Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi khusus dari penyandang disabilitas netra yang menghalangi dirinya untuk melakukan verifikasi isi akta dengan cara membaca substansi Akta Autentik. Untuk menjawab masalah yang timbul dari ketidakmampuan dalam membaca Akta Autentik ini, maka penelitian ini dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Penelitian ini menganalisis implikasi yang timbul dari seorang disabilitas Netra yang tidak dapat melihat isi akta (materiil) dikaitkan dengan pendampingan sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian penghadap dengan kondisi disabilitas Netra tersebut dan juga menganalisis bagaimana peran pendamping untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas Netra serta posisinya di mata hukum untuk menanggapi masalah seorang penyandang disabilitas netra yang mengalami hambatan untuk berdiri sendiri menghadap ke notaris. Di dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pendampingan untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fungsi bukan saja untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk menghadap ke notaris, namun juga memiliki fungsi untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk memverifikasi isi atas Akta Autentik yang dibuat. Upaya pendampingan ini merupakan upaya untuk mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Diharapkan melalui pendampingan ini, permasalahan pembacaan mandiri yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra atas akta dapat diatasi sehingga seorang penyandang disabilitas netra dapat secara mandiri menghadap ke notaris dan melakukan kepentingannya secara mandiri.

---

This research is motivated by the specific condition of visually impaired individuals that hinders them from verifying the contents of a deed by reading the substance of the Authentic Deed. To address the issues arising from the inability to read the Authentic Deed, this study is conducted doctrinally using primary legal materials, including Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This study analyzes the implications arising from a visually impaired person who cannot see the contents (material) of the deed, in connection with accompaniment as a means to strengthen the independence of the visually impaired party facing the notary. It also examines the role of the companion in accommodating the interests of visually impaired persons and their position in the eyes of the law in addressing the issues faced by visually impaired individuals in independently facing the notary. The research concludes that accompaniment for visually impaired persons functions not only to assist them in facing the notary but also to help them verify the contents of the Authentic Deed being made. This accompaniment effort is an attempt to create a more inclusive and responsive legal environment to the needs of all citizens. It is hoped that through this accompaniment, the issue of independent reading by visually impaired persons of deeds can be resolved, allowing them to independently face the notary and conduct their affairs autonomously."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SD inklusif (n=70) dan SMA inklusif (n=70). Penelitian kuantitatif ini menggunakan MATIES (Mahat, 2008) untuk mengukur sikap guru dan BCSQ (Bender, 1992) untuk mengukur strategi pengajaran yang digunakan guru. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SD inklusif maupun SMA inklusif. Artinya, semakin positif sikap guru terhadap pendidikan inklusif, maka guru semakin banyak dan sering menggunakan strategi pengajaran. Selain itu, tidak ada perbedaan sikap yang signifikan antara guru SD inklusif dan SMA inklusif. Adapun guru SD inklusif diketahui lebih banyak menggunakan strategi pengajaran yang variatif dan diferensiasi strategi daripada guru SMA inklusif. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah dan sekolah inklusif disarankan mengadakan pelatihan bagi guru, terutama mengenai strategi pengajaran dalam pendidikan inklusif.

---

This study aimed to determine the correlation between teachers? attitudes towards inclusive education and teaching strategies in inclusive elementary school teachers (n=70) and high school teachers (n=70). This quantitative study uses MATIES (Mahat, 2008) to measure the attitudes and BCSQ (Bender, 1992) to measure the teaching strategies used by teachers.

The results showed that there is a significant positive correlation between attitudes and teaching strategies in both groups. That is, the more positive the attitude of teachers towards inclusive education, the more frequent teaching strategies are used by teacher.

In addition, there was no significant difference in attitude between inclusive elementary and high school teachers. However, the elementary school teachers are known to use more variative teaching and differentiation strategies that supports inclusive education rather than high school teachers. Based on these results, government and inclusive schools are suggested to held training for teachers, especially about teaching strategies in inclusive education."

"Kehadiran beberapa ruang kota yang didesain eksklusif untuk sebagian kalangan telah menjadi hal yang sering terlihat di Jakarta. Hal ini membuat saya mempertanyakan tentang social equity yang diharapkan hadir di dalam kota oleh Hamid Shirvani 1985 . Social equity tidak tercermin dengan eksklusif-nya ruang-ruang kota. Idealnya, ruang-ruang kota lebih inklusif agar semua kalangan, termasuk yang berhubungan dengan informalitas, bisa menggunakannya. Informalitas, yang sudah memiliki perwujudan dalam ruang-ruang kota dan bahkan sudah dianggap sebagai gaya hidup berkota khususnya di kota-kota 'global south', belum bisa terakomodasi dengan eksklusivitas ruang-ruang kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informalitas penting untuk dijadikan pertimbangan pada perancangan kota untuk menciptakan ruang-ruang kota yang lebih inklusif.Melihat pandangan Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou-Sideris dan Mukhija 2015 tentang informalitas bahwa negosiasi menjadi sesuatu yang penting dalam prosesnya, saya mendapati bahwa perlu untuk memartisipasikan informalitas dalam proses desain untuk menghasilkan sebuah desain yang inklusif. Untuk memartisipasikan informalitas, saya melakukan observasi langsung, wawancara, dan diskusi bersama pelaku informalitas untuk mengerti sejauh mana cakupan, kebutuhan, dan perwujudan dari informalitas dalam suatu ruang kota. Selain itu, analisis tentang letak kehadiran informalitas menunjukkan bahwa dibutuhkan intervensi 'penunjang' kebutuhan yang akan 'diisi' dan dipakai oleh pelaku informalitas untuk mengakomodasi informalitas di dalam suatu ruang kota. Tesis perancangan ini menawarkan alternatif lain bagi perancangan perkotaan untuk memeransertakan informalitas sebagai salah satu syarat proses desain yang harus diakomodasi dalam kebijakan kota. Dengan begitu, desain yang dihasilkan akan mampu mencakup lebih banyak pengguna kota terutama para pelaku informalitas sehingga lebih inklusif.

---

The presence of public spaces that designed exclusively for some segment of city users only has become more common practices in Jakarta. This leads to the question of social equity in the city. With the exclusivity of urban spaces, social equity in the city is hardly attainable. Ideally, urban spaces in the city should be designed to be more inclusive so every segment of city users, including from informal sectors, can utilizes those spaces. While informality already has manifestations in city spaces and even has been considered as one of urban way of lifes notably in ldquo global south rdquo cities, its presence cannot be accomodated by the city rsquo s public spaces which designed for exclusivity. Therefore, there is a need to considerate informality in the designing of urban spaces to create more inclusive urban spaces.By reviewing Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou Sideris and Mukhija rsquo s 2015 notions on informality that negotiation is an essential feature of its process, I find that it is necessary to participate informality in the design process to create an inclusive design. In order to achieve that, I do direct observations, interviews, and discussions with the informality practicioners to determine the scope, needs, and manifestations of informality in urban spaces. Furthermore, analysis of the informality rsquo s presence location shows that it requires the need supporting intervention which will be ldquo filled rdquo and used by informality practicioners to accomodate informality in urban spaces. This design thesis offers an alternative design of urban space which considers the informality as one of the requirements in the design process that must be accommodated in urban policy. Therefore, the produced design will be able to accomodate more city users, informality practicioners in particular, making it more inclusive. "

"In a world plagued by wicked problems, escaping the win-lose dynamics of zero-sum game approaches is crucial for finding integrated, inclusive solutions to complex issues. In this book, the reader will uncover real-life examples of inclusive leaders that have broken the zero-sum game. From Ivy League colleges to African villages, from the very top of the Catholic Church to anarchist conferences and meetings, inclusive leadership can be applied and the protagonists will tell you how.As the examples in the book demonstrate, inclusive leadership is not the privilege of a few gifted individuals with extraordinary human qualities. Inclusive leaders are not necessarily charismatic (like Nelson Mandela, Gandhi, or Martin Luther King, Jr). The vast majority of inclusive leaders are just regular everyday people. They only differ and what a difference it makes! in being able to turn what seem to be zero-sum problems into opportunities for inclusiveness."

