Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Raden Gitawati Purwana, author

Analisis Batasan dan Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Hadapan Notaris yang Mengatur Selain Harta Benda Perkawinan = Analysis of The Limitation and The Practice of Nuptial Agreement Attested by a Notary who Regulating Other than Those Marital Property

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Namun, mengenai maksud perjanjian lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan ini. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas terkait isi yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adi Nugroho Tantry, author

Akibat hukum dan kedudukan suami-istri yang telah bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan pasal 232a KUH Perdata = legal consequences and status of divorced spouses who remarried to each other based on indonesian civil code verse 232a

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telah bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal 232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami dan istri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demi hukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah ada perceraian,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42249

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nita Ramdani, author

Adanya kesepakatan sebagai dasar pembatalan perceraian: studi kasus perkara nomor 311/PDT.P/2015/PN.SDA tentang pembatalan perceraian = Agreement as a reason on cancellation of divorce: case study number 311/PDT.P/2015 /PN.SDA about cancellation of divorce

ABSTRAK
Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena...

2017

S68485

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bramandyo Yudha Pratama, author

Gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. = Lawsuit on marital property post divorce according to law no. 1 of 1974 on marriage: analysis of court decision no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69558

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cornelia Riani Iskandar, author

Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39055

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cucu Nurhayanti Anggraeni, author

Analisis yuridis harta benda perkawinan akibat putusnya perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia: studi kasus analisis putusan PN Denpasar No. 55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, dan No. 552/Pdt.G/2013/Pn.Dps = Juridical analysis Towards marital property on the divorce of mixed marriaged from the perspective of Indonesian private international law: case study on decision No.55/Pdt.G/2006/Pn.Dps, No. 121/Pdt.G/2006/Pn.Dps, and No. 552/Pdt.G/Pn.Dps

Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S65259

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari, author

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Michael Chen, author

Penentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Pembagian Harta Benda Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Hukum Negara Lain Beserta Analisis Putusan) = Determination of the Law Applicable to the Distribution of Marital Property in Mixed Marriage Divorce in Indonesia (Comparison of Indonesian Law with Laws of Other Countries and Analysis of Courts Decisions)

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Isis Ihkwansyah, author

Hukum kepailitan: analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan

Bandung: Keni Media, 2012

346.078 ISI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian