Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu prinsip yang menjadi asas dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negaranya. Hal ini tercermin dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ini berarti segala sesuatu yang menyangkut perkawinan bagi pemeluk agama Islam berlaku hukum Islam, termasuk didalamnya mengenai perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama dan salah satunya beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuannya. Perkawinan seperti itu lebih sering disebut sebagai Perkawinan Antar Agama.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan.

Khusus mengenai Perkawinan Antar Agama ini bagi perempuan islam terdapat larangan mutlak, artinya bahwa bagi seluruh perempuan islam dilarang kawin dengan pria selain beragama Islam. Akan tetapi bagi laki-laki Islam ada pengecualiannya yaitu surat Al Maidah ayat 5. Sedangkan mengenai perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita Kitabiyah ada dua pendapat yang berbeda yaitu ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah halal dan ada sebahagian yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah haram.

Sebagian kesimpulan dapat diungkapkan bahwa perkawinan antar agama adalah merupakan perkawinan yang tidak disukai walaupun telah ada atau jelas dasar hukumnya didalam Al Qur'an.

Abstrak :
Implementation of fiqh and national law on marriage within Islamic marriage law in Indonesian legal system.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkawinan Beda Agama tidak dijamin keabsahannya dan dilarang keberlakuannya di Indonesia. Sehingga banyak dari masyarakat yang memeluk agama Islam hanya untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan secara Islam. Perkawinan tersebut hanya akan dijadikan sebagai alat pemurtadan bagi salah satu pasangan dan alat untuk mendapatkan harta kekayaan semata. Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan, prosedur, dan akibat hukum dari adanya fasakh atas pasangan yang melakukan murtad. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan satu buah contoh putusan, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait penerapan hukum dari pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan. Putusan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah pengaturan dan efektifitas penerapan pengaturan tersebut di masyarakat dan menambah pengetahuan hukum pembaca terkait fasakh atas pasangan yang melakukan murtad. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini ditemukan bahwa adanya tindakan murtad dalam perkawinan hanya akan menyimpangi tujuan dalam perkawinan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 KHI dan Pasal 44 KHI. Lebih lanjut, adanya tindakan murtad tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf h KHI. Sehingga adanya pengaturan tersebut menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum atau bahkan menyebabkan putusnya perkawinan sehingga dapat diputuskan melalui upaya fasakh.

---

ABSTRAK