Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis implementasi kebijakan dari George Edward III dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatanhambatan yaitu : kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran untuk pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memilih lokasi yang strategis dan dibentuknya pengawas independen dalam penlaksanaan sertifikasi guru. ......The focus of this study is about the implementation of teacher's certification in state elementary school on Palmerah Area, West Jakarta. This research using theory of implementing public policy from George Edward III and quantitative approach. The result of this research is the implementation of teachers certification is working well, although there are some obstacles such as insufficient operational fund, recruitment system based on leader of dvision, competence of temporary staff, unstrategic location and there is no legitimate supervisor in implementation of teacher?s certification. There are some recomendation for the obstacles like increasing the operational fund, change the recruitment system based on education, increasing the competence of temporary staff by training programs, find more strategic locations and build legitimate supervisor of the implementation teachers certification."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"