Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan pesat yang terjadi di daerah sekitar perkotaan mengakibatkan kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah bagi industri dan berbagai kegiatan ekonomi bersaing dengan kebutuhan tanah bagi perumahan yang terus meningkat. Sejak pertengahan tahun 1980-an, pemerintah mengimbau pengusaha swasta untuk melakukan pengembangan kawasan perumahan skala besar secara terpadu dalam rangka mengantisipasi lonjaknya kebutuhan rumah di perkotaan. Himbauan pemerintah ini, awalnya tidak didukung oleh juklak yuridis yang mengatur penguasaan lahan dalam skala besar. Sejumlah pengusaha dengan caranya masing-niasing membawa proposal pengembangan kota baru pada Pemda Tingkat I dan Tingkat II serta ikut terjun melakukan penguasaan lahan dalam skala besar. Maka, lahirlah belasan proyek kota baru di kawasan Jabotabek dengan proyeksi penguasaan lahan mencapai puluhan ribu hektar.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan setiap orang yang ingin identitasnya dihormati. Identitas mencakup nilai-nilai yang diyakini, yang kemudian direfleksikan melalui perilaku komunikasi. Adanya latar belakang perbedaan budaya dan keunikan individual dapat mengakibatkan timbulnya dialektika antar pasangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan muka yang dilakukan oleh pasangan dalam rangka Manajemen Identitas, sebagai cara mengatasi hambatan budaya yang berpotensi merusak suksesnya suatu hubungan. Dengan menggunakan konsep teori Manajemen Identitas dan pendekatan kualitatif studi fenomenologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi pilihan pengelolaan muka terkait pengalaman pasangan. Baik bagi orang Jepang maupun Indonesia, terdapat kecenderungan self yang merujuk pada sisi individualistik yang dimotivasi oleh kebutuhan akan muka. Tetapi juga terdapat kecenderungan other atau mutual yang merujuk pada sisi kolektivistik untuk mempertahankan harmoni. Pengelolaan muka terkait stereotipe dan pembekuan identitas, mengikat hubungan, spiritualitas, peran sosial, bahasa, material budaya, konsep penyelenggaraan perkawinan, keterlibatan dalam kelompok budaya asal, dan pengasuhan anak akan diwarnai oleh sisi dominan yang mana yang membentuk identitas budaya pasangan serta situasi ketika dialektika berlangsung. Apakah identitas budaya dominan berasal dari budaya asal pembentuknya (Jepang dan Indonesia), atau keunikan individual yang terbentuk dari kesamaan pengalaman, atau nilai-nilai normatif yang ada diantara keduanya.

---

ABSTRACT
This research is motivated by the needs of everyone for their identity to be respected. Identity includes values believed, which then reflected through communication behaviour. The existence of cultural differences and the uniqueness of individuality can lead to dialectic tension between the couple. This research aimed to identify the face management used by couple in the context of Identity Management, as a way to overcome cultural barriers that could potentially damage the success of a relationship. By using the concept of Identity Management theory and qualitative approach using Phenomenology study, the results indicated that there are variations in the choices of face management related to couple's experience. Either for Japanese or Indonesian people, there is a tendency of self which refers to the individualistic motivated by the need of face. But there are also other tendencies of other or mutual, which refer to the collectivistic side to maintain harmony. Face management related to stereotype and identity freezing, binding relationship, spirituality, social roles, language, cultural material, the concept of marriage ceremony, engagement in the cultural group of origin, and child care will be characterized by the dominant side in which cultural identity of the couple is formed as well as situations when dialectics happened. Whether they cultural identity come from the dominant culture of their origin (Japan and Indonesia), or the uniqueness of the individual formed from a common experience, or normative values between them.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peranan yang dimainkan oleh perbankan Indonesia dalam mendukung hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang, setelah dikeluarkannya Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Perkembangan perbankan Indonesia begitu reaktif setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut peranan perbankan Indonesia. Namun demikian sekian banyak kebijakan-kebijakan itu, kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan awal bagi perkembangan perbankan Indonesia. Peran perbankan Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisional perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tapi semakin berkembang lebih jauh lagi. Terutama peranan yang berkaitan dengan pengamanan devisa Indonesia dari luar negeri, dan menyalurkan biaya impor ke luar negeri. Perdagangan Indonesia dengan Jepang, bagi Indonesia adalah yang terbesar, baik dilihat dari sisi ekspor maupun impornya. Pembayaran-pembayaran akibat rea1isasi perdagangan, sebagian besar menggunakan jasa perbankan. Dan bagi perbankan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983, adalah sudah sewajarnya untuk lebih melibatkan diri dalam transaksi pembayaran internasional. Bukan hanya mengamankan devisa yang berasal dari ekspor ke Jepang atau pembayaran pembayaran biaya impor dari Jepang, namun perbankan Indonesia juga berperan menggairahkan beberapa sektor Indonesia untuk meningkatkan mutu maupun jumlah produksinya, lewat pemberian kredit perbankan. Jasa sebagai sumber informasi pasar internasional, juga dimainkan oleh Perbankan kita. Keterlibatan perbankan Indonesia dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara tampak semakin besar, terutama setelah Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankannya pada tanggal jepang, pemerintah 1 Juni 1983.

