Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh diterapkannya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Pelayanan Pendaftaran Haji. Di samping itu, juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap produktifitas pelayanan pendaftaran haji, dan untuk mengetahui apakah produktifitas pelayanan tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Variabel bebas yang digunakan adalah performansi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang meliputi: kemampuan teknologi, kemampuan program aplikasi, dan kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan variabel terikat adalah pelayanan pendaftaran haji yang meliputi: Kesesuaian (conformance) dan berwujud dalam pendaftaran, keandalan (reliability) dan kepastian pendaftaran dan kemudahan pendaftaran. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 67 sampel yang mewakili dari 112 populasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Penarikan sampel yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Penarikan sampel dari populasi KBIH tersebut dilakukan dengan pertimbangan, bahwa KBIH banyak terlibat langsung dalam proses pendaftaran dan bimbingan haji dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dengan menggunakan regresi sederhana, yang penghitungannya dilakukan dengan komputer menggunakan program SPSS for Window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel performansi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ternyata mempunyai hubungan atau korelasi yang cukup kuat dengan variabel pelayanan pendaftaran haji dengan koefisien korelasi r = 0.519. Di samping itu, variabel performansi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) juga mempunyai pengaruh terhadap pelayanan pendaftaran haji dengan besarnya nilai koefisien determinasi R2 = 0.269. Signifikansi hubungan kedua variabel tersebut cukup tinggi yaitu nilai signifikansi F = 0.000 dan nilai signifikansi t = 0.000. Agar peranan SISKOHAT terhadap pelayanan pendaftaran haji lebih baik, maka diperlukan adanya struktur SISKOHAT yang jelas dalam organisasi Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Disamping itu, mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan perangkat teknis SISKOHAT, dan perlu dikembangkanya program aplikasi dan jaringannya."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur menurut UU No. 34 Tahun 2014 UUPKH dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian utama pada data sekunder. UUPKH melalui Pasal 48 membuka kemungkinan untuk mengelola dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hukum Islam, kebolehan investasi dana haji pada sektor infrastruktur, dimungkinkan berdasarkan metode ijtihad maslahah mursalah. Alasannya, melalui investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Saran dalam penelitian ini, yaitu kepada Pemerintah, secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 2014, seperti Peraturan Pemerintah yang belum juga selesai dibuat, sedangkan kepada BPKH, harus ada informasi yang transparan mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKH.

---

ABSTRACTManagement of haj funds through investments in the infrastructure sector is a solution from the Government to develop the haj fund collected. The seriousness of the Government is now visible with the establishment of the haj Financial Management Board tasked with managing the haj funds. The main problem in this research is how the management of haj funds through investment in infrastructure sector when viewed from Law No. 34 of 2014 and Islamic law. Research method used in this research is normative juridical with the main research object on secondary data. UUPKH through Article 48 opens the possibility to manage the haj funds through investments in the infrastructure sector. Under Islamic law, the permissibility of investing Haj funds in the infrastructure sector, is possible based on the method of ijtihad maslahah mursalah. The reason, through these investments can improve the quality of hajj pilgrimage, rationality and cost efficiency of Hajj pilgrimage, and benefits for the benefit of Muslims. Suggestions in this research, namely to the Government, immediately issue the implementing regulations of Law No. 34 Year 2014, such as Government Regulations that have not yet been made, whereas to the BPKH, there should be transparent information about the channeling of funds made by BPKH. "