Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 terdapat beberapa fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian, diantaranya kemenangan pasangan nomor urut 3 yang hanya diusung oleh satu partai politik, mengungguli perolehan suara pasangan calon yang diusung banyak partai politik, incumbent, figur/ketokohan, agama, ekonomi maupun latar belakang pendidikan pasangan calon. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Berdasarkan analisis perolehan suara dengan tipologi wilayah diperoleh hasil bahwa masa pemilih dari ketiga calon gubernur tersebut mempunyai mempunyai distribusi yang merata di wilayah pegunungan tinggi-dataran rendah, pesisir pedalaman, desa-kota. Sedangkan berdasarkan tipologi wilayah Eks Karesidenan calon gubernur Hadi Prabowo - Don Murdono mempunyai suara yang lebih besar di Eks Karesidenan Pekalongan, calon gubernur Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo mempunyai massa lebih besar di Eks Karesidenan Semarang, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko lebih besar di Eks Karesidenan Surakarta.

---

For central Java governor election in 2013 there were some interesting phenomena of the research background, including victories pair number 3 which is the only are carried by a political party, over passing of the vote the candidate who carried many political parties, the incumbent, figure/personality, religious, economic and the educational background of the candidate. The objective research is to descriptive method with comparative types. Based on the analysis of the vote by the typology of the area showed that the future voters of the three candidates for governor have had an even distribution in the high mountain region - lowland, coastal, inland, rural and urban. While based typology region governatial candidate residency Hadi Prabowo ? Don Murdono have a greater voice in ex-resicendy Pekalongan, a candidate for governor Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo have a greater mass in ex-residency Semarang, and the candidate for governor and vice governor greater Ganjar Pronowo - Heru Sudjatmiko dashing in ex-residency Surakarta."

"ABSTRAKDengan masalah kependudukan yang kerapkali dihadapi DKI Jakarta maka PemProv DKI Jakarta berinisiatif mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan, yaitu Perda No. 4 Tahun 2004 pasal 50 dan Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2005 pasal 152. Pelaksanaan dari kebijakan ini diantaranya difokuskan di wilayah Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur dikarenakan wilayah ini banyak terjadi pelanggaran administrasi kependudukan. Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian kependudukan di Kelurahan Duren Sawit dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Duren Sawit, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mencoba mendeskripsikan terkait implementasi dari kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian kependudukan di wilayah ini. Dalam menganalisis pokok bahasan skripsi, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis sumber data, yakni data primer diantaranya dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan nara sumber. Sedangkan, data sekunder dengan membaca literatur, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, brosur, website di internet, artikel-artikel, dan hasil penelitian lainnya berupa skripsi, tesis, makalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh terkait implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian kependudukan yang dilakukan dalam bentuk operasi di lapangan, yaitu Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) dan Bina Kependudukan (Biduk), diantaranya adanya warga pendatang yang kembali ke daerah asalnya, kesadaran warga untuk memiliki identitas diri, dan adanya pelayanan KTP keliling. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya ada kepedulian dan kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat guna mengatasi segala hambatan yang mempengaruhi jalannya kebijakan.

---

ABSTRACTWith a population problem that often faces the DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial Government issued a policy initiative related to supervision and control of population, namely Regulation No.4 in 2004 section 50 and Rule Government No.16 of 2005 section 152. Implementation of this policy is focused on areas including Kelurahan Duren Sawit, East Jakarta this area because a lot of administrative violations of residence. The subject of this thesis is how the implementation of related policies on population surveillance and control in Kelurahan Duren Sawit and any obstacles encountered during implementation of the policy. Type of research conducted in Kelurahan Duren Sawit, is a descriptive study with qualitative approaches that try to describe the implementation of policies related to the supervision and control of population in this region. In analyzing the subject of the thesis, the author uses data collection techniques are divided into two types of data sources, which include primary data by conducting field studies through in-depth interviews with resource persons. Meanwhile, the secondary data by reading the literature, such as books, magazines, newspapers, brochures, websites on the internet, articles, and other research results in the form of thesis, thesis, papers and others that have nothing to do with this research.

The results related to the supervision and implementation of policies on population control is in the form of field operations, namely Operation Yustisi Population (OYK) and Population Development (Big Dipper), including a citizen immigrants who returned home, awareness of citizens to have identity, and the mobile ID card service. To support the smooth implementation of this policy there should be caring and cooperation from both the government and the community in order to overcome all obstacles that affect the course of policy."

"Makalah ini mengkaji kinerja media massa online Indonesia dalam menerbitkan berita untuk masyarakat hubunganya dengan Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran kedua. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012, diperlukan peran media massa online untuk menciptakan kompetisi politik yang bersih. Media massa juga memiliki peran yang penting untuk memberikan informasi yang jelas secara intensif kepada para pembaca. Ada empat media massa online yang menerbitkan berita paling banyak mengenai isu tersebut termasuk detik.com, kompas.com, tempo.co, dan mediaindonesia.com. Penelitian ini mengkaji empat media massa online tersebut karena mereka menerbitkan berita paling banyak dibandingkan dengan media lain selain televisi. Ada dua hal utama yang coba dibuktikan oleh makalah ini. Pertama, makalah ini ingin menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menerapkan kontrol sosialnya. Kedua, makalah ini membuktikan bahwa kekuatan media massa online dapat mempengaruhi dan membujuk para pembaca. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk bidang studinya dan masyarakat dengan membuka ranah baru kajian budaya media serta menyediakan informasi mengenai kekuatan dan perilaku media massa online.

---

This paper examines the performance of Indonesian online mass media in publishing news for citizens related to the second period of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012. Considering the implementation of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012, the role of online mass media is required in order to make a clean politics competition. Mass media also has important role to give audiences the transparent information related to candidates intensively. There are four online mass media which publish the most news about the issue including detik.com, kompas.com, tempo.co, and mediaindonesia.com. This research observes those four online mass media because they publish the most news than other media beside television. There are two major points that this paper tries to prove. Firstly, this paper tries to prove that mass media has power to apply its social control. Secondly, this paper proves that the power of online mass media can influence and persuade audiences in this case. This research will give contribution for its field and citizens by opening new area of media cultural studies and providing information about the power and the behavior of online mass media."

"Reformasi menyebabkan terjadinya desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia sehingga kewenangan pemerintah daerah menjadi semakin besar pada sektor perekonomian serta gubernur dengan berbagai latar belakang karier dan politik mulai mengisi kursi kepemimpinan daerah tingkat provinsi di Indonesia. Studi terdahulu menemukan bahwa latar belakang gubernur mempengaruhi keputusan mereka saat menjabat yang kemudian mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh latar belakang karier dan politik gubernur terhadap perekonomian regional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari 34 provinsi dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 dan menggunakan model time fixed effects sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari latar belakang karier gubernur tertentu yang secara signifikan dapat mempengaruhi perekonomian regional. Di sisi lain, latar belakang politik cenderung tidak memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian regional.

---

Reformation brought decentralization and democratization in Indonesia so that regional government authority became greater in the economic sector and governors with various career and political backgrounds began to fill regional leadership positions at the provincial level in Indonesia. Previous studies have found that governor's backgrounds influence their decisions while in office, which then influences the performance of regional government and the regional economy. Therefore, this research aims to see how the governor's background influences the regional economy in Indonesia. This research uses data from 34 provinces from 2011 to 2019 and uses the time fixed effects model as the main method. The research results show that there is an influence from the career background of certain governors which can significantly influence the regional economy. On the other hand, the political background tends not to have a big impact on the regional economy."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."