Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu prinsip yang menjadi asas dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negaranya. Hal ini tercermin dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Ini berarti segala sesuatu yang menyangkut perkawinan bagi pemeluk agama Islam berlaku hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama dan salah satunya beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuannya. Perkawinan seperti itu lebih sering disebut sebagai Perkawinan Antar Agama.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan.Khusus mengenai Perkawinan Antar Agama ini bagi perempuan islam terdapat larangan mutlak, artinya bahwa bagi seluruh perempuan islam dilarang kawin dengan pria selain beragama Islam. Akan tetapi bagi laki-laki Islam ada pengecualiannya yaitu surat Al Maidah ayat 5. Sedangkan mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita Kitabiyah ada dua pendapat yang berbeda yaitu ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah halal dan ada sebahagian yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah haram.Sebagian kesimpulan dapat diungkapkan bahwa perkawinan antar agama adalah merupakan perkawinan yang tidak disukai walaupun telah ada atau jelas dasar hukumnya didalam Al Qur'an."

"Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system."

"Skripsi ini menganalisa tentang pembuktian hubungan nasab antara seorang bapakdengan seorang anak hasil zina yang dilahirkan oleh istrinya dimana bapakmenyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak biologisnyadengan menggunakan tes DNA ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasilanalisis menunjukkan bahwa pembuktian tes DNA dapat dijadikan sebagai alatbukti otentik di depan pengadilan untuk membuktikan hubungan nasab antaraseorang bapak dengan anak hasil zina yang dilahirkan istrinya. Kesimpulan dalamanalisa menyarankan pengaturan mengenai pembuktian tes DNA dapatdirumuskan dalam undang-undang sehingga apabila seorang bapak tidak mampumenghadirkan saksi-saksi dalam persidangan maka tes DNA dapat dijadikansebagai alat bukti petunjuk dalam hakim memutuskan perkara."