Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK. ......Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan hak atas informasi, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan, hak untuk memilih jasa dalam putusan, hubungan hukum antara konnsumen dan pelaku usaha serta analisis terhadap putusan mengenai pertanggungjawaban PT Wahana Auto Ekamarga. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. PT Wahana Auto Ekamarga melanggar hak konsumen untuk didengar keluhannya dan hak konsumen untuk memilih jasa. Sesuai dengan asas konsensualisme, di antara R.E. Baringbing dan PT Wahana Auto Ekamarga telah terjadi hubungan kontrak. Atas pelanggaran hak-hak konsumen dan wanprestasi, PT Wahana Auto Ekamarga seharusnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam layanan jasa bengkel, pelaku usaha sebaiknya tidak melakukan perbaikan sebelum ada kesepakatan dari pihak konsumen meskipun perbaikan sebenarnya dibutuhkan, konsumen sebaiknya membaca petunjuk perawatan berkala dalam buku manual dan majelis BPSK serta majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara ini sebaiknya dapat menjadikan tindakan pelaku usaha yang telah melakukan perbaikan tidak sesuai dengan kesepakatan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan pelaku usaha.

---

This thesis discusses about the implementation of the right to information, the right to be heard on expressing opinion and complaints, the right to choose the services, legal relation between consumer and entrepreneur, as well as analysis of decision about responsibility of PT Wahana Auto Ekamarga for the loss suffered by consumers of garage services. The Law that is being used related in this thesis is Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. PT Wahana Auto Ekamarga violated the rights of the consumer to be heard in expressing complaints and to choose the services. In accordance with the principle of consensualism, contractual relationship between R.E. Baringbing and PT Wahana Auto Ekamarga has been made. For that infringement of consumer rights and breach of contract, PT Wahana Auto Ekamarga should be responsible to indemnify the damages suffered by consumer. Research suggest that entrepreneur should not do the repairment before consumer gives their agreement despite it is needed, consumer should read the periodic maintenance instructions in the manual, and the judges that handled this case should be able to make the act of entreprenuer who repair that not based on the agreement from consumer as a basis of consideration in determining the mistake of entrepreneur.Keyword Consumer Protection Legal Relation The Rights of The Consumers.

Abstrak :
Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yang tidak luput dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah transportasi. Pada tahun 2019, skuter listrik muncul sebagai sebuah moda transportasi baru di Indonesia. Meski demikian, penggunaan skuter listrik ternyata menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan di beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, peraturan yang telah ada belum memadai dalam mengatur operasional skuter listrik. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengaturan skuter listrik di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Singapura dan Eropa. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen terkait operasional skuter listrik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hingga tulisan ini dibuat belum ada regulasi khusus yang mengatur operasional skuter listrik di Indonesia. Hal ini berujung pada belum terpenuhinya hak-hak konsumen, yang di antaranya meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

Transportation has become one of the most important things in human life. In 2019, electric scooter (e-scooter) emerged as a new mode of transportation in Indonesia. However, the use of e-scooter has caused some negative impacts, such as damaging several pedestrian bridges and causing traffic accidents. Unfortunately, existing regulations are inadequate in terms of regulating e-scooter operations. Through normative legal research, this thesis discusses the applicable laws and regulations regarding e-scooter operations in Indonesia in comparison to the ones applied in Singapore and Europe. Furthermore, this thesis analyses the fulfillment of consumer rights regarding the matter according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research shows that consumer rights have not been fulfilled due to the lack of adequate regulation.