"Universitas Indonesia memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan belum inklusif bagi mahasiswa disabilitas terlihat dari keterbatasan fasilitas ramah disabilitas serta belum terdapatnya sistem pendataan serta pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Kondisi tersebut memicu dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas yang terjadi di Universitas Indonesia dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Brinkerhoff dan Crosby (2011). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Indonesia belum berjalan dengan baik karena kurangnya komitmen dari pimpinan Universitas Indonesia dalam menjalankan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan pada tingkat universitas yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas yang mengakibatkan fakultas dan departemen menjalankan pendidikan inklusif tanpa arahan. Universitas Indonesia pun belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitasserta tidak diperpanjangnya Unit Layanan Mahasiswa Disabilitas Universitas indonesia semenjak masa kerja nya habis pada desember 2019.

---

Universitas Indonesia has a goal to implement inclusive education policy as stipulatedin Government Ordinance Number 68/2013 on Statuta Universitas Indonesia. The reality happening in Universitas Indonesia indicates that inclusive education has not implemented as it should, derived by inadequate disabled-friendly facilities and education system in Universitas Indonesia. Those conditions cause the conduct of this research in order to describe inclusive education for students with disability in Universitas Indonesia using policy implementation concept by Brinkerhoff and Crosby (2011). This research uses post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interview, observation, and literature study. The result of this research shows that inclusive education for student with disability has not been properly implemented due to lack of commitment from rector of Universitas Indonesia, also there has not been any regulation regarding inclusive education. Therefore, faculties and departments autonomously implement inclusive education policy without higher regulation to refer to. Universitas Indonesia also has inadequate resources to properly implement inclusive education policy for students with disability that can be seen from lack of disabled- friendly facilities and the disability unit not being re-established after its contract ended"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Generasi Z terhadap strategi komunikasi pemasaran Dear Me Beauty yang melibatkan keragaman dan inklusi, khususnya pada dimensi ras dan etnis, gender, serta usia. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, serta budaya. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah lingkungan yang lebih beragam, membuat Generasi Z memiliki rasa toleransi yang tinggi dan vokal dalam memperjuangkan keragaman serta mengurangi praktik diskriminasi di lingkungannya. Penelitian ini ditelaah dengan menggunakan Teori Komunikasi Pemasaran yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi digital khususnya pada akun resmi @dearmebeauty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki persepsi positif terhadap strategi komunikasi pemasaran Dear Me Beauty yang melibatkan keragaman dan inklusi. Dimensi ras dan etnis menjadi perhatian pertama dan memiliki persepsi positif. Dimensi gender secara keseluruhan generasi Z persepsi positif namun sebagian di antaranya berpendapat bahwa penggunaan kosmetik pada pria masih dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia.  Dimensi usia secara keseluruhan memiliki pandangan positif. Generasi Z memberikan dua sudut pandang dilihat dari kombinasi dimensi usia dan gender. Pada representasi wanita paruh baya yang menggunakan produk kecantikan mendapatkan persepsi positif dan dukungan penuh. Sedangkan pada representasi pria paruh baya yang menggunakan produk kecantikan memiliki dua pandangan yang berbeda. Sebagian besar memberikan persepsi positif, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa pemilihan model pria paruh baya kurang tepat dalam memasarkan produk kecantikan, khususnya kosmetik.

