Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Foreign relations between Indonesia and South Korea, 1966-2005"

"Perkembangan budaya Korea melalui Hallyu atau Gelombang Korea semakin dirasakan dewasa ini. Hallyu membawa berbagai jenis produk budaya di dalamnya, seperti K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, dan sebagainya. Korean Food sebagai salah satu produk tradisional Korea saat ini kian populer beriringan dengan fenomena Hallyu. Beragam menu Korean Food, membuat masyarakat dunia khususnya Indonesia semakin akrab dengan kulinernya, salah satunya bibimbab. Bibimbab yang memiliki penampilan unik, rasa yang khas, dan manfaat di dalamnya membuat kuliner ini semakin dikenal dan menjadi salah satu dari tiga makanan representasi Korea saat ini. Dalam mempromosikan bibimbab, soft power memiliki peranan penting dalam penyebarannya, khususnya dengan menggunakan strategi gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi melalui bibimbab mampu membuat kuliner lainnya kian membangun identitas bagi Korea dan populer. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan studi kepustakaan. Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai peranan bibimbab sebagai soft power gastrodiplomasi Korea Selatan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, hasil analisis menunjukkan bahwa bibimbab dalam wujudnya penyebarannya di Indonesia berjalan dengan baik sebagai media dalam membangun identitas budaya Korea.The development of Korean culture through Hallyu, or Korean Waves is rapidly increasingly nowadays. Hallyu brings various types of culture in it, such as K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, etc. K-Food as one of its products also became popular along with Hallyu phenomenon. Various of Korean Food menus are highly khown by a lot of people from different countries around the world as well as Indonesia. One of the most popular Korean Food in Indonesia is bibimbab. Bibimbab, which has a unique appearance, distinctive taste, and benefits in it, is also one of the Korean Food representatives. In promoting bibimbab, soft power has a crucial role in its spread, using the gastrodiplomation strategy. Gastrodiplomation through bibimbab is able to make other culinary products build a Korea identity and popular. The methodology used for this research is a descriptive analysis with library research. This final project aims to analyze and provide information about bibimbabs role as South Koreas soft power in Indonesia. Based on the research carried out in this paper, the analysis shows that bibimbab has been successful as a medium in building Korean cultural identity."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Fokus dari tesis ini adalah menganalisa kerjasama Indonesia - Korea Selatan dalam mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-X / IF-X bila membandingkannya dengan fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang jamak terjadi di kawasan, dan dengan tingkat kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menyukseskan program tersebut. Penulisan menggunakan teori dan/atau konsep stratatifikasi, RMA, dan beberapa konsep penunjang lain seperti inovasi militer, difusi teknologi militer, dan strategi integratif. Penelitaian ini menggunakan metode kualitatif, dan menjabarkan dengan komprehensif tinjauan historis dari kerjasama Indonesia - Korea Selatan; perkembangan, kajian, dan tingkatan industri pertahanan kedua negara; spesifikasi teknis KAI KF-X / IFX; serta Doktrin dan Postur angkatan bersenjata. Temuan yang didapatkan dari penelitian adalah bahwasanya pesawat tempur KAI KF-X / IF-X ini tidak mempengaruhi RMA Indonesia karena pesawat tempur tersebut akan memenuhi tuntutan operasional TNI AU di masa mendatang dan tidak akan menyebabkan perubahan signifikan terhadap Doktrin maupun Postur TNI. Yang terjadi adalah evolution in military affair, bukan RMA.

---

This thesis is concentrated in analyzing the cooperation between Indonesia - South Korea in the development of a 4.5 generation jet fighter KAI KF-X / IF-X by comparing it to the Revolution in Military Affairs (RMA) phenomena that is raging in the region, and with the defense capability of the two countries. The theories and/or concepts used in the writing of this thesis are stratification, RMA, and a few other concepts such as military innovation, technology diffusion, and integrative strategy.

The writings that are used are within the qualitative methods, that describes comprehensively the historical background of the Indonesian - South Korean relations; the level of both defense industries; technical specification of the KAI KF-X / IF-X; and the Doctrine of the armed forces.

The findings of this research concludes by acknowledging that the KAI KF-X / IF-X jet fighter will not start nor alter Indonesia?s RMA, because the planes will be align with the future operational requirements of the Indonesian air force. Neither does the Doctrine will be affected. Thus, what is happening is not an RMA, rather the evolution in military affair."

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuntut warga negaranya tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Orang-orang kemudian menjadi lebih bergantung pada teknologi digital yang terhubung dengan internet untuk beraktivitas sehari-hari. Situasi ini dimanfaatkan oleh para peretas sehingga serangan siber meningkat. Dengan membandingkan Indonesia dan Korea Selatan, peneliti ingin melihat bagaimana masing-masing negara memperkuat tata kelola keamanan sibernya dalam merespons masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perbandingan menggunakan teori pengaturan tata kelola keamanan siber berdasarkan dua jenis masalah keamanan siber dan dua mode tata kelola. Melalui studi literatur, penelitian ini ingin melihat variasi bentuk tata kelola yang dipilih setiap negara dalam menangani masalah ini sebagai isu keamanan yang penting saat pandemi COVID-19. Kedua negara menggunakan mode tata kelola pendelegasian untuk menghadapi serangan siber dan mode tata kelola orkestrasi untuk mengurangi risiko siber. Namun, pemerintah Korea Selatan merespons masalah ini dengan lebih komprehensif dibanding pemerintah Indonesia. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah masing-masing negara untuk semakin menguatkan keamanan siber mereka dalam menghadapi masalah keamanan digital di masa depan.

---

The COVID-19 pandemic has prompted governments to issue various policies that require citizens to stay at home and reduce outside activities. People then became more dependent on digital technology connected to the internet for daily activities. This situation has been exploited by hackers, leading to an increase in cyberattacks. By comparing Indonesia and South Korea, the researcher wants to see how each country builds its cyber security governance in response to the problem. The method used in this research is a comparative study using the theory of cybersecurity governance arrangements based on two types of cybersecurity problems and two modes of governance. Through a literature study, this research aims to see the variations in the forms of governance that each country chooses in dealing with this problem as an important security issue during the COVID-19 pandemic. Both countries used the delegation governance mode to deal with cyberattacks and the orchestration governance mode to mitigate cyber risks. However, the South Korean government responded to this issue more comprehensively than the Indonesian government. The findings in this study are expected to serve as lessons learned for each country's government to further strengthen their cyber security in the face of future digital security issues."