Abstrak :
Tindakan greenwashing merupakan salah satu bentuk dari strategi pemasaran oleh pelaku usaha yang dianggap menyesatkan konsumen. Namun demikian, praktik yang menyesatkan ini sayangnya belum menjadi isu yang cukup diperhatikan di Indonesia, baik oleh masyarakat selaku konsumen itu sendiri, maupun oleh penegak hukum. Padahal tindakan menyesatkan ini berpotensi untuk melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan analisa, Penulis menggunakan penelitian deskriptif-analitis, yakni dengan memberikan pemaparan secara rinci terkait dengan tindakan greenwashing dan menghubungkannya dengan peran hukum perlindungan konsumen Indonesia dalam rangka mencegah tindakan tersebut. Penulis mencoba untuk mencari tahu apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan turut memberikan contoh kasus di Indonesia yang terindikasi sebagai perbuatan greenwashing. Selain itu, Penulis juga melakukan komparasi dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam mengatur dan menangani tindakan ini, mengingat bahwa terdapat beberapa kasus greenwashing yang telah terjadi dan/atau ditangani di ketiga negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, tindakan greenwashing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hukum perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya peraturan-peraturan tersebut belum berperan dalam mencegah atau menanggulangi tindakan greenwashing, terlebih pembahasan mengenai tindakan ini secara umum juga belum awam di Indonesia. Adapun berkaitan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, ketiga negara tersebut pada dasarnya lebih unggul dalam menangani tindakan greenwashing. Hal ini berangkat dari fakta bahwa masing-masing dari mereka telah mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen mereka dengan aspek-aspek lingkungan, serta keaktifan dari otoritas perlindungan konsumen dalam melakukan investigasi dan penuntutan terhadap para aktor yang terindikasi melakukan tindakan tersebut. Demikian menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara langsung mengintegrasikan hak-hak konsumen dengan aspek lingkungan seperti halnya yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. ......Greenwashing is a form of marketing strategy by business actors that are considered to mislead consumers. However, unfortunately, this misleading practice has not become an issue that is sufficiently addressed in Indonesia, both by the public as consumers, or by law enforcers. In fact, this misleading action has the potential to violate consumer rights as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In conducting the analysis, the author uses descriptive-analytical research, namely by providing a detailed explanation related to greenwashing and linking it to the role of Indonesian consumer protection law in order to prevent this action. The author tries to find out whether this action can be categorized as a violation contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, by also providing examples of cases in Indonesia which are indicated as greenwashing actions. In addition, the author also makes comparisons with the United States, UK and Australia in regulating and handling this action, bearing in mind that there have been several cases of greenwashing that have occurred and/or been handled in these three countries. Based on the results of research conducted by the author, greenwashing actions can be categorized as a violation of consumer protection law, but in practice these regulations have not played a role in preventing or tackling greenwashing actions, moreover the discussion regarding this action in general is also not common in Indonesia. As for what happened in the United States, UK and Australia, these three countries are basically superior in dealing with greenwashing. This stems from the fact that each of them has integrated their consumer protection laws with environmental aspects, as well as the activeness of the consumer protection authorities in conducting investigations and prosecutions of actors who are indicated to have committed these actions. This creates an urgency to renew Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which directly integrates consumer rights with environmental aspects as implemented by the United States, UK and Australia.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan, PDAM tidak dapat dilepaskan dari adanya tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak konsumen, terlebih untuk saat ini PDAM masih merupakan perusahaan yang bersifat monopoli dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih. Begitu pula dengan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagai pelaku usaha pelayanan umum, maka tidak terlepas dari resiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak konsumen PDAM Kota Tangerang yang didasarkan pada pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan lima dimensi kualitas layanan jasa antara lain bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Teknik analisis kuantitatif dengan melakukan analisis gap dan uji t dua sampel bebas, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan memberikan deskripsi terhadap hasil penelitian berdasarkan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh PDAM Kota Tangerang belum sesuai dengan harapan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan merefleksikan hak-hak konsumen belum terpenuhi. Perlindungan hak konsumen PDAM Kota Tangerang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya mengenai hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, dan hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perwakilan. Pembatalan Undang-Undang Sumber daya Air juga memberikan perlindungan hak konsumen atas air dengan melahirkan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

---

ABSTRACT
In the operation of clean water services to customers, PDAM can not be released from their responsibility in the fulfillment of the rights of consumers, especially at this time PDAM is still a monopolistic company in the services of clean water. Similarly, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang as a public service, it is inseparable from the risk of violation of consumer rights. This research was conducted to know the rights protection of PDAM Kota Tangerang consumers which is based on the measurement of service quality by using the five dimensions of service quality, are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research used mixed method that combines quantitative methods with qualitative methods. Quantitative analysis techniques by doing gap analysis and paired sample t test, while the qualitative analysis by giving a description of the results of research based on the theory. Based on the results, researcher concluded that the gap showed PDAM Kota Tangerang service quality not in accordance with the expectations of the customers. Quality of service was not appropriate with the expectations reflect that consumers rights have not been fulfilled. Consumer rights protection of PDAM Kota Tangerang based on The Law No 8 year 1999 on Consumer Protection, that is the consumers right to get education and claim compensation through class action. The cancellation of The Law Water Resources also provides consumer rights protection with create the six basic principles of water resources management restrictions., In the operation of clean water services to customers, PDAM can not be released from their responsibility in the fulfillment of the rights of consumers, especially at this time PDAM is still a monopolistic company in the services of clean water. Similarly, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang as a public service, it is inseparable from the risk of violation of consumer rights. This research was conducted to know the rights protection of PDAM Kota Tangerang consumers which is based on the measurement of service quality by using the five dimensions of service quality, are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research used mixed method that combines quantitative methods with qualitative methods. Quantitative analysis techniques by doing gap analysis and paired sample t test, while the qualitative analysis by giving a description of the results of research based on the theory. Based on the results, researcher concluded that the gap showed PDAM Kota Tangerang service quality not in accordance with the expectations of the customers. Quality of service was not appropriate with the expectations reflect that consumers rights have not been fulfilled. Consumer rights protection of PDAM Kota Tangerang based on The Law No 8 year 1999 on Consumer Protection, that is the consumers right to get education and claim compensation through class action. The cancellation of The Law Water Resources also provides consumer rights protection with create the six basic principles of water resources management restrictions.]