---

This study aims to determine Generation Z's perceptions of the Dear Me Beauty marketing communication strategy which involves diversity and inclusion, especially in the dimensions of race and ethnicity, gender, and age. These perceptions are influenced by background, experience, and culture. As a generation that grew up in a more diverse environment, Generation Z has a high sense of tolerance and is vocal in fighting for diversity and reducing discriminatory practices in their environment. This research is examined using inclusive Marketing Communication Theory. This study used a qualitative approach with a case study research met; data collection techniques were carried out through in-depth interviews and digital observation, especially on the official @dearmebeauty account. The results of the study show that Generation Z has a positive perception of the Dear Me Beauty marketing communication strategy, which involves diversity and inclusion. The dimensions of race and ethnicity are the first concern and have positive perceptions. The overall gender dimension of Generation Z is positive, but some of them argue that the use of cosmetics on men is still considered taboo in Indonesian society. The overall age dimension has a positive outlook. Generation Z provides two perspectives from a combination of age and gender dimensions. In the representation of middle-aged women who use beauty products, they get positive perceptions and full support. Meanwhile, the representation of middle-aged men who use beauty products has two different views. Most gave a positive perception but some others said that the selection of middle-aged male models was inappropriate in marketing beauty products, especially cosmetics."

"l’Ecriture inclusive merupakan bentuk penulisan bahasa Prancis yang disarankan oleh Haut Conseil d’Egalite (HCE 2015) yang bertujuan untuk menghindari diskriminasi gender yang terutama dirasakan oleh kaum perempuan karena adanya konotasi negatif terhadap nama jabatan bentuk feminin serta adanya konsep le masculin l’emporte sur le féminin (maskulin mendominasi feminin) dalam aturan tata bahasa Prancis. Hal ini memunculkan perdebatan sejak Hatier, kantor penerbit buku ajar sekolah dasar memutuskan untuk menerapkan l’ecriture inclusive dalam buku ajarnya (2017). Dalam perdebatan tersebut, terlihat adanya keterlibatan media dalam membentuk opini publik terhadap permasalahan ini. Artikel ini bertujuan untuk menentukan posisi diri media Prancis terhadap fenomena l’ecriture inclusive melalui cara penulisan dan pemilihan kata dalam artikel-artikel yang diterbitkannya. Dengan menerapkan metode kualitatif, kajian ini didasari oleh teori morfologi Grevisse (2007) dan aturan-aturan l’ecriture inclusive yang dipaparkan oleh HCE (2015). Melalui analisis, ditemukan bahwa penggunaan l’ecriture inclusive dalam media bukanlah perwujudan pengaruh orientasi politik, melainkan sebuah karakteristik media contrariant (oposisi). Penerapan l’ecriture inclusive yang tidak diterapkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa media tetap mengutamakan unsur komunikatif untuk memudahkan penyampaian informasi kepada pembaca. Selain itu, tidak diterapkannya l’ecriture inclusive dalam judul adalah untuk mempermudah pencarian artikel melalui mesin pencari web

---

l’Ecriture inclusive is a form of French writing suggested by Haut Conseil d’Egalite (HCE 2015) which aims to avoid gender discrimination mainly felt by women due to the negative connotations of feminine job titles as well as the concept of le masculin l’emporte sur le feminin (the masculine dominates feminine) in French grammar. This has sparked debates since Hatier, a publisher of primary school textbooks, decided to apply l’ecriture inclusive in its textbook (2017). In the debates, the media involvements in shaping public opinion on this issue were seen. This study aims to determine the position of French media towards the l’ecriture inclusive phenomenon through the writings and rhetoric in the articles they published. Using qualitative methods, the study is conducted based on Grevisse's morphological theory (2007) and the rules of l’ecriture inclusive presented by HCE (2015). The results show that the use of l’ecriture inclusive in the media was not a form of impact by political orientations, rather a characteristic of the contrariant (opposition) media. The partial application of l’ecriture inclusive shows that the medias still prioritize the communicative elements for the ease of information transmission to readers. In addition, the absence of l’ecriture inclusive in the headlines is to make searches of articles through web search engines easier"