pemerintah dan pertahanan, untuk sektor migas hanya menduduki ranking ke-44. Untuk nilai pengganda pendapatan tipe I dan tipe II model input output, sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung pada tipe I serta sektor industri makanan, minuman dan tembakau pada tipe II menunjukkan angka pengganda pendapatan terbesar. Artinya setiap penambahan satu rupiah permintaan akhir disektor tersebut akan meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar angka tersebut. Pada model Miyazawa sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan pengganda pendapatan tebesar. Perhitungan keterkaitan antar sektor input-output sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung merupakan sektor yang memiliki indeks BL terbesar dan terkecil adalah sektor migas. Sektor restoran berdasarkan model input-output memiliki nilai indeks FL terbesar. Untuk model Miyazawa sektor pemerintah dan pertahanan yang memiliki nilai indeks BL terbesar dan sektor penggilingan beras, biji-bijian dan tepung untuk nilai indeks FL terbesar. Simulasi dilakukan terhadap beberapa sektor yaitu: simulasi I, hanya sektor migas yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 2, sektor pendidikan yang berubah, sektor lain dianggap tetap; simulasi 3, sektor pengilangan minyak yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 4, sektor transportasi yang berubah sektor lain dianggap tetap; simulasi 5 dilakukan pada beberapa sektor sekaligus yakni sektor transportasi, sektor industri pengilingan beras, biji-bijian, dan tepung, sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor industri penggergajian kayu dan sektor restoran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk setiap investasi dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah, kelompok pendapatan menengah selalu mendapat kenaikan perubahan yang lebih besar dari pada kedua kelompok pendapatan lainnya. Hasil simulasi untuk sektor migas menunjukkan pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor ini belum menyebabkan pendapatan terdistribusi lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan rendah hanya mengalanii perubahan peningkatan pendapatan sebesar 17,53% sedangkan kelompok pendapatan sedang dan tinggi mendapatkan peningkatan yang lebih besar masing-masing sebesar 19,55%. Simulasi untuk sektor pendidikan memberikan hasil yang lebih merata untuk setiap kelompok pendapatan bila pemerintah melakukan investasi dan pengeluaran di sektor ini. Ketiga kelompok pendapatan yang terdiri dari kelompok pendapatan rendah, sedang dan tinggi masing-masing mendapatkan perubahan peningkatan pendapatan yang sama yaitu 0,11%, sehingga sektor ini lebih dapat memberikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain bila pemerintah ingin mendistribusikan pendapatan yang lebih merata untuk ketiga kelompok pendapatan maka pemerintah harus melakukan investasi dan pengeluaran yang lebih besar di sektor pendidikan.

Abstrak :
IT Governance, sebuah bagian terintegrasi dari CorporateGovernance adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari TI serta jaminan kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. IT Governance telah menjadi prioritas utama pada banyak organisasi. Di Indonesia, telah dikeluarkan keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmen ini bersama dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menjadi suatu pendorong akan diperlukannya suatu Good IT Governance khususnya pada BUMN yang bergerak di Industri Minyak dan Gas Bumi. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi IT Governance yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut melalui berbagai model dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

IT Governance, an integral part of corporate governance, is a concept that become the answer of organizational demand to ensure value creation from IT and to ensure the return of IT investments. IT Governance has become a main priority of many organization. In Indonesia, the Ministry of State0Owned Enterprises has issued a decree no. Kep-117/M-MBU/2002 about the implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The decree, along with the Law No.22/2001 about the Oil and Gas, has become the drivers for Good Corporate Governance, especiallya for State Owned Enterprise in Oil and Gas sector. The objective of this paper is to illustrate IT Governance in such enterprise through mapping in multi model in order to get a more comprehensive picture of the governance.