Abstrak :
Persekongkolan tender merupakan fenomena yang membahayakan bagi perekonomian secara keseluruhan. Sehingga beberapa negara memandang perlu untuk mengaturnya dalam peraturan khusus. Tesis ini memberikan penjelasan mengenai perbandingan persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jepang. Dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik terhadap pelaku usaha pesaing maupun kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hampir semua negara menganggap perlu melarang tegas aktivitas tersebut. Bahkan, sudah sejak lama menganggap perjanjian di antara para penawar untuk tidak bersaing sebagai tindakan curang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Larangan Persekongkolan Tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengatur pasal tersebut dalam pedoman khusus. Para pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dalam tender dengan pelaku usaha lain dalam mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara aturan lain mengenai tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Di Jepang di atur dalam pasal 2 (6) undang-undang Antimonopoly. Peraturan ini didasarkan pada pasal 3 undang-undang Antimonopoly mengenai hambatan perdagangan yang tidak sehat. Dan beberapa pedoman lain yang berada dibawah kontrol undang-undang Antimonopoli. Sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai barang dan jasa pemerintah di atur dalam kaikei Ho (Account Act).

---

Bid Rigging is a dangerous phenomenon for the economy overall. So that some countries consider it necessary to arrange them in specific regulation. This thesis is explains about the comparison of bid rigging prohibition under the Indonesian and Japanese competition law. The impact of bid rigging resulted in significant losses, both to business competitors and to society at large. Therefore, almost all countries consider need to expressly prohibit such activities. In fact, has along been considered the agreement among the bidders not to compete as an act of fraudulently. The research method that used in this research is a Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. Bid rigging in Indonesia has been ruled inArticle 22 Act No. 5, 1999. Commission for The Supervision Commission of Business Competition (KPPU) has already made a guidance in the implementation of that Article. The entrepreneurs are prohibited to perform the bid rigging with other entrepreneur to arrange and to determine the winner of the tender resulting in unfair business competition. While, the other rules of the government procurement of goods and services is regulated in Peraturan Presiden No. 54, 2010. In Japan, the bid rigging prohibition is also regulated in The Japanese Anti Monopoly Act (The AMA) Article 2 (6) Act No. 54, 1947. This regulation is based on the article 3 of the Antimonopoly Act about unreasonable restraint if trade. And some guidance of the bid rigging prohibition under the Antimonopy Act control. While, the act about government procurement is regulated in kaikei Ho or Account act.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai aksi kelompok pemuda di asrama mahasiswa Djakarta Ika-Daigaku yang dikenal dengan sebutan Pemuda Prapatan 10. Aksi mahasiswa Djakarta Ika-Daigaku yang berpusat di Asrama Prapatan 10 memperlihatkan usaha mereka dalam menantang Jepang untuk dapat mencapai Kemerdekaan bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk hasil yang dicapai dari tulisan ini menunjukkan sikap mahasiwa dalam menentang Jepang dan aksi Pemuda Prapatan 10 mencapai kemerdekaan yang selalu melakukan diskusi dan rapat untuk menentukan tindakan selanjutnya karena hal ini yang nanti akan membedakan cara berjuang tiap kelompok pemuda di masa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

---

ABSTRACT
This paper discusses the action of youth groups in Djakarta Ika Daigaku student dormitories known as Pemuda Prapatan 10. Djakarta Ika Daigaku student action centered at Prapatan 10 Dormitory shows their efforts in challenging Japan to achieve Indonesian Independence. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. For the results achieved from this paper shows the attitude of students in opposing Japan and Youth Prapatan 10 action to achieve independence that always hold discussions and meetings to determine the next action as this will later distinguish the way of each youth group struggle in the period around the Proclamation of Indonesian.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways.