Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Yerizinan Impor Beras di Indonesia dihubungkan dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam Annex- IA GATI 1994 ang mengatur mengenai prosedur_administratif perizinan impor yang barus dipenuhi oleh importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan atau kebijakan y&ng mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA. termasuk kebijakan impor terhadap komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang i.mpor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTO diragukan keefektifitasannya terutama menyangkut suatu keadaaan yang dilematis antara liberalisasi dengan kepentingan nasional. Penyesuaian aturan­ aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Jndonesia hams benar-benar memperhatikan kepentingao nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak rakyat yang tertuaog dalam dasar negsra PEJtcasila dan UUD 1945, maka norma­ norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia, tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

---

This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia associated with the which is part of the Multilateral Agreement on Trade in Goods as stipulated in the GAIT 1994 in Annex IA which governs the import licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a member of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that govern on all matters relating to the import policy with the ILA, including the commodity riimport policy. Indonesia's impcrt policy was part of trade policy bordering the national interests ofthe various influences the entry of goods imported from other countries. Globalization of1rade is institutionalized within the WTO and its effectiveness is questionable circurnstanC\!s which primarilY' involves a dilemma between liberalization with national interests. Adjustment rules contained in the WTO against any policy of rice imported by the Indonesian government should really pay attention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation with the will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila state basis, the norms contained in Pancasila and the I945 Constitution remains the dominant element in the decision to Indonesia's trade policies, including policies in the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving justice for all Indonesian people, should really become an important concern and ultimate goal to be achie:ved when the government makes thri(:e "import policy. Thus there must be harmony between the interests of the country on one side and harmony in carrying out obligations of Indonesia's part:cipalion as a member of the WTO."

"Agreement on Agriculture (AoA) merupakan perjanjian pertanian yang merupakan bagian dari perjanjian mengenai aspek khusus dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. AoA bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan di bidang pertanian termasuk pengaturan mengenai impor beras, terutama yang menyangkut akses pasar, bantuan domestik dan subsidi eskpor. Kesepakatan internasional yang disepakati Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan beras tidak hanya diatur oleh AoA namun Indonesia juga memiliki kesepakatan impor beras yang berlaku secara regional yang diatur dalam AFTA. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidisubsidi yang mendistorsi perdagangan melalui Schedule of Commitment masingmasing negara yang sudah dituangkan ke dalam peraturan nasional Indonesia. Dalam menjalankan komitmen-komitmennya pada AoA khususnya dalam menjalankan komitmen untuk membuka akses pasar, Indonesia mengalami dampak baik maupun buruk bagi keadaan beras di Indonesia. Dari uraian diatas,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh AoA terhadap pembukaan akses pasar khususnya pada sektor impor beras di Indonesia.......Agreement on Agriculture (AoA) is an agreement that explores the field of agriculture and it is a part of special aspect agreement from the World Trade Organization (WTO). It is immediately enforced, right after January 1st 1995 after the ratification of the WTO Agreement in Marrakesh. The purpose of the AoA isto reform public policies regarding agricultural products in order to create a fair and market-oriented agricultural trade system. AoA sets out some implementing regulation of international trade in the field of agriculture that includes some regulations regarding rice import, especially concerning market access, domesticsupport and export subsidies. Indonesia, up until now, has participated in many international agreements involving the trade of rice. Beside what is regulated under the AoA, Indonesia also has some commitments involving rice imports under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Based on the AoA and AFTA,WTO Members, including Indonesia, has agreed to increase their market access and reducing subsidies that can distort the practice of international trade. Those commitments had been set out in the Schedule of Commitment of each country,including Indonesia. In applying its commitments regarding rice import under AoA, especially to open its market access, Indonesia has both negative and positive impacts on the availability of rice in Indonesia. Therefore, this research ispursued to find out the implications of the AoA with regards to the opening of Indonesia’s market access, especially in the sector of rice import in Indonesia."

"Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Walaupun Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengadakan swasembada paras, namun impor beras Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengeluarkan izin impor beras sebanyak tiga kali dengan total nilai impor sebesar 2,25 juta ton. Masyarakat Indonesia memiliki skeptisme akan keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente di dalam kebijakan impor beras tersebut. Hal tersebut disebabkan realisasi impor yang dilakukan ketika produksi domestik sedang memasuki masa panen raya. Dalam rangka menginvestigasi keberadaan kepentingan politik dan perburuan renta pada impor beras tahun 2018, penulis menggunakan metode AHP-GameTheory untuk menggambarkan preferensi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model tersebut, penulis melibatkan tujuh pemain yang terdiri atas Koordinasi Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Pelobi, Konsumen, dan Produsen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat apakah pemerintah menjalankan mandat masyarakatnya secara baik atau buruk. Karena kebijakan impor beras pada tahun 2018 berdampak buruk kepada pendapatan petani pada tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didedikasikan penuh untuk kepentingan masyarakat. Keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.......Indonesias rice import license could be one of the warm issues in 2018. Even though Mr. Joko Widodo, Indonesian president, has promised for rice self-sufficiency yet, Indonesia rice import in 2018 was rising dramatically. Throughout 2018, Indonesia has issued rice import license for 3 times by the total volume of 2,25 million tons. Indonesia society put their skepticism of political and rent-seeking involvement in rice import license 2018. It was caused by the publication of import license when rice domestic production is on harvesting season. In order to investigate the existence of political interest or special interest in rice import license in 2018, the writer used AHP-Game Theory to capture the decision makers preference that include intangible feeling. In the model framework, the writer puts 7 players consist of Coordination Ministry of Economy, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, BULOG, Lobbyist, Consumer, and Producer. The purpose of this study is to proofing does the government carry out the mandate in a good way or the government abuse the society mandates. Since the effect of rice import in 2018 harmful for producers income in 2019, the governments policy is not fully dedicated for society interest. The involvement of political and rent-seeking interest made the governments policy missing match to what society required."