Abstrak :
Air merupakan kebutuhan dasar manusia, yang tidak hanya digunakan untuk keperluan pangan, tetapi juga sebagai kebutuhan sanitasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan industri, kebutuhan akan air kian hari kian meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran fungsi ekonomi air yang lebih kuat dari fungsi sosialnya. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah dalam pengaturannya. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah berupaya mengatur kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah kepentingan produsen selaku penyelenggara sistem penyediaan air minum dan pelanggan selaku konsumennya. Penerapan prinsipprinsip perlindungan konsumen pada Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah menjadi kajian yang menarik dalam penelitian ini. Mengingat dalam faktanya bahwa kondisi konsumen yang lebih lemah dari produsen, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta bagaimana prinsip perlindungan konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen. Melalui penelitian ini akan dapat terlihat bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mampu mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen. ...... Water is a primer human needs, which is not only used for food purposes, but also as a sanitation needs. The greater number of population and industrial development cause the growing needs of water. This situation led to a shift in the economic function of water which is stronger than its social function. Therefore, it is necessary for government to do intervention in its settings. One of them is through the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources through its implementation regulations, Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of providing drinking water system. Government attempts to regulate the community interests, one of them is the interests of producers as providers of provision as a drinking water system and customers as consumers. The application of the principles of consumer protection in the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources and Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of the drinking water Supply System become the study of interest in this research. Bearing in mind, the fact that consumers are in the weaker position from the manufacturer, so that the necessary existence of consumer empowerment in order to protect the rights of consumers as well as how consumer protection principles governing responsibility of businessmen in the event of a loss suffered by consumers. Through this research, it will be seen how Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection able to integrate consumer protection law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen. ......This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System. This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions. Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling.

Abstrak :
ABSTRAK
Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan erat dengan kegiatan sosial yang memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada prakteknya, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memang dilakukan dengan kegiatan filantropi berupa sumbangan, inilah mengapa dapat ditemukannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha bertajuk ldquo;donasi CSR rdquo; dengan melibatkan konsumen. Pada prakteknya tindakan ini menyebabkan penyimpangan karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana pelaksanaan CSR harus menggunakan biaya perusahaan dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang pelindungan konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam praktek pembebanan donasi CSR terhadap konsumen tersebut. Pelanggaran praktek pembebanan donasi CSR ini kemudian juga memberikan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak-hak konsumen sebagiamana yang diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen. Kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak konsumen atas nilai tukar, hak atas pelayanan yang benar dan jelas, serta kesukarelaan dalam memberikan donasi.

---

ABSTRACT
Corporate Social Responsibility CSR as governed under Law No. 20 of 2007 is closely related to social acitivities that make a sustainable contribution into the community. In practice, CSR activities conducted by companies in Indonesia are in the forms of philantropic activities such as charity. Therefore, a CSR activity named ldquo CSR donation rdquo that is carried out by business players by engaging the consumers can be found. In pratice, this action is considered as an infringement as it violates the provisions of Limited Liability Companies Law specifying that CSR must be conducted using the company rsquo s own cost and not supported by any other party. Moreover, in the perspective of consumer protection, there are other violations identified in the practice of charging of CSR donation to consumers. This charging of CSR donation subsequently also causes disadvantage the consumers by violating the rights of consumers as specified under Consumer Protection Law. The disadvantage is in the forms of the violation of consumers rsquo right to exchange value, consumers rsquo right to proper and clear services and sincerity in the provision of donation.